BANJARNEGARA – Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M.Si pada kesempatan pengarahan di kantor Dinas Perindagkop dan UMKM, Senin (2/01), menegaskan bahwa yang menjadi acuan kinerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara selama lima tahun ke depan adalah visi misi pemerintah yakni “Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia” tandasnya.
Tanpa dukungan, kerjasama, kerja keras dan kerja kreratif dari seluruh jajaran pegawai, sambung Hadi, kiranya sulit mewujudkan visi misi tersebut. Karena itu, Ia mengharapkan semua SKPD dan pegawai loyal terhadap visi misi tersebut. “Lupakan soal politik, golongan, kelompok, fraksi-fraksi dan afiliasi figure. Hal itu sudah lewat” katanya.
Hal ini penting ditegaskan, lanjutnya, agar ada ukuran yang jelas dalam kinerja seorang pegawai yakni profesionalisme dalam kinerjanya. Sekarang bukan masanya orangnya Tedjo atau orangnya Peno. Ukurannya adalah apakah mendukung visi misi atau tidak. Itu ukurannya. “Kalau setuju berarti satu barisan. Bila tidak, silahkan out” tegasnya.
Penurunan Angka Kemiskinan
Banjarnegara, kata Hadi, masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera disikapi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Salah satunya adalah prioritas pengurangan tingginya angka kemiskinan yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi dan Nasional.
Saat ini jumlah orang miskin di Banjarnegara 176 ribu jiwa atau 19% masih lebih tinggi dari rata-rata Propinsi yang 15 % dan untuk nasional 12,49%. Tahun 2013, Pemerintah Pusat menetapkan target turunnya angka kemiskinan berada pada kisaran 10 %. “Saya ingin angka kemiskinan di Banjarnegara ditoleransi hingga mendekati angka 10 % menyesuaikan dengan target nasional” katanya.
Dari mana penurunan angka kemiskinan tersebut dapat diraih, lanjutnya, salah satunya adalah kerja keras teman-teman di Dinperindakop dan UMKM. Bidang perindustrian punya program apa, bidang perdagangan punya program apa, dan koperasi punya program apa. Program-program tersebut harus punya kepedulian karena bidang yang masuk dalam tupoksi Dinperindakop dan UMKM menjawab hal yang paling dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ada empat kata kunci yang harus diperhatikan SKPD dalam merancang programnya yaitu Mandiri, Daya Saing, Sejahtera, dan Akhlak Mulia. Hampir semua kata kunci ini, lanjutnya, berkait langsung dengan tupoksi Indagkop. “Karena itu saya tidak ingin mendengar tidak ada program, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada keberhasilan dalam kontek output” katanya.
Sejumlah langkah bisa ditempuh diantaranya adalah memperbanyak pasar tradisional daripada pasar modern, lakukan revitalisasi koperasi, inventarisir asset yang tidak berfungsi, dan seterusnya. Kita masih punya banyak pekerjaan karena itu upayakan terus untuk melakukan inovasi dan upaya terobosan untuk memberdayakanya. “Pemkab menunggu program-program yang tidak biasanya dan rencana-rencana yang tidak biasanya. Mari kita mencoba untuk keluar dari teks” katanya. (**kontributorHumasBanjar--ebr)
Tanpa dukungan, kerjasama, kerja keras dan kerja kreratif dari seluruh jajaran pegawai, sambung Hadi, kiranya sulit mewujudkan visi misi tersebut. Karena itu, Ia mengharapkan semua SKPD dan pegawai loyal terhadap visi misi tersebut. “Lupakan soal politik, golongan, kelompok, fraksi-fraksi dan afiliasi figure. Hal itu sudah lewat” katanya.
Hal ini penting ditegaskan, lanjutnya, agar ada ukuran yang jelas dalam kinerja seorang pegawai yakni profesionalisme dalam kinerjanya. Sekarang bukan masanya orangnya Tedjo atau orangnya Peno. Ukurannya adalah apakah mendukung visi misi atau tidak. Itu ukurannya. “Kalau setuju berarti satu barisan. Bila tidak, silahkan out” tegasnya.
Penurunan Angka Kemiskinan
Banjarnegara, kata Hadi, masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera disikapi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Salah satunya adalah prioritas pengurangan tingginya angka kemiskinan yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi dan Nasional.
Saat ini jumlah orang miskin di Banjarnegara 176 ribu jiwa atau 19% masih lebih tinggi dari rata-rata Propinsi yang 15 % dan untuk nasional 12,49%. Tahun 2013, Pemerintah Pusat menetapkan target turunnya angka kemiskinan berada pada kisaran 10 %. “Saya ingin angka kemiskinan di Banjarnegara ditoleransi hingga mendekati angka 10 % menyesuaikan dengan target nasional” katanya.
Dari mana penurunan angka kemiskinan tersebut dapat diraih, lanjutnya, salah satunya adalah kerja keras teman-teman di Dinperindakop dan UMKM. Bidang perindustrian punya program apa, bidang perdagangan punya program apa, dan koperasi punya program apa. Program-program tersebut harus punya kepedulian karena bidang yang masuk dalam tupoksi Dinperindakop dan UMKM menjawab hal yang paling dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ada empat kata kunci yang harus diperhatikan SKPD dalam merancang programnya yaitu Mandiri, Daya Saing, Sejahtera, dan Akhlak Mulia. Hampir semua kata kunci ini, lanjutnya, berkait langsung dengan tupoksi Indagkop. “Karena itu saya tidak ingin mendengar tidak ada program, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada keberhasilan dalam kontek output” katanya.
Sejumlah langkah bisa ditempuh diantaranya adalah memperbanyak pasar tradisional daripada pasar modern, lakukan revitalisasi koperasi, inventarisir asset yang tidak berfungsi, dan seterusnya. Kita masih punya banyak pekerjaan karena itu upayakan terus untuk melakukan inovasi dan upaya terobosan untuk memberdayakanya. “Pemkab menunggu program-program yang tidak biasanya dan rencana-rencana yang tidak biasanya. Mari kita mencoba untuk keluar dari teks” katanya. (**kontributorHumasBanjar--ebr)
0 komentar:
Posting Komentar