BATIK SOGAN, PEMINATNYA TAK PERNAH MENGENAL JAMAN

SRAGEN - SEPINTAS, batik yang diproduksi di Rumah Produksi Batik milik Harso Suwito Harno itu terlihat sama dengan batik-batik lainnya. Namun jika ditelusuri proses pembuatannya, barulah ditemukan perbedaan yang sangat mendasar. Batik tersebut ternyata dibuat dengan menggunakan pewarna alami.

Saat di jumpai di rumahnya di Desa Pilang Kecamatan Masaran, dia menceritakan, bahan pewarna yang dia gunakan berasal dari bahan-bahan alami. Antara lain kulit dan kayu pepohonan, mulai dari pohon secang, tingi, jambal dan tegeran. Pohon-pohon ini biasanya tumbuh di pulau Kalimantan.

Sudah puluhan tahun ia menekuni pembuatan batik yang menggunakan pewarna alam. Selama puluhan tahun itu pula, tak pernah ia sepi dari peminat batik. Golongan menengah keatas segmen yang dibidiknya.

Batik Sogan

Batik yang menggunakan pewarna alami ini biasanya di sebut Batik Sogan. Batik ini merupakan cikal bakalnya kain batik. Nuansanya klasik dengan warna dominan variasi dari warna coklat. Dinamakan batik sogan karena pada awal mulanya, proses pewarnaan batik ini  menggunakan pewarna alami yang diambil dari batang kayu pohon soga tinggi. Penggunaan pewarna alami ini menyebabkan warna batik terasa lebih sejuk. Itu sebabnya, batik warna alami lebih diminati wisatawan mancanegara daripada batik dengan pewarna sintetis.

Batik Sogan merupakan jenis batik yang identik dengan daerah keraton Jawa yaitu Yogyakarta dan Solo, motifnya pun biasanya mengikuti pakem motif-motif klasik keraton. Sogan Yogya dan Solo juga dapat dibedakan dari warnanya. Biasanya sogan Yogya dominan berwarna coklat tua-kehitaman dan putih, sedangkan sogan Solo berwarna coklat-oranye dan coklat.

Batik sogan yang klasik ini memang selalu banyak peminatnya dan langgeng tanpa mengenal jaman, selalu ada pecinta jenis batik ini, meski sekarang ini banyak motif batik modern.

Lebih Sulit Pengerjaanya

Jika batik yang menggunakan pewarna kimia, proses pewarnaanya paling lama hanya membutuhkan waktu satu minggu. Batik Sogan bisa membutuhkan hingga waktu lebih dari satu bulan untuk proses pewarnaanya. Batik yang menggunakan pewarna kimia, pada proses pewarnaanya hanya membutuhkan satu kali celupan pada cairan pewarna. Namun berbeda dengan batik sogan yang membutuhkan hingga 30 kali celupan pada air pewarna alaminya. Satu kali celupan prosesnya membutuhkan waktu satu hari, jadi total 30 kali celupan membutuhkan waktu hingga 30 hari. Lama dan sulit itulah yang membuat perajin batin sogan kian jarang ditemui.

Lelaki setengah baya yang biasa di panggil Harno ini menjelaskan, pertama kayu dan kulit pohon tinggi, jambal dan teger di cacah-cacah menjadi ukuran yang kecil, menyerupai tatal kayu. Tatal kayu ini kemudian direbus dengan air hingga sepuluh atau duabelas jam lamanya. Kemudian air hasil rebusan di saring. Air inilah yang digunakan untuk mewarnai kain batik.

Kain batik yang akan diwarnai kemudian di rendam didalam cairan pewarna alami tersebut selama satu malam. Paginya kain ditiriskan, dan airnya ditampung kembali ke dalam kolah tempat cairan pewarna alami tersebut. Setelah empat jam ditiriskan, kain kemudian di jemur ditempat teduh, tidak bersentuhan langsung dengan sinar matahari. Penjemuran ini berlangsung hinga sore hari dan kain siap direndam semalaman lagi. Proses perendaman ini berlangsung hingga 30 kali atau 30 malam secara berulang-ulang, Rendam, tiriskan jemur begitu seterusnya hingga 30 hari lamanya.

Lama dan sulit dalam pembuatannya membuat batik sogan berharga lebih mahal bila dibandingkan dengan batik yang menggunakan pewarna kimia.  Biasanya harganya dua hingga tiga kali lipatnya. Meski begitu, batik sogan tetap mempunyai banyak kelebihan bila dibandingkan dengan batik pewarna kimia.

Warna Lebih Ekslusif

Berbeda dengan batik yang menggunakan pewarna kimia, batik yang diproduksi dengan pewarna alami akan sulit  dicari kembaranya. Keunikannya yang sulit untuk menciptakan warna yang sama meski dalam waktu pewarnaan yang bersamaan, memberi kesan eklusif tersendiri bagi batik sogan. Kain yang satu dengan kain yang lainnya meski dalam satu waktu pengerjaan yang bersamaan hasilnya pasti ada bedanya. Namun justru karena itu, hasil karya ini lebih disukai bagi pemakai batik yang berselera tinggi.

Kombinasi warna batik sogan tidak terlalu jauh dari warna coklat. Kombinasi warnanya biasanya coklat muda, coklat tua, coklat kekuningan, coklat kehitaman dan coklat kemerahan. ’’Kayu secang menimbulkan warna kemerahan. Kayu tingi kehijauan. Kayu jambal hitam kecoklatan, dan sebagainya. kalau dicampur akan memunculkan warna lain” jelas Harno.

Ramah Lingkungan

Yang pasti, karena berasal dari bahan-bahan alami, limbah yang dihasilkan sangat ramah lingkungan. Pewarna alami sangat akrab dengan lingkungan, jadi meski limbah sisa pewarna alami ini di buang ke selokan, di tanah, atau bahkan di sawah secara langsung, tidak akan menimbulkan polusi.

“Karena berasal dari alam, dengan sendirinya zat-zat yang terkandung dalam pewarna alami dapat mudah terurai. Berbeda dengan pewarna tekstil sintetis yang sulit terurai di alam,” jelas Harno.

Tahan Puluhan Tahun

Batik yang dicelup menggunakan pewarna alami memang lebih cepat pudar dibanding dengan menggunakan pewarna kimiawi, karena batik dengan pewarna alami tidak mengalami proses fiksasi (penguncian warna) yang maksimal. Seberapa tahan warna itu pudar ? Harno menjelaskan ’’Kalau perawatannya benar, bisa tahan puluhan tahun. Asalkan dicuci dengan sabun lerak, dijamin warna akan tetap muncul, bahkan semakin bagus, jelasnya.

Cirikhas Batik Sogan

Bila dilihat sekilas, batik yang menggunakan pewarna kimia dengan batik sogan memang hampir sama. Namun bila diamati lebih teliti, ada perbedaan di kedua jenis batik ini. Pada batik sogan, pola pada warna terang atau warna coklat terang tidak akan bisa terlihat bersih polos, melainkan akan terlihat seperti ada serat-serat warna coklat. Inilah cirikhas yang tak bisa ditemui pada batik yang menggunakan warna kimia.

Cara Merawat Batik Sogan

Harno menjelaskan, kain batik dengan pewarnaan alami membutuhkan penanganan khusus dibanding kain batik biasa. Untuk mencuci kain batik sebaiknya dengan menggunakan lerak. Jangan pernah sekali-kali mencucinya dengan mesin cuci. Sewaktu menjemur sebaiknya jangan di bawah sinar matahari secara langsung, lebih baik menjemurnya dalam keadaan terbalik. Bila ingin memberi pewangi dan pelembut kain pada batik tulis, jangan disemprotkan langsung pada kainnya. Sebelumnya, tutupi dulu kain dengan kain pelapis lainnya lebih baik yang berwarna muda/polos, baru semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain.

Sewaktu menyeterika, sebaiknya dilapisi dengan kain. Jangan menyeterika langsung di atas kain batik, karena bisa mempengaruhi motif dan warnanya. Sebaiknya juga tidak menyemprotkan parfum atau minyak wangi langsung ke kain atau pakaian berbahan batik berpewarna alami.

Perajin Batik Soga Kian Jarang
Karena faktor kesulitan dan waktu proses pengerjaan yang lama, kini perajin batik sogan kian jarang ditemui. Harno merupakan salah satu dari delapan puluh lebih perajin batik di desa pilang yang masih setia membuat batik sogan. Perajin lainnya lebih memilih menggunakan pewarna kimia. Selain mudah dalam pengerjaannya, produksi batik dengan menggunakan pewarna kimia ongkos produksinya lebih irit. Meskipun rekan-rekan seprofesinya telah jarang yang membuat batik sogan yang memakai pewarna alami, Harno akan tetap setia menekuni pembuatan batik sogan. (N. Hartono – Humas)

Read More

GOTONG ROYONG TNI, PNS DAN WARGA BANGUN JALAN DESA

SRAGEN  -Bupati Sragen Agus Fatchurrahman, SH, MH beserta puluhan TNI, PNS dan warga masyarakat bergotong-royong membangun pengecoran jalan di dukuh Pablengan RT 15/7 Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe, Rabu pagi (4/7). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Srawung Warga Bupati Sragen dengan masyarakat Kec. Kalijambe yang dilaksanakan di Balai Desa Krikilan Selasa Malam.

Menurut Bupati Sragen, kegiatan gotong royong ini merupakan kegiatan mulia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencananya kegiatan pengecoran jalan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan Srawung Warga selanjutnya.

Jalan cor yang dibangun tersebut sepanjang 225 meter dengan lebar 140 centimeter. Bupati Sragen mengatakan, dana yang digunakan untuk membangun jalan ini merupakan dana shodaqoh dari seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Sragen. “Kegotong royongan ini merupakan kegiatan mulia untuk meningkatkan kepedulian pada rakyat,” tutur Bupati.

Pada malam hari sebelum acara pembangunan jalan, Bupati Sragen yang disertai beberapa staf dan pejabat eselon menginap di rumah warga desa setempat. Pada kesempatan tersebut Bupati beramah tamah dengan warga hingga pukul setengah tiga pagi. Pada malam itu juga Bupati menyempatkan mengunjungi rumah mbah Satiman, salah satu  warga setempat yang rumahnya masuk kategori  rumah tidak layak huni (RTLH). Mbah Satiman adalah salah satu warga yang akan mendapatkan dana bedah rumah dari Pemkab Sragen.

Bupati Sragen mengatakan mulai Tahun Anggaran  2012 dan tahun-tahun  selanjutnya Pemkab tetap akan mengalokasikan kegiatan yang peduli pada rakyat kecil. “Bagaimanapun keadaan keuangan daerah, bantuan kepada rakyat kecil tetap akan dianggarkan,” tutur Bupati Sragen.

Seperti pada para pengrajin Sarung Goyor di Kalijambe, Pemkab telah mengalokasikan bantuan 40 unit alat tenun bukan mesin (ATBM). Bantuan ini akan diperkuat dengan bantuan dari Pemerintah Propinsi yang juga akan membantu 40 alat serupa.

Sementara dalam bidang kesehatan, tahun ini Pemkab Sragen telah menganggarkan 6 Milyard melalui Dinas Kesehatan dan 2,5 Milyard di Rumah Sakit Umum Daerah dalam Program Jaminas Kesehatan Masyarakat.

Usai bergotong royong membangun jalan, Bupati dan rombongan mengunjungi SMP Negeri 2 Kalijambe untuk beramah tamah dengan para guru di sekolah ini. (N.Hart)

Read More

Ungkapan mbah Sutiyem, ketika Bupati menginap di rumahnya, “ MATUR NUWUN SANGET PAK...”

SRAGEN – Sepasang mata sesosok wanita tua renta tampak berkaca-kaca saat berbincang-bincang dengan Bupati Sragen Agus Fatchurrahman. Sambil mengengam tangan Bupati dengan terbata-bata dia mengucapkan, “Matur nuwun sanget pak”. Dari raut wajahnya yang telah keriput mengisyaratkan kegembiraan teramat sangat. Dia tidak menyangka malam itu seorang Bupati menginap di gubugnya yang telah reyot dimakan usia. “Kulo mboten nyongko menawi pak Bupati kerso nyipeng wonten gubug kulo mriki, kulo remen sanget,” kata mbah Sutiyem, seorang janda tua yang tinggal di Dukuh Nglaban RT 3 Desa Ngandul kecamatan Sumberlawang. Rumah mbah Sutiyem merupakan salah satu rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan mendapatkan bantuan biaya renovasi rumah.

Di Kabupaten Sragen ada sekitar 67 ribu rumah yang tidak layak huni (RTLH). Sementara pada Anggaran Tahun 2012 ini, 1300 RTLH akan mendapatkan bantuan renovasi rumah, masing – masing sebesar 6 juta rupiah. Program renovasi rumah atau yang di sebut dengan Program Bedah Rumah ini selaras dengan visi misi Bupati yang bertekad untuk membela “wong cilik”. Selain Program Bedah Rumah, pada tahun 2012 ini telah dianggarkan sebesar 200 juta untuk bantuan beasiswa anak warga miskin yang pandai dan kuliah di perguruan tinggi negeri. Sementara dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013/2014, Pemkab Sragen telah mengeluarkan kebijakan 20 persen kuota penerimaan siswa di Sekolah Negeri akan diprioritaskan bagi anak dari keluarga tidak mampu.

Malam itu Bupati Sragen yang disertai beberapa staff menginap di rumah mbah Sutiyem usai melaksanakan acara “Srawung Warga” dengan masyarakat Sumberlawang. Bupati sengaja memilih menginap dirumah warga yang kurang mampu untuk lebih dekat dengan wong cilik. Disekitar rumah mbah Sutiyem tampak beberapa ibu-ibu sedang melakukan praktek memasak. Mereka ini adalah ibu-ibu produktif yang kesehariannya mempunyai usaha pembuatan makanan ringan. Bupati pun sempat meninjau dan mencicipi hasil masakanya. Usai melihat-lihat  praktek memasak dari ibu ibu ini, Bupati dan rombongan meninjau pembuatan kerajinan stainless steel di samping utara rumah.

Sebelum beristirahat malam, Bupati menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan warga di halaman rumah mbah Sutiyem yang telah digelari dengan tikar plastik. Saat itu waktu telah menunjukkan pukul 00.00 wib, Kopi hangat dan jadah goreng menemani perbincangan Bupati dengan warga sekitar rumah mbah Sutiyem membuat suasana menjadi sangat menarik. Materi perbincangannya pun tidak terlalu berat, kadang diselingi dengan canda-canda kecil. Hingga tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 02.00 wib. Setelah warga berpamitan, Bupati pun beristirahat masuk ke rumah mbah Sutiyem. Namun, beberapa warga masih melanjutkan bincang bincang di luar rumah, hingga waktu memasuki Azdan Subuh. Usai sholat Subuh dan mandi pagi, Bupati dan rombongan berkeliling kampung untuk melakukan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). (N.Hart)

Read More

MELON SRAGEN SIAP MASUK PASAR EKSPORT

SRAGEN -  Buah Melon asal desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen siap memasuki pasar eksport. Pasalnya budidaya tanaman melon di desa ini telah mengikuti standart ASEAN Good Agriculture Pratices (GAP). Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Budidaya dan Pasca Panen Buah Kementerian Pertanian RI Ir. Sri Kuntarsih, MM saat panen perdana buah Melon di Demplot Pengembangan Kawasan Buah Melon standart ASEAN GAP di desa Gabus Kecamatan Ngrampal Kab. Sragen, Selasa (26 Juni 2012).

ASEAN GAP merupakan standar untuk panduan budidaya (buah dan sayur) baik dalam proses produksi sampai panen serta penanganan pasca panen di kebun dan di tempat dimana produk disiapkan dan dikemas untuk dijual. Sri Kuntarsih mengungkapkan, saat ini Indonesia telah mengikuti program ASEAN GAP yang konsekwensinya di tahun 2015 semua produk tanaman harus mengikuti standart GAP agar bisa memasuki pasar eksport di Asean. 

Pada kesempatan tersebut Kuntarsih memberikan apresiasi pada kelompok tani Melon pimpinan Samin ini. Meski membudidayakan Melon tidaklah gampang tapi nyatanya petani bisa memetik hasil panen dengan baik. Apalagi jenis Melon yang di tanam ini terbilang jenis varietas  baru yakni Sakata Glamour. “Memang untuk mengikuti pangsa pasar, kita harus berani untuk selalu mencoba jenis jenis varietas baru permintaan konsumen, “ katanya.

Budidaya tanaman Melon meski tingkat kegagalan panenya tidak kecil namun  hasilnya juga lumayan besar. Untuk sepertiga hektarnya petani harus mengeluarkan modal biaya produksi sebesar 20 hingga 30 juta rupiah. Hasil panennya bisa mencapai 65 juta rupiah dalam masa tanam sekitar dua bulan. Jadi petani akan untung bersih sekitar 40-an juta rupiah.

Kuntarsih mengungkapkan, sebenarnya tanaman melon bisa dibudidayakan sepanjang masa, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Agar masa panen tidak berbarengan, Asosiasi Petani Melon-lah yang bertanggug jawab untuk mengatur masa tanam. Apabila masa tanam bisa diatur, maka nantinya panen melon akan bisa dilakukan sepanjang minggu, sehingga eksport pun juga bisa dilakukan sepanjang waktu.

Agar kualitas produk yang masuk dalam program ASEAN GAP nantinya  bisa dijaga kualitasnya. Indonesia akan mendatangkan auditor ASEAN GAP dari negara konsumen. “Sehingga kepercayaan dari negara konsumen akan tetap terjaga,” tutur Kuntarsih.

Sementara Ir. Sumantri dari Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah mengungkapkan, dipilihnya kabupaten Sragen sebagai lokasi demplot tanaman melon ASEAN GAP karena Sragen merupakan sentra budidaya melon di Jawa Tengah. Selain itu  di Sragen juga telah berdiri Asosiasi Agribisnis Melon Indonesia (AAMI). Dengan mengikuti program ini, Sumantri mengharapkan, produksi melon Indonesia akan terangkat harganya dan bisa memasuki pasar ekspot. Meski demplot tanaman melon ini beberapa waktu lalu sempat terkena serangan hama Vusarium, namun hal itu bukan merupakan kendala, karena sudah tertangani dengan baik. Untuk membimbing para petani melon di demplot ini, Dinas Pertanian Prop Jateng telah menunjuk Dr. Ir. Sobir sebagai pendamping teknis bagi para petani.

Secara keseluruhan pada bulan Juni 2012 ini panen melon di Kabupaten Sragen sebanyak 6367 ton dengan luasan lahan 32 Ha dan angka produktivitasnya 230,20 Kw/Ha seperti diungkapkan Plt Sekda Ir. Endang Handayani, MM pada kesempatan yang sama. (N.Hart)

Read More

Ayo Sukseskan “Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji”

SRAGEN  - Kementrian Agama (Kemnag) RI sedang menggalakkan Gerakan Magrib Mengaji. Gerakan Nasional bagi masyarakat muslim Indonesia ini merupakan gerakan membiasakan mengaji setelah waktu shalat Magrib.  Hal ini bertujuan  untuk menangkal pengaruh negative dari berbagai sumber baik  televisi, telepon seluler (ponsel), internet, komik, dan majalah khususnya ahklak generasi muda yang akhir akhir ini mulai terkikis oleh kemajuan informasi dan teknologi.

Kebiasaan maghrib mengaji ini juga bisa di jadikan sarana transfer ilmu ataupun komunikasi antara orang tua dengan anak sehingga terjalin keakraban di dalam keluarga.  Berbagai manfaat yang didapat dengan kegiatan mengaji seusai maghrib diharapkan mampu mengatasi dekadensi moral dan kemerosotan akhlak di Indonesia. Kabupaten Sragen pun tidak ketinggalan dalam mensosialisasikan Grakan Nasional ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen melalui surat edaran bernomor 450/170/006/2012 mengeluarkan himbauan bagi seluruh masyarakat muslim di Sragen untuk mensukseskan  program yang telah dicanangkan oleh Kementrian Agama sejak 30 Maret 2011 lalu. Adapun langkah langkah himbauan untuk mensukseskan  program ini yaitu dengan tidak menyalakan televisi /radio/ media elektronik lainnya di rumah masing masing, mulai saat maghrib sampai dengan Isya’. Langkah kedua  masyarakat juga perlu memanfaatkan saat Maghrib sampai dengan Isya’ untuk memakmurkan Masjid /Musholla/ Langgar, menghadiri pengajian, membaca Al Qur’an dan membaca kalimah-Kalimah Thoyibah lainnya.

Langkah ketiga dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa syiar keagamaan dalam rangka peningkatan pemahaman agama dan kualitas keimanan dan ketakwaan. Himbauan ini juga disampaikan ke seluruh pegawai, masyarakat, keluarga muslim di Kabupaten Sragen  serta sekolah se-kabupaten Sragen.(ry)

Read More

Ratusan Lahan Kosong di Kendal Segera Ditanami

KENDAL - Hingga kini masih ada sekitar 200 ha lahan gundul dari seluruh lahan milik Perhutani KPH Kendal. Namun lahan kosong tersebut dipastikan akan segera direboisasi, ditargetkan tahun depan sudah tidak ada lagi lahan kosong di wilayah Perhutani KPH Kendal. ADM Perum Perhutani KPH Kendal, Ir Sunarto berharap akan segera bisa mengisi lahan-lahan yang kosong agar keberadaan hutan di Kendal lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Meski selama ini pengelolaan hutan di Kendal sudah bagus dengan dibuktikan diperolehnya sertifikat hutan lestari FSC dark internasional, namun beberapa hal perlu ditingkatkan terutama masalah sosial.

Sunarto menjelaskan, dari 20 KPH di Perum Perhutani Unit I Jateng baru 2 KPH yang memperoleh sertifikasi tersebut yaitu Kendal dan Kebonharjo, Rembang. Untuk tahun 2012 ada tiga KPH Yang mendaptkan sertifikat FSC yaitu KPH Randu Blatung, KPH Cepu dan KPH Ciamis. Dikatakan, Dephut dan LSM dari Jerman akan meniru sistem pengelolaan hutan di Kendal untuk diterapkan di luar Jawa. Dijelaskan, sharing Perum Perhutani Unit I Jateng di tahun 2011 cukup tinggi yaitu senilai Rp 7 milliar dan untuk Kendal sekitar Rp 170 juta, sedangkan hasil pertanian tumpangsari di Kendal mencapai Rp 10,5 milliar sedangkan Jateng mencapai Rp 1,5 Trilliun.”Untuk wialayah Kendal tanahnya terbilang subur jika dibanding KPH yang lain karena bonetanya diatas 2,” jelasnya.

Sunarto mengatakan, meski sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari pihaknya akan terus meningkat pengelolaan hutan. Diakui, kejadian illigal loging masih ada, namun jumlahnya terus menurun setiap tahun. Hal tersebut disebabkan karena pendekatan yang dilakukan Perhutani dan melibatkan masyarakat kegiatan perhutani.”Setiap tahun kejadian illegal loging terus berkurang,” jelasnya.

Menurut Sunardi, banyak manfaat memperoleh sertifikat diantaranya harga Jual Kayu hasil tebangan lebih mahal sekitar sepuluh persen sehingga banyak KPH Yang in in segera mendapatkan sertifikat setingkat internasional. Dikatakan, tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi itu karena pengelolaan hutan harus dilakukan secara lestari dan benar. (**Kontributor Kendal/hedj/P)

Read More

Kekeringan Melanda Wonogiri

WONOGIRI- Kekeringan mulai dirasakan di delapan kecamatan di wilayah Wonogiri selatan sejak sebulan lalu. Sejumlah camat juga menyatakan mayoritas warganya mulai membeli air bersih dari mobil tangki yang dijual swasta. Sebab, telaga-telaga di wilayah tersebut yang merupakan sumber air mulai habis.

Camat Paranggupito, Purwoto, mengatakan sejumlah telaga yang biasanya digunakan warga untuk konsumsi air bersih sejak sebulan lalu sudah kosong dan tidak ada air. “Telaga itu sudah kering sekitar satu bulan lalu. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah daerah secara merata,” katanya saat rapat koordinasi antisipasi kekeringan di Ruang Data Pemkab Wonogiri, belum lama ini.

Ia menambahkan, sebenarnya banyak bantuan air bersih di wilayahnya tetapi mayoritas langung ke lokasi dan tidak lapor ke pihak kecamatan, sehingga sulit untuk didata. Untuk itu, pihak kecamatan berharap ada laporan dari desa jika ada bantuan air dari pihak ketiga agar didistribusikan secara merata. Di wilayahnya, setidaknya ada delapan desa yang selalu dilanda kekeringan saat musim kemarau.

Serupa yang diungkapkan Camat Giritontro, Kuswandi. Di wilayahnya, ada empat telaga yang saat ini sudah tidak ada air. Padahal, telaga itu kerap dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Di Kecamatan Giritontro ada lima desa yang dilanda kekeringan dengan jumlah penduduk 11.370 orang. “Kami harap ada bantuan air bersih setiap harinya minimal 20 liter per orang. Itu pun kadang tidak mandi. Belum lagi untuk minum satu ternak minimal juga 20 liter per hari,” ujarnya.

Kabag Kesra Setda Wonogiri, Maryanto, S.Sos membenarkan jika mayoritas bantuan air bersih dari pihak ketiga langsung ke lokasi kekeringan. “Sebenarnya, di Bagian Kesra ada alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp150 juta per tahun dari APBD. Bantuan itu tidak hanya untuk kekeringan, tapi juga warga yang sakit dan bencana alam lainnya,” katanya.

Dana itu, lanjut dia, belum bisa terserap maksimal karena hanya dikeluarkan sesuai permohonan dari masyarakat. Terkait kekeringan, ia berharap agar para camat segera melapor sehingga bantuan bisa segera dialokasikan.

Sementara itu, Kabid Pengairan Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (PESDM), Ngadino, mengatakan dari informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2012 dimulai awal bulan April. Sedangkan musim hujan diperkirakan mulai bulan November dan Desember. (HUMAS-esti suci)

Read More

Bupati Cilacap Lepas Kontingen Jumbara PMI

CILACAP. Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Kamis (05/07) melepas kontingen PMI Kabupaten Cilacap yang akan mengikuti Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya KSR (Jumtekprov) Tingkat Jawa Tengah.

Menurut Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Bambang Toedjiono, Jumtekprov tingkat Jawa Tengah berlangsung dari 5 hingga 10 Juli mendatang, di Bumi Perkemahan Widoro Kebumen. Kontingen Kabupaten Cilacap terdiri 63 orang, terdiri dari Korps Sukarela, PMR tingkat Mula, Madya dan Wira dan sejumlah pendamping.

Jumtekprov dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan karakter kepalangmerahan dan peran anggota PMR, melalui penerapan Tri Bakti PMR, pendidikan sebaya, serta pendekatan ketrampilan hidup dan peningkatan peran Karya Korps Sukarela (KSR) dalam tugas-tugas kepalangmerahan.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sebagai duta Cilacap kontingen PMI diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga nama baik Kabupaten Cilacap.

Melihat kiprah PMI di Cilacap, Bupati merasa gembira, karena telah banyak hal positif yang dilakukan. Kiprah tersebut diantaranya membantu meringankan penderitaan sesama, baik membantu korban bencana alam, kecelakaan maupun hal lain yang memerlukan pertolongan.

Oleh karena itu, Bupati berharap, hal-hal baik yang telah dilakukan PMI selama ini terus dipertahankan dan makin ditingkatkan lagi dimasa-masa mendatang, sehingga eksistensi PMI semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (hromly)

Read More

Upaya Penanganan Kemiskinan Harus Dipertajam

BANJARNEGARA– Upaya penanganan kemiskinan yang selama ini telah berjalan dirasa perlu untuk lebih dipertegas lagi. Termasuk mengenai target pencapaian dan focus penanganan. Setiap SKPD yang terlibat harus berani secara jelas dan tegas merumuskan arah pencapaian program-programnya secara nyata, baik mengenai pencapaian program maupun hasil-hasilnya.

 

“Salah satu bagian yang penting dari pengananan kemiskinan adalah dalam hal penyusunan APBD harus tegas menetapkan berapa banyak program kemiskinan yang terkover dan berapa target angka kemiskinan yang akan diturunkan. Bila belum yakin, maka sebelum diserahkan ke DPRD, draf tersebut seharusnya diperbaiki lagi” kata Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno,M.Si, Kamis (05/07), di acara Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan.

Harapan ini berlaku juga bagi SKPD yang program-programnya terkait dengan penanganan kemiskinan secara langsung seperti halnya Indagkop, Dinas Pertanian, Disnakertrankesos, dan seterusnya. Sasaran program harus jelas ditujukan kepada pemberdayaan kaum miskin, serta ditegaskan pula target pencapaian penurunan angka kemiskinan yang direncanakan dari program tersebut. “Dengan demikian, arah penanganan kemiskinan mempunyai parameter yang jelas, bukan ukuran kualitatif, namun lebih jelas lagi ukurannya” katanya. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara berkisar pada angka 19%, masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai angka 15% dan nasional pada kisaran 12%. Namun bila semua pihak konsekuen untuk mewujudkan program kemiskinan, Pemkab optimis angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara turun pada kisaran 10 % di tahun 2015. “Kita targetkan setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 3%” katanya.

 

Program penanganan kemiskinan, imbuh Hadi, adalah sebuah program pemberdayaan. Yang namanya pemberdayaan, mau tidak mau harus ada sikap pemihakan dan pembelaan. “Konsep pemberdayaan seperti ini kiranya harus dipahami oleh seluruh
SKPD dan diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan program-programnya.
Sehingga upaya penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pembahasan di sebuah semiloka” katanya.

 

Salah satu langkah penting untuk mewujudkan penanganan kemiskinan, kata Hadi, adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sekarang ini sekretariatnya ada di Bappeda. Tim yang beranggotakan SKPD terkait, sektor swasta, dan perbankan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi program penanganan kemiskinan agar lebih cepat pencapaian
sasarannya.

“Salah satu yang dapat dikerjakan oleh Tim ini adalah mengoptimalkan
peran swasta melalui program CSR perusahaan yang lebih terkoordinasi dan terarah dalam menangani program  kemiskinan. Selain itu diperlukan juga suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi peran zakat dan upaya kreatif lainnya dalam penananganan kemiskinan” katanya.

Bila kita hanya bertumpu pada program konvensional yang ada, imbuh Hadi, butuh berapa lama Pemkab agar mampu menangani penurunan angka kemsikinan. “Sebagai contoh, saat ini ada kurang lebih 66 ribu Rumah Tidak Layak Huni. Setiap tahun melalui APBD pemerintah hanya mampu menyalurkan dana untuk perbaikan 1200 RTLH. Kalau kita berpegang pada keformalan program, butuh berapa tahun sasaran program terpenuhi?” katanya.

 

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Drs. Imam Purwadi, penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk menkoordinasikan, mensinkronisasikan seluruh program-program pengentasan kemiskinan. “Selain itu, semiloka ini juga ditujukan untuk memperkuat  komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang diwadahi dalam forum TKPKD” katanya. Peserta yang diundang dalam kegiatan semiloka ini, lanjut Imam, adalah sebanyak 75 orang. Mereka terdiri dari SKPD,  Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Wartawan. ** Kontributor humas Banjarnegara

Read More

75 Persen Alat SAR Di Wonogiri Rusak

WONOGIRI – Sebanyak 121 dari 205 peralatan yang dimiliki SAR Wonogiri, dalam kondisi rusak. Atau sekitar 75 persen kerusakannya. Kerusakan terjadi di hampir seluruh peralatan dan perlengkapan, seperti kondisi mobil, kapal, alat selam, HT, tali, jangkar, pelampung ataupun peralatan penyelamatan vertikal. Termasuk mobil ambulans dan hartop karena uzur. Hal ini terungkap saat audiensi angota SAR dengan Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto di Rumah Dinas Bupati, Rabu (4/7).

“Keterbatasan biaya operasional dan anggaran untuk pelatihan ditambah banyak alat yang rusak tidak menyurutkan semangat tim. Alat-alat pun banyak yang hasil dari urunan sendiri. Meski begitu kiranya ada perhatian dari Pemkab terkait pendanaan. Selama ini alat hasil bantuan APBD Kabupaten dan Provinsi juga pinjam pakai. Anggota belum satu pun yang memiliki asuransi jiwa,” kata Warseno, Komandan SAR Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan data, sejak dibentuk 2005 hingga per 3 Juli, SAR telah melakukan 109 operasi. Baik kejadian tenggelam, kebakaran, evakuasi mayat, tanah longsor dan banjir. Bahkan turut dalam operasi banjir Jakarta 2006. Saat ini anggota SAR Wonogiri ada sekitar 100 orang. Mereka terbagi di tiga markas, yaitu markas induk dan dua unit di Pracimantoro dan Tirtomoyo.

Dalam kesempatan tersebut terungkap jika dalam evakuasi pun kerap nekat karena alat kurang. “Evakuasi korban tenggelam hanya ada satu tabung sedangkan pencarian harus berlanjut. Akhirnya banyak yang nekat tanpa alat yang memadai,” kata Aris, salah satu anggota.

Selama ini selain urunan, SAR mengandalkan bantuan sukarela dari warga yang peduli. Bupati didampingi Sekda Drs. Budisena, MM, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Edi Sutopo, M.Si, Asisten II Bidang Kesra Bambang Haryadi, SH, MM, Kepala Dinas Sosial Drs. Sungkono, MM, dan Kepala Kesbangpolinmas Gatot Gunawan SH, MM menyerap aspirasi itu dan akan mengusulkan ke DPRD agar ada tambahan anggaran untuk tim SAR pada APBD. Bupati berharap keluhan anggota SAR juga menjadi pertimbangan anggota Dewan dalam mengalokasi anggaran pada tahun 2013 nanti. Menurutnya, peran anggota SAR cukup pentig dalam mendukung program pemerintah. (HUMAS-esti suci)

Read More

Kekeringan, 75 Ha Padi Terancam Gagal Panen

Wonogiri –  Seluas 75 hektar (Ha) lahan pertanian tanaman padi di Kabupaten Wonogiri kekurangan air dan terancam kekeringan. Diprediksi jika tidak ada pasokan air dalam waktu dekat dipastikan bakal mengalami gagal panen yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 150 juta.

Areal sawah yang terancam kekeringan itu tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Batuwarno dengan wilayah terluas mencapai 52 hektar, disusul Kecamatan Slogohimo dengan 20 hektar dan terakhir 3 hektar di Kecamatan Selogiri.

“Rata-rata tanaman padi di areal tersebut saat ini tengah memasuki usia satu bulan, sehingga jika dihitung-hitung dari ongkos penyediaan bibit, biaya pengolahan lahan, pengadaan pupuk, hingga tenaga kerja per hektarnya akan merugi Rp 2 juta seandainya nanti benar-benar tak ada air dan gagal panen,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DispertanTPH) Kabupaten Wonogiri, Guruh Santoso melalui Kabid Tanaman Pangan, Sutardi, di ruangannya, belum lama ini.

Menurutnya, penyebab kekeringan lantaran sumber air yang mengering lantaran datangnya musim kemarau. “Kalau yang di wilayah selatan seperti di Kecamatan Pracimantoro, Paranggupito, atau Giritontro malah tidak ada ancaman kekeringan bagi pertanian, sebab sebagian besar adalah tanaman ketela pohon atau palawija yang tidak terlalu membutuhkan pasokan air banyak seperti padi,” tambahnya. (HUMAS-esti suci)

Read More

Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-407 Pemkab Kendal Gelar Lomba Kuliner

KENDAL- Belum lama ini, Pemkab Kendal menggelar Lomba Makanan dan minuman Khas Kabupaten Kendal. Kegiatan Lomba tersebut merupakan rangkaian Peringatan Hari Jadi Kebupaten Kendal yang ke 407.

 

Panitia Lomba, Ir Subaedi menyampaikan bahwa selain sebagai sarana untuk memperkenalkan masakan dan jajanan khas Kendal, kegiatan ini   dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan makanan kkas Kendal. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggali aneka olahan Bandeng tandu.

 

Menurut Subaedi, bertindak sebagai juri adalah dari kalangan profesional yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Universitas Muhammadiyah Semarang dan perusahaan Tepung, Rose Brand. Peserta keseluruhan berjumlah 120 dengan rincian 20 peserta masakan khas Kendal, 50 peserta olahan Bandeng tandu, dan sisanya 20 peserta jajanan tradisonal.

 

Bagian Tata Pemerintahan Setda berhasil keluar menjadi pemenang pada kategori jajanan tradisonal. PDAM menjadi juara I untuk kategori olahan Bandeng tandu, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan berhasil memenangkan kategori masakan khas Kendal.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama juga berlangsung Lomba minuman Tradisonal khas Kendal yang diselenggarakan di Gedung PKK. Menurut Ketua Panitia Asrifah S.Kep, peserta berjumlah 22, terdiri dari 20 peserta dari kecamatan, dan 2 dari kalangan organisasi wanita. Kecamatan Gemuh berhasil menjadi pemenang lomba ini.

 

Bupati Kendal melalui Asistem Administrasi Dra, Tri. Marti Andayani, MM menyampaikan bahwa aneka lomba ini diselenggarakan untuk memperkuat perekonomian masyarakat, karena dengan menggali kreativitas, diharapkan masyarakat dapat menyelenggarakan usaha di rumah masing-masing. "Bupati Kendal melalui program jelajah desa menemukan berbagai sajian dan hidangan yang unik serta menarik dari seluruh penjuru Kabupaten yang layak untuk dieksplorasi dan ditampilkan. Dengan demikian akan muncul makanan-makanan khas dari tiap daerah, yang dapat dijadikan untuk merumuskan sajian khas Kabupaten Kendal", lanjut Tri Marti. (**Kontributor Kendal/hedj/P)

Read More

Dari Kunjungan Presiden RI di Sragen : JAWA TENGAH LUMBUNG PADI ANDALAN NASIONAL

       SRAGEN - Jika dalam skala nasional secara rata-rata hasil panen hanya mencapai angka 5,1 ton per hektar, di Propinsi Jawa Tengah  bisa mencapai 9 hingga 10 ton per hektar. Presiden berharap nantinya rata-rata panen padi secara nasional akan bisa naik mencapai 8 ton per hektar. Menurut Presiden, jika kekurangan sandang, manusia bisa hidup, kekurangan papan , juga masih bisa hidup tapi tanpa pangan manusia tidak bisa hidup. Untuk itu pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih dalam mencapai kenaikan produksi pangan nasional. Hal tersebut di katakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi panen raya padi di desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, Jumat (17/2).

       Lebih lanjut Presiden mengatakan, untuk mencapai peningkatan produksi pangan nasonal, Presiden menghimbau kepada seluruh Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah untuk dekat dan turun langsung ke petani, serta berdialog dan komunikasi dengan petani dalam meningkatkan produksi pangan. “Sesekali saya lihat ada kepala Desa demo di Jakarta, memang tidak dilarang, karena itu hak politik mereka, tapi alangkah baiknya bila para Kepala Desa itu turun langsung ke sawah-sawah mendampingi para petani untuk meningkatkan produksi pangan,”tuturnya.

       Sebelum berkunjung ke Kabupaten Sragen, Presiden sempat mendengar kabar jika padi yang akan di panen raya terkena serangan hama wereng. Tapi setelah berkunjung langsung ke lokasi persawahan panen raya, Presiden mengaku tidak melihat adanya serangan hama wereng. “Alhamdulillah, ternyata persawahan di depan kanan dan kiri saya tidak ada lahan sawah yang terkena serangan hama wereng,” kata Presiden.

      Presiden menhimbau kepada para petani untuk tidak khawatir akan serangan hama wereng atau hama-hama jenis baru. Untuk menghadapi serangan hama, Pemerintah tidak akan tinggal diam, tapi selalu menciptakan obat pembasmi hama yang terbaik termasuk pupuk-pupuk yang tepat. Presiden juga menghimbau para petani agar fokus untuk bercocok tanam, karena saat ini iklim di Indonesia cukup kondusif. “Manfaatkan iklim yang bersahabat ini untuk fokus bercocok tanam,” tuturnya.

      Kunjungan Presiden ke Sragen ini merupakan hari kedua setelah kemaren melakukan kunjungan ke Museum Sangiran. Presiden tiba dilokasi panen raya sekitar pukul 09.30 Wib. Setelah istirahat sebentar di ruang transit, Presiden langsung menuju ke lokasi panen raya didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menpora Andi Mallarangeng, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Pangestu, Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Jateng Bibit Waluyo , Bupati Sragen Agus Fatchurrahman dan para staf khusus Presiden.

       Panen raya ini juga dihadiri ratusan petani, Forum Muspida Propinsi Jawa Tengah dan Forum Muspida Kabupaten Sragen. Presiden juga memberikan bantuan 500 ton pupuk organik ke kelompok tani di 20 kecamatan se-kabupaten Sragen. Usai acara panen raya, Presiden langsung kembali ke Bandara Adi Sucipto Solo untuk menuju ke Jakarta.(N.Hart)

Read More

KPH Blora Serahkan Dana Sharing

BLORA - Perhutani KPH Blora memberikan dana sharing kepada 14 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di sekitar pemangkuan hutan yang dikelolanya, Selasa (10/1).

Ke-14 LMDH tersebut adalah LMDH Wana Bakti, Desa Ketileng, (Todanan), LMDH Tani Jati Mulyo, Desa Kedungwungu (Todanan), LMDH Jati Mulyo Desa Ngiyono (Japah), dan LMDH Jati Tunjung Sari, Desa Tunjungan (Japah), LMDH Wono Lestari Desa Sumberjo (Japah), LMDH Sumber Jati Makmur Desa Bogorejo (Japah), serta LMDH Wono Gemilang Desa Wotbakah (Japah).

Selain itu, ada LMDH Wono Makmur Desa Sambonganyar (Ngawen), LMDH Wono Dadi Mulyo Desa Gedebeg (Ngawen), LMDH Jati Mulyo Desa Bacem (Banjarejo), LMDH Ngudi Wana Lestari Desa Tinapan (Todanan), LMDH Alas Desa Bogem (Japah), LMDH Rimba Lestari Desa Balongsari (Banjarejo), dan LMDH Sido Jati Mulyo Desa Sidomulyo (Banjarejo).

Penyerahan sana sharing secara simbolis diserahkan oleh Administratur (ADM) KPH Blora Ir Herdian Suhartono di Aula Kantor Perhutani KPH Blora. ''Kami berharap dengan adanya dana sharing bisa mendorong kemandirian LMDH,'' ujar Herdian.

Di luar dana sharing, pada kesempatan itu Administratur KPH Blora tersebut juga menyerahkan bantuan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pembinaan LMDH. ''Khusus dana pembinaan ini diperuntukkan bagi LMDH yang belum mempunyai sharing,'' jelasnya.**kontributorBlora_rina

Read More

LMDH Diharapkan Tingkatkan Kemandirian

BLORA - Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diharapkan bisa meningkatkan kemandiriannya seiring dengan perjalanan waktu. Apalagi banyak LMDH juga yang sering mendapatkan dana sharing dari Perhutani yang bisa digunakan untuk mendorong kemandirian petani di sekitar hutan.

Hal itu dikemukakan Administratur (ADM) KPB Blora Ir Herdian Suhartono di hadapan pengurus LMDH se Kabupaten Blora di sela-sela pengarahan usai menyerahkan dana sharing secara simbolik di Aula kantor setempat, Selasa, 10Januari 2012.

''Cita-cita saya terhadap LMDH adalah tercapainya LMDH yang mandiri, kuat, dan mengakar di masyarakat untuk mendukung hutan lestari rakyat mukti,'' tegasnya.

Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut diakuinya bukan hal mudah dan membutuhkan perjuangan. Ia mangatakan, ada beberapa kendala umum yang akan dihadapi, di antaranya keterbatasan modal, rendahnya SDM, kurang pembinaan, tidakadanya jaringan (link), dan rendahnya kepedulian.

''Namun dari beberapa faktor penghambat munculnya kemandirian tersebut, intinya adalah LMDH yang ada sampai saat ini masih banyak yang setengah hati,'' ujar Herdian.

Menurut alumnus Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, yang harus dimunculkan kemudian adalah motivasi diri untuk berkemnbang dan menunmbuhkan k emandirian. ''Punya modal, SDM bagus, tetapi kalau tidak ada motivasi, maka kemandirian tidak akan mengakar,'' katanya.

Selain itu, ADM KPH Blora itu mengingatkan supaya dana sharing yang dibagikan kepada LMDH-LMDH diperuntukkan untuk mendorong kemandiriannya. Misalnya dengan mengalokasikan 50% bagi usaha produktif, 30% operasional LMDH, 10 persen untuk membantu sarana prsarana desa, dan lain sebagainya.

''Sharing sudah dilakukan sekitar tahun 2003. Namun hingga sekarang belum ada LMDH yang benar-benar mandiri. Maka ke depan pengurus LMDH harus punya motivasi yang tinggi mewujudkan kemandirian LMDH agar mengakar di masyarakat untuk meraih kesejahteraan (mukti-Red),'' tandasnya.   **kontributorBlora

Read More

Atasi Kekurangan dan Kelebihan Guru, Pemkab Grobogan Akan Lakukan Pemindahan

GROBOGAN - Jabatan Kepala Sekolah hanya merupakan tugas tambahan bagi pejabat fungsional guru yang dalam pengisiannya memerlukan proses yang lebih ketat jika dibanding dengan jabatan struktural.

Selain harus lolos dalam seleksi administratif dan akedamis, calon kepala sekolah  juga harus menguasai kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi serta mempunyai kompetensi kewirausahaan.

Oleh karena itu Kepala Sekolah juga harus memiliki kemampuan lebih dibanding dengan guru-guru yang lain terutama dibidang kepemimpinan dan manajemen serta mampu sebagai motor penggerak bagi peningkatan mutu pendidikan di Sekolah. Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Grobogan, H. Bambang Pudjiono, SH saat memberi sambutan dalam pelantikan Kepala Sekolah di Pendopo Kabupaten Sabtu (7/1).

Dalam kesempatan itu bupati Grobogan melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada  48 kepala sekolah,  26 diantaranya merupakan guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Dalam mutasi di bidang pendidikan tersebut  yang menjabat Kasek setingkat SMA sejumlah 8 orang,  dan 38 Kepala SMP Negeri serta 2 Kepala SD Negeri yang akan menjabat  selama 4 tahun dan bisa diperpanjang sekali atau menjadi 8 tahun.

“ Permendiknas no 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah sifatnya nasional dan semangat penerbitannya bukan untuk mempersulit pengangkatan dan pemindahan Kepala Sekolah namun bertujuan menjamin kualitas guru yang terpilih menjadi kepala sekolah. Makanya  Pemda harus menerapkan peraturan tersebut termasuk memberhentikan para Kepala Sekolah yang telah habis masa tugasnya dan tetap profesional dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pejabat fungsional guru  atau sebagai guru biasa”  tandas bupati.

Bupati juga mengakui, jika dalam pengisian dan pencarian kepala sekolah di lingkungan kabupaten Grobogan terkendala dengan sumber daya manusia walaupun banyak diantara PNS Guru yang sudah bersertifikasi.

Seperti diberitakan, dalam tes calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah yang diadakan beberapa waktu lalu, dari 170 peserta seleksi hanya 21 orang yang dinyatakan lulus. Sisa kebutuhan akan dilakukan berdasar Monitoring dan Evaluasi kinerja Kepala Sekolah lama oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan, seorang kepala sekolah juga  diharapkan memperhatikan  upaya-upaya pengembangan profesi, pembimbingan guru atau karyawan berprestasi, pembimbingan siswa berprestasi dan pembinaan prestasi sekolah pada event-event tertentu.

Disinggung tentang kekurangan dan kelebihan guru pengajar di sekolah , terutama menyangkut guru mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Bambang Pudjiono SH menjelaskan,  akan dilakukan pemindahan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan guru tersebut.

“ Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tentang penataan dan pemerataan Guru PNS dimana untuk mengatasi kekurangan guru disuatu sekolah dan kelebihan guru disekolah lain, maka harus dilakukan pemindahan, agar semua memiliki beban tugas yang memadai” tegasnya. (KontributorGrobogan – Anis/ Az/Tgh)

Read More

Baziz Berpotensi Bantu Sejahterakan Umat

SRAGEN – Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di Kabupaten Sragen mempunyai potensi yang besar dalam ikut membantu mensejahterakan umat. Pasalnya pengumpulan dana BAZIS bersumber dari keikhlasan pembayaran zakat infaq dan shadaqah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab. Sragen yang berjumlah ribuah orang.

Dari tiga belasan ribu jumlah keseluruhan PNS Kab. Sragen yang beragama Islam ada sekitar sepuluhan ribu. Berarti dana yang dikelola oleh BAZIS cukup besar dan bila dikelola dengan baik oleh BAZIS akan bisa membantu mengentaskan kesulitan hidup orang-orang miskin dan dapat mensejahterakan umat. Demikian sambutan Ketua Badan Pelaksana BAZIS yang juga Wakil Bupati Sragen H.Daryanto,SH saat membuka Diklat dan penyuluhan BAZ bagi Kepala KUA, Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan Penyuluhan Agama se-Kab. Sragen, di ruang Sukowati, Rabu (11/1).

Lebih lanjut Wakil Bupati Sragen menjelaskan, menafkahkan harta di jalan Allah merupakan salah satu perintah agama yang wajib dijalankan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Perintah berzakat memiliki makna yang luas daripada sekedar menunaikan kewajiban mengeluarkan 2,5% harta kekayaan atau hasil keuntungan usaha untuk menyantuni kaum dhu’afa dan orang-orang yang mempunyai hak menerima. Zakat merupakan strategi normative yang menyuarakan pesan moral agar orang-orang kaya menyadari tanggungjawabnya dalam mengupayakan tegaknya keadilan ekonomi dan sosial. Rukum Islam yang keempat ini sekaligus untuk membersihkan harta orang-orang kaya dari hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Sementara Kepala Divisi Pendistribusian BAZ Sragen H.Agus Suryo Suripto S.Ag, MH melaporkan, peserta diklat kali ini diikuti oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kab. Sragen, Unit Pengumupulan Zakat (UPZ) kecamatan, Badan, Dinas, Satker dan penyuluh agama Islam. Penyaji materi antara lain dari Ir.Kusnadi Ihwani yang membawakan materi motivasi berdakwah. Saat mendengarkan penyajian materi, peserta tampak antusias, dari yang semula sebagian terlihat mengantuk menjadi kelihatan bugar dan disertai dengan canda tawa.

Penyaji materi berikutnya dari Ketua MUI Sragen KH.Minanul Aziz MA yang menyajikan materi Fikih dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen Drs. H. Muh Saidun tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat dan teknik pengumpulan zakat.

Gerakan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di Kab. Sragen secara formal dilaksanakan lewat pembentukan BAZIZ Kab. Sragen yang resmi berdiri tanggal 27 Mei 1991 dengan SK Bupati nomor 451.5/06/212/1991 yang bertepatan dengan hari jadi Sragen. BAZIS mempunyai jaringan UPZ sebanyak 148 yang tersebar di seluruh kantor, dinas badan pemerintah maupun swasta di wilayah Kab. Sragen dan beberapa bank yang menjadi mitra.

Dalam pengembangan program, saat ini BAZIS telah membentuk unit pendidikan dengan menyelenggarakan Playgroup dan TKIU BAZSRA serta unit ekonomi syariah melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Lesbaz. (Sragen)

Read More

Kepala Sekolah Wajib Bebaskan Biaya Operasional Sekolah Bagi Siswa Miskin

WONOSOBO - Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah yang akan memulai jabatannya pada awal tahun 2012 semakin berat. Salah satu kewajiban yang harus menjadi komitmen dan dijalankan adalah membebaskan setiap siswa miskin dari seluruh biaya operasional sekolah, serta meningkatkan angka transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kewajiban tersebut tertuang dalam lembar Pakta Integritas, Komitmen Kerja Kepala Sekolah yang ditandatangani secara simbolis oleh Kepala SMA 1 Kaliwiro, Heri Pujiyanto SPd Msi, usai acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan 251 Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA di Sasana Adipura Kencana, Senin 9 Januari 2012.

Dalam Komitmen Kerja yang ditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Mustangin SPd MSi dan Wakil Bupati Wonosobo, Dra Hj Maya Rosida MM tersebut, tertera 10 poin kewajiban dan komitmen yang harus dipatuhi setiap Kepala Sekolah.

Selain menggratiskan biaya operasional sekolah bagi setiap siswa miskin, Kepala Sekolah juga diharamkan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam kegiatan pembelajaran dan pengambilan kebijakan, serta tidak melakukan tindakan amoral. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program dan kegiatan sekolah sesuai dengan RAPBS juga wajib dilaksanakan setiap Kepala Sekolah.

Sedangkan tujuh kewajiban Kepala Sekolah lainnya meliputi, tidak boleh menerima dan atau mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan wiyata bakti/ karya bakti/ honorer di lingkungan sekolah, Menyukseskan program rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Wajib melaksanakan pendidikan lingkungan hidup dan menyukseskan program Kebun Bibit Sekolah (KBS) sepanjang tahun, mempertegas pelaksanaan program penguatan pendidikan agama secara intensif sesuai agama yang dianut siswa, mewajibkan siswa untuk berpakaian panjang sesuai ketentuan, menciptakan lingkungan bebas rokok, bebas miras dan bebas narkoba. Terakhir, setiap Kepala Sekolah diwajibkan untuk mendukung dan melaksanakan seluruh kebijakan pendidikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Wakil Bupati Wonosobo, Dra Hj Maya Rosida MM dalam sambutan pengarahannya menyatakan mendukung penuh pakta integritas tersebut. Pakta integritas diperlukan sebagai kontrol terhadap kinerja, serta media peningkatan profesionalitas dan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Hal tersebut juga dinilai sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas siswa, baik dari segi akademis, maupun mental spiritual. Adanya tuntutan bagi setiap Kepala Sekolah untuk menerapkan model pakaian panjang yang menutupi aurat juga diharapkan mampu menekan angka demoralisasi di kalangan pelajar yang kian memprihatinkan. Menurut Wabup, hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang kepala sekolah, baik di dunia maupun akhirat.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Mustangin SPd MSi menegaskan bahwa keberadaan Pakta Integritas yang baru mulai pada periode 2012 tersebut akan terus dilanjutkan pada pelantikan di masa-masa mendatang. Mustangin juga menjelaskan masih adanya 90 formasi Kepala Sekolah SD di Kabupaten Wonosobo yang belum terisi. Pihaknya akan mengupayakan untuk dapat mengisi kekosongan tersebut pada awal 2012, agar tidak sampai mengganggu proses dan kegiatan belajar mengajar.  *kontributorWonosobo

Read More

Bupati Banjarnegara : Selesaikan Permasalahan dengan 4 CT

BANJARNEGARA - Setiap  menyelesaikan permasalahan hendaknya mengacu kepada  4 CT yaitu Cepat Temu,  cepat menemukan permasalahan, Cepat Tanggap,  cepat dalam menanggapi temuan,   Cepat Tindak  yaitu cepat melakukan langkah langkah dan Cepat Tuntas yang berarti harus cepat menuntaskan permasalahan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo SH. M.Hum pada acara pembekalan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2011 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di Sasana Bhakti Praja  Selasa (10/1).

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta agar dalam melaksanakan tugas juga diikuti dengan 3 Ko yaitu Komonikasi dengan masyarakat, dalam arti dalam menjalankan tugas harus ada komonikasi dengan masyarakat,  Koordinasi dengan rekan kerja agar ada kerjasama yang baik dalam menjalankan  tugasnya,  serta  Konsultasi dengan pimpinan,  Dimana semua keputusan yang akan diambil harus dikonsultasikan dengan pimpinan.

Sutedjo menambahkan dari hasil evaluasi terhadap LAKIP SKPD dari 16 SKPD yang dievaluasi 2 SKPD masuk kategori sangat baik, 1 SKPD masuk kategori baik. Sementara 7 SKPD masuk kategori  cukup dan 6 SKPD masuk kategori kurang.

“Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran, evaluasi ini sangat penting guna memberi umpan balik kepada pimpinan setiap instansi untuk melakukan perbaikan kinerja,” kata Sutedjo.

Sementara kepala bagian organisasi  Rahmawati, BA mengatakan pembekalan penyusunan LAKIP tahun 2011 dan Tapkin 2012 adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan LAKIP dan TAPKIN 2012  sehingga ada gambaran keberhasilan kinerja SKPD.

Peserta pembekalan penyusunan LAKIP tahun 2011 dan TApkin tahun 2012 sebanyak 55 orang yang terdiri dari pejabat  yang menangani LAKIP dan TAPKIN di tiap SKPD.

“Peserta di beri materi berupa peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas instanasi pemerintah serta gambaran umum tentang sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  dengan pemateri dari auditor Madya pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jateng,”  Kata Rahmawati.

Terkait penyusunan LAKIP, pemkab Banjarnegara masih kendala  dengan  belum adanya sasaranyang spesifik, jelas  dan terukur serta belum memiliki sistim pengumpulan dan pengolahan data kinerja serta belum menetapkan target target kinerja sebagai bentuk komitmen bagi pencapaian kinerja yang optimal.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

Bupati Pemalang Tinjau Lima Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

PEMALANG - Bupati Pemalang, H. Junaedi, S.H, M.M meninjau lima proyek sekaligus hasil pelaksanaan proyek PNPM Mandiri Perdesaan yang berbentuk fisik Tahun 2011 yang telah selesai. Pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan pasar.

Pembangunan tersebut selaras dengan visi misi Bupati Pemalang untuk menciptakan Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya saing tinggi dan Berakhlak mulia. Peninjauan ini merupakan hari pertama dari empat hari yang akan dilakukan dalam rangka roadshow atau kunjungan Bupati Pemalang terhadap hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011.

Peninjauan yang dilakukan dimulai dengan melihat hasil Pembangunan Pasar Desa di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading, dilanjutkan Pembangunan Jembatan Antar Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan yang bertempat di Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami, Pembangunan Jalan Antar Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Comal dan Desa Longkeyang di Kecamatan Bodeh.

Selain itu juga akan dilakukan Penebaran Benih Belut dan Pemberian Stimulan Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Babakan Kecamatan Bodeh, dan Pembangunan Jalan Pendidikan di Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh.   *kontributorPemalang

Read More

Salatiga Raih Penghargaan Kota Terbaik Ke-3 Penataan Ruang

SALATIGA - Kota Salatiga berhasil meraih penghargaan sebagai kota terbaik peringkat ke-3 dalam kinerja pemerintah daerah bidang pekerjaan umum khususnya bidang penataan ruang pada Jumat (31/12) lalu. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Perkotaan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, Joessair Lubis kepada Walikota Salatiga, Yuliyanto SE, MM, di ruang sidang II Pemerintah Kota Salatiga.

Joessair Lubis mengatakan bahwa penilaian kali ini lebih ditekankan pada kesiapan kelembagaan termasuk di dalamnya regulasi yang mengatur mengenai tata ruang. Seperti yang sudah dimiliki oleh Kota Salatiga, perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW).

Sementara itu, aspek penilaian lebih ditekankan pada pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dalam bidang penataan ruang. Kriteria penilaian selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk itu dibentuklah tim penilai independen baik dari perguruan tinggi maupun para pakar tata ruang supaya penilaian dapat dilakukan dengan sangat ketat dan objektif.

Awalnya penilaian dilakukan terhadap tujuh kota di Indonesia, termasuk Salatiga. Setelah melalui sejumlah tahapan penilaian, Salatiga lolos ke empat besar dan akhirnya ditetapkan sebagai juara ketiga, setelah juara pertama diraih Banda Aceh dan juara kedua diraih Jogjakarta. Dengan adanya penghargaan ini, Walikota Salatiga berharap kepada semua elemen supaya menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu kinerja ke depan agar lebih baik dari sebelumnya.  *kontributorSalatiga

Read More

Blora Crisis Center Berharap Perusahaan Ikut Berpartisipasi Tingkatkan Kualitas Pendidikan

BLORA - Blora Crisis Center (BCC), pagi tadi (Selasa, 10/1), berharap agar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Blora ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam peningkatan minat baca anak-anak di wilayah pinggiran.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur BCC Amin Faried. ''Fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran seperti Todanan, Randublatung, Jati, dan Kedungtuban, kondisinya sangat memprihatinkan. Butuh perhatian semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah pinggiran ini.'' pintanya.

Amin Farid mengatakan, dalam survei sederhana yang dilakukan BCC, terlihat bahwa minat baca anak-anak di berbagai wilayah pinggiran sebenarnya cukup tinggi. ''Namun fasilitas perpustakaan di desa-desa pelosok itu sangat minim. Adanya cuma perpustakaan sekolah yang tidak seberapa koleksinya,'' ungkapnya.

Untuk itu Amin Farid berharap agar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Blora ini, ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Beberapa perusahaan yang disebutnya cukup memiliki dana coorporate social responsibility (CSR) untuk membantu adalah  Mobil Cepu Limited (MCL), Pertamina, dan Perhutani.

''Anak-anak ini membutuhkan perpustakaan yang akan sangat bermanfaat membuka cakrawala pemikiran mereka. Saat ini cuma satu perpustakaan daerah di pusat kabupaten. Terlalu jauh bagi anak-anak ini mengaksesnya,'' katanya. ''Kami berharap berbagai perusahaan di Blora bisa membantu mewujudkan mendirikan perpustakaan untuk generasi bangsa ini,'' lanjutnya. (*Rina Blora)

Read More

Tamu Istimewa dari Perancis Kunjungi Gading Wulung

BLORA – Awal Januari 2012, tepatnya (8-9 Januari) kemarin, menjadi hari yang sangat spesial bagi Sanggar Gading Wulung. Mereka kedatangan tamu dari negeri seberang, Perancis, yang hendak belajar menari di sanggar tersebut.

Linda dan Cemille. Mereka berdualah yang kemarin menyambangi Sanggar Tari Gading Wulung di Desa Wulung, Kecamatan Randublatung Blora.

''Mereka berdua datang ke Randublatung menggunakan Kereta Api Blora Jaya Ekspress,'' ujar Sudharto, sesepuh sanggar.

Sudharto didampingi Ema Maesaroh, pengurus sanggar, mengemukakan, kedatangan tamu istimewa tersebut didampingi Bagio dan Samudra dari Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT). Lurah Wulung Pri Sujianto ikut menyambut kedatangan dua tamu istimewa tersebut.

Di Sanggar Tari Gading Wulung, Linda dan Cemille ikut berlatih menari, mulai dari tarian Gambyong, Parianom dan Pemburu Kijang bersama murid-murid sanggar yang ditemani oleh orang tua masing-masing. Kedatangan tamu itu pun membawa suasana berbeda, bahkan tak sedikit yang akhirnya meminta foto bersama.

Di sela-sela latihan Linda dan Cemille mengutarakan, sebenarnya sejak lama mereka ingin mengunjungi Sanggar Tari Gading Wulung, namun baru pada hari itu niatnya kesampaian. Mereka pun sangat terkesan dengan keramahan masyarakat di Wulung yang dikunjungi. ''This people in here very friendly,'' ujar Cemille sembari tersenyum. (*Rina Blora)

Read More

Ajang Mas dan Mbak Jateng, Dinas Parbudkominfo Puji Prestasi Febrina

BLORA - Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) memuji prestasi gemilang duta wisata asal Blora Febrina Dhani Umami yang keluar sebagai juara II dalam ajang Mas dan Mbak Jateng di Semarang, baru-baru ini.

Kepala Bidang Pariwisata DPPKKI Pratikto Nugroho mengemukakan, ini adalah pertama kalinya duta dari Blora lolos dalam tiga besar pemilihan duta wisata tingkat provinsi. ''Prestasi ini termasuk yang paling bergengsi yang pernah didapat Blora selama ini.''

Pratikto Nugroho mengutarakan, selama ini perwakilan Blora cuma masuk kategori busana terbaik atau putri persahabatan. ''Namun tahun ini Febrina Dhani Umami telah membuktikan bahwa pelajar dari Blora mampu bersaing, padahal rivalnya rata-rata dari perguruan tinggi,'' Pratikto menambahkan.

Febri -sapaan akrab Febrina Dhani Umami- mengaku bangga karena bisa membawa nama Blora dalam event yang cukup bergengsi itu. ''Ini pertama kalinya Blora masuk tiga besar,'' katanya.

Siswi SMA 1 Blora ini mengemukakan, persaingan dalam pemilihan duta wisata di tingkat Jateng, sangat lah berat. ''Persaingan sangat berat. Biasanya salah satu peserta yang diperhitungkan adalah dari Solo, tetapi tahun ini malah tidak masuk (jadi juara-Red),'' ujarnya.

Adakah yang paling berkesan dalam proses pemilihan duta wisata Jateng yang diikutinya? ''Banyak ya yang berkesan. Di antaranya saat ketemu dengan Putri Indonesia Maria Selena dan saat berkunjung ke TV KU tiba-tiba saya ditunjuk untuk menjajal menjadi reporter,'' kenangnya. (*KontributorBlora)

Read More

Saat Semut Tak Lagi Bisa Mencecap Manisnya Tebu

BLORA - Ada gula ada semut. Perumpamaan ini sudah demikian dikenal oleh masyarakat. Bahwa sudah jamak semut selalu hadir setiap kali ada gula. Ya, gula dan semut seakan sudah menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Namun, 'manunggaling' semut dan gula itu kini tak lagi bisa dilihat. Jangankan mencecap manisnya gula, mencoba manisnya tebu sebelum diolah menjadi kristal putih pun, semut harus berhadapan dengan 'tangan besi' yang siap menghadang setiap saat.

Paling tidak, itulah pesan yang tergambar dalam aksi teatrikal yang dilakukan para pegiat Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut Blora di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), Senin (9/1-2012).

Dalam aksi tersebut, nampak 'ikon' dua semut yang sedang menikmati tebu dengan lahapnya. Namun tiba-tiba, sesosok orang yang dengan bertopeng 'mummy' merampas paksa tebu yang sedang dinikmati.

Aksi tersebut digelar dalam rangka mengkritisi adanya dugaan hilangnya tanah Bentolo di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, yang merupakan lahan pembangunan pabrik gula PT GMM (Gendhis Multi Manis). ''Soal kasus tanah Bentolo harus diusut tuntas,'' tegas Eko Arifianto, koordinator lapangan (Korlap) usai aksi.

Yang unik dalam aksi sekitar satu jam itu, statement ditulis dengan bahasa Jawa dan dibacakan di depan para pejabat BLH yang saat itu sedang ada rapat.

''Rencana pabrik gulo ning Todanan, Blora koyone dadi salah siji bahan rembugan ning warung kopi lana lesehan masyarakat Blora. Ning nganti tekan seprene opo sing dijanjekke karo pemerintah kanggo ningkatke perekonomian isih adoh soko kenyataan,'' tulis Pasang Surut dalam rilis yang dibagikan juga kepada pengguna jalan yang lewat di depan kantor BLH.

Inti dari aksi yang digelar menjelang dzuhur itu, adalah permintaan Pasang Surut agar 'hilangnya' tanah pramuka di Bentolo sekitar 6,8 hektare segera dicari ujung pangkal persoalannya untuk mencari kejelasan.

''Ngenani lemah Pramuka kurang luwih 6,8 hektare sing ilang kudu ndang digoleki. Pihak-pihak mulai seko Lurah Tinapan, wong-wong Kantor Pertanahan Blora, wong Kwarcab Pramuka, wong Pemkab Blora nganti tekan wong pabrik gula PT Gendhis Multi Manis lan pihak-pihak sing berkaitan karo masalah iki kudu ndang diseret, ditakoki, digoleki endi sing dadi akal pukil lan underaning masalah!'' tegas Kokok -sapaan Eko Arifianto- membacakan pernyataan sikap dalam aksi tersebut. *kontributorBlora

Read More

Lurah Diminta Rangsang Kegiatan Non Fisik

KOTA TEGAL – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) biasanya direncanakan untuk pembangunan fisik saja. Oleh karena itu perlu digali potensi non fisik apa saja yang dapat ada di tingkat kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tegal Dyah Kemala Sintha SH saat Sosialisasi Musrenbang Tahun 2012 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tegal tahun 2013 di Ruang Adipura Balaikota Tegal Senin (09/01).

Dalam kesempatan ini, Sintha meminta para Lurah di Kota Tegal untuk menggali potensi non fisik apa saja yang ada di wilayah kelurahannya. Nantinya potensi tersebut dimasukan dalam Musrenbang sehingga rencana pembangunan tidak didominasi oleh pembangunan fisik saja.

“Coba gali potensi non fisik apa saja. Silakan di kelurahan kalau ada potensi yang bisa dikembangkan agar bisa digali sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pinta Shinta. Disebutkan Shinta potensi kelurahan yang ada misalnya budidaya jamur merang atau pun budidaya lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi warga.

Selain itu sebelum melaksanakan Murenbangkel, Shinta meminta di kelurahan telah melaksanakan pra Musrenbangkel. Demikian juga hasil reses sudah masuk sebelum Musrenbangkel dilaksanakan. Sehingga apa yang dimusyawarahkan nantinya telah mengerucut dan perencanaan pembangunan dapat diperoleh secara lengkap.

“Kami telah berkoordinasi dengan Dewan agar hasil reses yang diperoleh saat menjaring aspirasi masyarakat telah dimasukan dalam Musrenbang masing-masing kelurahan. Sehingga hasilnya akan mengerucut tidak melebar kemana-mana,” ungkap Shinta.

Seperti diketahui, Musrenbangkel akan dilaksanakan oleh 27 Kelurahan mulai Selasa (10/01) sampai 4 Februari 2012. Untuk Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan 6-16 Februari 2012. Kemudian Forum SKPD dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret dan Musrenbang Kota dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret.

Shinta mengharapkan dalam Forumn SKPD telah berhasil ditetapkan pagu anggaran setelah berkoordinasi dengan DPPKAD sehingga dapat menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Sementara Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Tegal Muhammad Rudy Herstyawan ST mengatakan musrenbangkel akan dilaksanakan dalam format berbeda. Yakni dengan format tempat duduk letter U  dan kalau bisa tanpa meja. “Hal ini untuk menghidupkan suasana musrenbang dan menghidupkan kesetaraan atau tanpa batas,” ungkap Rudy. (KontributorKotaTegal/Imon)

Read More

“GERBULAN” Untuk Kemandirian Ekonomi Warga Miskin di Banyumas

BANYUMAS - “Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap bangsa, yang perlu ditangani secara komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan, serta harus dilakukan secara terpadu, terencana, berkesinambungan, yang menuntut keterlibatan berbagai pihak.” Demikian diungkapkan Bupati Banyumas, Mardjoko saat membuka pencanangan Gerakan Seribu Rupiah per Bulan (GERBULAN) dalam Kongres Nusantara “Lumbung Kesejahteraan” yang diselenggarakan di Gedung KORPRI Kabupaten Banyumas, Sabtu (7/1).

Kongres yang dihadiri tidak kurang dari 1.000 orang, terdiri dari para koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), warga pra sejahtera 2 (PS-2)/warga miskin, lurah/Kepala Desa, camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kepala SKPD, tokoh masyarakat, mahasiswa/mahasiswi, dan fasilitator PNPM Perdesaan se-Kabupaten Banyumas tersebut diselenggarakan oleh Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (FBKM) Kabupaten Banyumas.

Ketua Panitia kongres, Nursito Karsoputro yang juga Koordinator FBKM Kabupaten Banyumas menjelaskan, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Tujuannya antara lain membangun pemahaman bersama tentang peran strategis gerakan “Lumbung Kesejahteraan” untuk penanggulangan kemiskinan, menjadikan dan mengadvokasi PS-2 sebagai aktor utama dalam penanggulangan kemiskinan, dan membangun pemahaman bersama terhadap gerakan industri masyarakat sebagai wahana revolusi penanggulangan kemiskinan.

Output yang ingin dicapai antara lain terdeklarasinya Gerakan Seribu Rupiah per Bulan (GERBULAN) sebagai modal utama Gerakan Lumbung Kesejahteraan Rakyat menuju Kemandirian Ekonomi; kemudian terbentuknya Forum PS-2 di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan; tercapainya komitmen bersama untuk melakukan gerakan revolusi industri masyarakat dalam bentuk Lumbung Kesejahteraan Masyarakat di masing-masing desa/kelurahan dengan stimulan permodalan dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri; serta terbukanya ruang kemitraan baik antar perorangan, swasta, lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, dengan tujuan membangun kedaulatan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian tekad oleh PS-2 tentang GERBULAN dan Lumbung Kesejahteraan, dilanjutkan pembukaan kongres secara resmi oleh Bupati Mardjoko, dan penyampaian materi keynote speaker oleh Wakil Bupati Banyumas, Achmad Husein selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banyumas. Judul makalahnya “Membangun Gerakan Lumbung Kesejahteraan menuju Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Masyarakat dan Keadilan Sosial.”

Materi inti disampaikan oleh 4 orang nara sumber, yaitu Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari (Filosofi dan Sejarah Lumbung); praktisi penanggulangan kemiskinan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (Strategi Membangun Jaringan Lumbung Kesejahteraan); DR M Yudhie Haryono, pengusaha, pakar ekonomi dan staf khusus Mendagri (Ekonomi Konstitusi);  dan Anang Fahmi SSos MM, Advisori PNPMMP (Konsep Lumbung Kesejahteraan).

Kongres ditutup dengan deklarasi Lumbung Kesejahteraan, pencanangan gerakan Seribu Rupiah per Bulan (Gerbulan), pembentukan Forum PS-2 dan pencanangan gerakan revolusi industri masyarakat melalui PNPM.

Bupati Mardjoko berharap kongres tersebut dapat memotivasi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan pada akhirnya mampu mengantarkan masyarakat Kabupaten Banyumas menuju kesejahteraan.SARLAN―Kontributor Pemkab Banyumas

Read More

Pengrajin Batik Banjarnegara Dapat Suntikan Baru

BANJARNEGARA – Pengrajin Batik Banjarnegara mendapat dorongan semangat baru. Hal ini terjadi setelah Gabungan Koperasi Simpan Pinjam se Kabupaten Banjarnegara dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menandatangani Perjanjian kesepakatan untuk memesan kain Batik Banjarnegara sebagai seragam asosiasi mereka, Sabtu lalu (07/1), di Aula Terminal Lantai II. Ikut menyaksikan Wakil Bupati, Assisten II Bidang Perekonomian, dan Kabag Perekonomian.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Gabungan KSP yang mempunyai anggota 30 koperasi akan memesan 600 kain batik untuk seragam 600 karyawannya. Sedangkan IDI Banjarnegara akan memesan sejumlah 200 buah seragam.

Ketua IDI Banjarnegara dr. Ahmad, menyampaikan pesanan seragam asosianya kepada para pengrajin Batik Banjarnegara merupakan suatu bentuk komitmen IDI dalam ikut mengembangkan industri Batik Banjarnegara. Selain itu, lanjutnya, sebagai sebuah produk batik sesungguhnya batik Banjarnegara yang diwakili oleh Batik Gumelem ini mempunyai kekhasan corak dan pewarnaan dibandingkan batik-batik lain. “Corak Batik Gumelem cenderung memakai warna-warna gelap sehingga terkesan kuat motif tradisionalnya” katanya.

Ahmad berjanji bahwa upaya mereka membantu menggerakkan geliat industri Batik ini tidak hanya berhenti di sini. Karena itu Ia ingin seragam batik IDI nanti mempunyai kekhasan, sehingga peluang produk tersebut untuk dikembangkan ke level atas semakin terbuka. Tidak menutup kemungkinan bahwa seragam batik IDI bermula dari gagasan di tingkat local. “Kami berencana mempromosikan seragam batik IDI ini ke level propinsi dan pusat” katanya.

Wabup Drs. Hadi Supeno, M. Si., menyatakan bahwa sulit kiranya bila upaya pemberdayaan batik Banjarnegara ini tanpa adanya pemihakan. Karena itu Wabup mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Gabungan KSP dan IDI dengan mempercayakan pembuatan seragam asosianya dalam jumlah lumayan besar kepada pengrajin Batik Banjarnegara. “Jangan bicara pemberdayaan kalau kita tidak membela” katanya.

Setelah upaya pemihakan ini, lanjutnya, ke depan para penggerak industri batik Banjarnegara untuk terus memperbaiki kualitas, teknik produksi dan juga teknis pewarnaannya. Sehingga ke depan, kita mampu menghasilkan batik Banjarnegara yang berkualitas bagus dengan harga yang bersaing. Dan ketika kita mampu bersaing di pasar, industri ini akan terus tumbuh. “Bergeraknya roda ekonomi industri batik ini akan ikut berperan dalam menanggulangi kemiskinan” katanya. **kontributorBanjarnegara--ebr

Read More

Terkait Bencana Banjir, Komisi E DPRD Jateng Kunker di Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO - Komisi E DPRD Jawa Tengah pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Senin (9/1), menyatakan rasa prihatin bencana banjir beberapa waktu lalu. Kehadiran rombongan DPRD Jateng yang dipimpin oleh Machmud,LC.MH diterima oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Drs.H.Haryanto,MM dan didampingi Anggota DPRD Sukoharjo, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir Suprapto serta Kepala Dinas/Instansi terkait di Graha Satya Karya lantai II Setda Kabupaten Sukoharjo.

Machmud mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi E adalah untuk mengetahui langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani bencana banjir waktu lalu dan memberikan bantuan berupa bahan makanan siap saji, pakaian, kantong mayat dan obat-obatan.

Wakil Bupati Sukoharjo memaparkan bahwa Sukoharjo pernah terjadi bencana banjir yang secara berturut-turut yakni pada 27 Desember 2007 yang melanda 10 Kecamatan, sedang pada tanggal 28 Januari 2009 banjir menggenangi wilayah Kec.Sukoharjo. Selain itu pada 30 Januari 2009 banjir melanda di 6 Kecamatan dan terakhir juga terjadi banjir pada 1 Januari 2011 yang melanda di Kecamatan Grogol dan Mojolaban dengan pengungsi sebanyak 8.582 jiwa dan kerugian sebesar Rp.720.000.000.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada saat itu yang pertama menyelamatkan jiwa diungsikan di tempat2 yang aman, tenggul, Balai Kecamatan Grogol dan Balai desa Gadingan Mojolaban, kemudian mendirikan dapur-dapur umum dan menjaga kesehatan masyarakat. Setelah itu mengadakan koordinasi dengan Kopassus untuk meminjam Perahu Karet 2 buah dan meminjam pompa air dari  Balai Besar Bengawan Solo.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati mengharap dukungan kepada DPRD Jawa Tengah untuk menjembatani Balai Besar Bengawan Solo untuk perbaikan  bengawan di di Kecamatan Bulu dan Tawangsari, karena bibir bengawan tersebut longsor dan mengancam rumah-rumah penduduk.

Menanggapi hal tersebut Machmud berjanji akan menjembatani komunikasi dan mengkoordinasikan dinas instansi terkait di tingkat Jateng. Selanjutnya apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam menangani bencana untuk diusulkan ke Pemerintah propinsi Jawa Tengah. Usai dialog pimpinan rombongan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wabup Sukoharjo.

Demikian penjelasan Kabag Humas Setda Kab.Sukoharjo,Sriwati Anita,SE melalui Kasubag.Pemberitaan Media Massa dan Santel saat menghadiri acara tersebut di GSK.   *kontributorSukoharjo_HN

Read More

Gubernur: Swadaya Masyarakat Undaan Patut Menjadi Contoh

KUDUS – Swadaya masyarakat Undaan patut menjadi contoh. Begitu yang dikatakan Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, saat temu wicara dengan para petani pada acara Panen Raya Padi Kemitraan GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi), Sinergi BUMN dengan Petani, di desa Kutuk kecamatan Undaan, Kudus, Jum'at (6/1).

“Sepanjang jalan saya melihat banyak sekali hasil-hasil pembangunan yang merupakan swadaya masyarakat. Ini patut menjadi contoh bagi yang lain. Beginilah seharusnya pembangunan itu. Tak akan bisa tanpa partisipasi warga. Ya dengan urunan itulah kita bisa maju”, katanya. Untuk itu dirinya sangat berterimakasih kepada warga setempat, yang telah menunjukkan rasa gotong royong yang tinggi.

Dia menambahkan, jika mau berusaha, pasti ada hasilnya. "Begitu juga panen kali ini, yang merupakan buah dari hasil kerja keras petani. Selamat atas panen yang luar biasa ini. Saya berharap ini bisa diteruskan. Panen ini menambah rasa tenang saya, karena sebetulnya stok padi Jawa Tengah masih cukup hingga April nanti. Malah disini sudah mulai panen lagi”, ujarnya.

Senada dengan itu, Bupati Kudus, H. Musthofa menjelaskan bahwa panen di Undaan selalu luar biasa. “Undaan memang lumbung padinya Kudus”, ungkapnya. Selain padi, Undaan juga terkenal dengan tanaman hortikultura semusim, seperti semangka dan melon yang sebagian besar ditanam pada musim kemarau oleh petani di Undaan, dan sebagian petani di Jati dan Kaliwungu.

Panen raya padi di areal persawahan kelompok tani Sri Mukti desa Kutuk kecamatan Undaan merupakan panen Masa Tanam I pada tahun 2011/2012 ini. Dari data Dinas Pertanian, tercatat sampai dengan Juni 2011, produksi beras Kudus surplus 21.321 ton beras. Dari luas tanam 12.105 hektar dengan luas panen 20.307 hektar menghasilkan 107 ton gabah kering yang setara dengan 58.220 ton beras. Untuk 2012 ini ditargetkan dengan luas tanam 29.110 hektar dengan luas panen 31.399, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan 165.168 ton gabah kering. *kONTRIBUTORKudus_ed.bs

Read More

246 Kelompok Masyarakat se Kabupaten Purbalingga Terima Bantuan Total Rp 423,5 Juta

PURBALINGGA – Sebanyak 246 kelompok masyarakat dari 173 desa 18 kecamatan se-Kabupaten Purbalingga menerima bantuan sosial dan pembangunan senilai total Rp 423,5 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, baru-baru ini.

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sekda Ir Susilo Utomo MSi mengatakan pihaknya menerima 150 proposal dari 103 desa di bidang pembangunan dan 96 di bidang sosial dari 70 desa selama 2011. Di bidang pembangunan digelontorkan bantuan senilai total Rp 327.5 juta dengan rincian 100 proposal menerima bantuan @Rp 2,5 juta, 10 proposal @Rp 2 juta, 35 proposal menerima Rp 1,5 juta dan 5 proposal @ 1 juta. Untuk bidang sosial yang mencakup seni budaya, olahraga dan keagamaan, bantuan mencapai total Rp 96 juta.

Seluruh proposal yang disetujui, kata dia, harus memenuhi persyaratan pokok meliputi kepanitiaan/kepengurusan yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, imbuhnya, setiap proposal yang diajukan harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/ lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Begitupun, saat penyerahan bantuannya.

“Kades atau lurah dan camat ikut serta memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar dalam mengkawal kebenaran material atas proposal kegiatan yang diajukan kelompok masyarakat di wilayah kerjanya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Heru meminta seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuannya secara tepat sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain itu, selesai penggunaan untuk dapat membuat Surat pertanggung Jawaban (SPJ) atas realisasi bantuan yang dikelolanya.

“Bantuan meskipun sedikit penggunaannya tolong sesuai dengan proposal yang diajukan. Jangan fiktif, jangan sampai tidak tidak sesuai peruntukan, meskipun sekali lagi mungkin bantuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tegasnya.

Usai penerimaan simbolis, para perwakilan kelompok langsung mengambil bantuan di Kantor Setda Gedung A Lantai 2. Para perwakilan kelompok masyarakat ini menerima bantuan yang diambilkan dari APBD Perubahan Tahun 2011. *kontributor-PUrblingga_cie

Read More

DPU Akan Upayakan Penangann Darurat Secepatnya

KEBUMEN -- Kerusakan  jalan akibat Tanah longsor yang terjadi di ruas  jalan  Krakal- Wadasmalang, tepatnya Dukuh Kedondong, Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, secepatnya   akan ditangani. Penanganan darurat akan dilakukan  dengan  menggunakan senpeg (timbunan  karung yang diisi pasir).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid  Binamarga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.  Pihaknya sudah mengecek lokasi  dan  bersama  dengan Badan Penanganan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kabupaten Kebumen, saat ini sedang  melakukan  inventarisasi kerusakan. Untuk selanjutnya akan diusulkan  ke pusat untuk mendapatkan penanganan menyeluruh. 

Lebih lanjut  Dwiyono menambahkan  ada beberapa daerah di wilayah Kabupaten kebumen  yang mengalami  bencana tanah longsor. dan saat ini pihaknya  telah melakukan penanganan  darurat. Seperti dengan  mendatangkan alat berat untuk  membersihkan longsoran yang menutup jalan, hingga  penanganan dengan  senpeg, untuk menyambung jalan sementara.  Sehingga  lalu lintas pengguna jalan  tidak terganggu, dan warga  pengguna jalan tidak  harus kerepotan memutar jalan.  

Kondisi wilayah kebumen  yang banyak  pegunungannya memang  cukup labil, dan sangat berpotensi terjadi longsor dan tanah bergerak. *kontributorKebumen_nn 

Read More

Cakupan Imunisasi di Purbalingga Lampaui Jateng dan Nasional

PURBALINGGA – Cakupan imunisasi polio dan campak di Kabupaten Purbalingga melebihi target Nasional dan realisasi rata-rata di Jawa Tengah. Cakupan imuniasi polio di Purbalingga mencapai 73.237 anak (102,85%) dan sebanyak 62.009 anak (104,62%) untuk campak. Hal ini melebihi realisasi rata-rata di Jateng yang mencakup 99,20% untuk polio dan 99,38% untuk campak.

“Cakupan kita melebihi target nasional yang hanya 95%,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Dyah Retnani Basuki Mkes, Jum’at (5/1). Prestasi ini menempatkan Kabupaten Purbalingga di peringkat 4 dari 35 kabupaten/kota se-Jateng. Peringkat terbaik diraih Kota Salatiga dengan cakupan polio 107,7% dan campak 105,52%, selanjutnya secara urut disusul Kota Tegal dan Kabupaten Temanggung.

Untuk Kabupaten Purbalingga sendiri cakupan terbanyak diraih Puskesmas Mrebet yang mencapai 166,14% untuk campak dan 164,53% untuk polio. Sedangkan Puskesmas Purbalingga termasuk terendah dengan cakupan 77,66% untuk campak dan 80,88% untuk polio.

Dijelaskan Dyah Retnanti Basuki, tinggi rendahnya cakupan disebabkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adanya kelahiran bayi baru, atau kemungkinan taksiran sasaran yang kurang tepat. ”Menentukan taksiran jumlah sasaran itu ada rumusnya, berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kenyataanya, jumlah penduduk sekian belum tentu ada bayi sekian,” jelasnya.  **kontributorPURBALINGGAcie

Read More

KPU Jepara Umumkan Kekayaan Cabup-Cawabup

JEPARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Jepara, Jumat(6/1), mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon bupati dan wakil bupati Jepara 2012-2017. Berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan tertinggi dimiliki oleh Subroto, sedangkan terendah dimiliki Ahmad Ja'far. 

Anggota KPU Jepara M. Haydar Fitri mengatakan, harta kekayaan Subroto mencapai Rp. 82,7 milyar. Subroto merupakan calon wakil bupati nomor urut 1 yang berpasangan dengan calon bupati Ahmad Marzuqi. Ahmad Marzuqi memiliki kekayaan sebesar RP. 1,1 Milyar.

"Calon terkaya kedua adalah  Yuli Nogroho dengan harta kekayaan sebesar Rp. 8,98 milyar", lanjut Haydar. Yuli Nugroho adalah calon bupati nomor urut 4 yang berpasangan dengan Nuruddin Amin, pemilik kekayaan sebesar Rp.871 juta.

Calon bupati nomor urut 3 Nur Yahman, berada di peringkat ketiga terkaya, dengan harta kekayaan sebesar Rp. 7,94 miliar. Dalam Pemilukada yang akan digelar 29 Januari 2012, Nur Yahman akan berpasangan dengan Aris Isnandar yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 1,08 Milyar.

Sedangkan calon bupati nomor urut 2 Khaeron Syariefuddin, memiliki harta kekayaan Rp. 2,73 miliar. Khaeron berpasangan dengan Ahmad Ja’far, pemilik harta sebesar Rp.  658 juta. “Jumlah harta kekayaan ini sesuai dengan surat KPK nomor B-008/1201/2012 tertangal 4 Januari 2012, perihal Pengumuman Harta Kekayaan Calon Kepala daerah” ujar Haydar.

Lebih jauh dijelaskan, pengumuman LHKPN ini merupakan salah satu syarat calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada, dimana mereka harus bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Persyaaratan tersebut, secara adminitratif sesuai Peraturan KPU No.13 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada, pasal 10 ayat (1). Persyaratan ini telah dipenuhi para pasangan calon dengan menyerahkan surat tanda terima laporan  LHKPN dari KPK kepada  KPU Jepara.

Menurut Haydar,surat tersebut ditandatangani oleh Cahya H.Harefa Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN atas nama Deputi Bidang Pencegahan KPK. Surat tersebut berisi tujuh dan datu eksemplar naskah pengumuman laporan harta kekayaan calon kepala daerah untuk diumumkan kepada public.

Sementara itu, Ketua KPU Jepara Muslim Aisha berharap, laporan ini bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini terhadap terjadinya tindakan korupsi dan juga dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.   *kontributorJepara_Sulismanto

Read More

BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo meminta para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Dipayuda menjaga kebersihan di lingkungan yang baru sehingga pasar tradisional dan kuliner yang baru diresmikan penggunaanya menjadi tempat favorit bagi para pembeli.

“Kebersihan dan kenyamanan harus dijaga karena pengunjung pasti menginginkan suasana itu, kemudian cita rasa dan kualitas masakan juga harus berasa, sehingga lokasi ini  menjadi tempat favorit bagi penikmat kuliner,” kata Sutejo saat memberikan sambutan pada acara jagong bersama Bupati dan Wakil Bupati dengan PKL  Pasar Tradisional dan Kuliner di Taman Kuliner Banjarnegara Sabtu malam (7/1).

Sutedjo juga meminta agar makanan yang disajikan mempunyai khas, murah namun tidak merugikan pedagang sehingga mampu menarik para pembeli untuk menjadi pelangganya. Kekompakan, kebersamaan serta keramahan pedagang secara tidak langsung juga memberikan nilai tambah bagi pedagang untuk menarik minat pelanggan.

“Suatu saat nanti saya, Wakil Bupati serta Forum Komonikasi Pimpinan Daerah juga akan mengadakan pertemuan disini, saya akan memberikan contoh bagi masyarakat untuk datang dan menikmati suasana di pasar tradisional dan kuliner ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta para pedagang untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban agar pasar tradisional dan kuliner ini tidak di jauhi pengunjung.

“Baik pedagang yang sudah masuk taman kuliner Banjarnegara maupun yang belum kami minta untuk menjaga keamanan dan ketertiban ciptakan suasana hangat di lokasi ini, pedagang disini kami minta juga ikut mengawasi jangan sampai ada miras yang beredar di pasar ini,” tambah Sutedjo.

Sementara koordinator paguyuban pedagang kaki lima di jalan dipayuda (Papilayuda) Tugi Rahmanto mengatakan meski  taman kuliner telah selesai pembangunanya namun  masih banyak banggota PKL di Papilayuda yang belum tertampung di pasar kuliner ini, untuk itu sementara sepanjang jalan Dipayuda dari perempatan sebelah barat hingga pertigaan sebelah timur tetap digunakan untuk PKL terutama bagi mereka yang berlum tertampung.

“Saat ini terdapat 59 pedagang PKL di jalan Dipayuda, terbatasnya tempat memaksa mereka sementara menempati diluar pasar kuliner. Namun pedagang yang sudah punya tempat di pasar kuliner tidak boleh berjualan di  sekitar jalan Dipayuda karena di gunakan untuk berjualan PKL yang belum mendapatkan tempat dipasar kuliner,” kata Tugi.

PKL Dipayuda sendiri didirikan pada tahun 1991, setahun setelah himbuan dari pemerintah agar pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai tempat berkumpul di Jalan Dipayuda. Seiring berjalannya waktu PKL di Jalan Dipayuda bertambah anggotanya.

Pada tahun 2009 PKL Dipayuda mendapatkan bantuan tenda dari provinsi melalui Dinas Indakop sebagai bukti PAPILAYUDA telah diakui oleh pemerintah propinsi. Akhir  2011 lalu pemkab kembali merelokasi PKL Dipayuda ke Taman Kuliner Banjarnegara.

“Dengan berkembangnya kuliner di Banjarnegara di harapkan pedagang dapat menjaga kualitas makanan dan kebersihan serta mentaati peraturan dan tata tertib yang ada,” ujarnya.  **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

30.590 Pohon Berbagai Jenis Ditanam

BANJARNEGARA - Budaya menanam hendaknya dilakukan sejak dini pada usia anak-anak, sehingga diharapkan mereka terbiasa dengan penuh kesadaran diri untuk mencintai dan menjaga lingkungan.

“Sedini mungkin anak di ajari untuk peduli dengan lingkungan, biasakan anak-anak menanam, dari kebiasaan diharapkan akan menjadi sebuah budaya menanam dan punya kepeduli an menjaga lingkungan, saya minta pihak sekolah juga ikut mendukung kegiatan ini dengan memberikan contoh bagi siswa untuk membudayakan menanam pohon di lingkungan sekolah dulu,” kata Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo saat pada acara Penghijauaun di bukit Poren dan Sodong di Desa Derik Kecamatan Susukan Sabtu (7/1).

Sutedjo juga meminta agar tanaman yang sudah tumbuh dan bermanfaat hendak jangan di tebang, kalau terpaksa harus ditebang harus sudah di siapkan dahulu  tanaman penggantinya di sekitar tanaman yang ditebang sehingga tidak ada lahan yang kosong.

“Gubernur Jawa Tengah sudah mencanangkan program Sak Wong Sak Uwit atau Satu Orang Satu pohon, program dimaksudkan agar tidak ada lagi lahan yang kosong. Program itu sesuai dengan kondisi Banjarnegara yang rawan dengan longsor, dan membutuhkan penghijauan untuk mengantisipasinya,” lanjut Sutedjo.

Terkait penghijauan pemkab. sangat mendukung program reboisasi di lahan yang  gundul dan tidak akan membiarkan adanya pembalakan liar. “Atas nama pemerintah daerah saya siap menjembatani masyarakat yang membutuhkan bibit untuk di tanam di lahan sendiri atau di lahan gundul, saya minta bibit yang ditanam juga yang  mempunyai manfaat ganda, yaitu bermanfaat bagi lingkungan dan mempunyai nilai ekonomis,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sekolah SMP 3 Susukan Sigit Sindu Hatmanto mengatakan bukit Poren dan Sodong di pilih menjadi pusat reboisasi, bukit tersebut selama ini gundul dan butuh sentuhan untuk  mengembalikannya menjadi bukit yang hijau. Demi mewujudkan hal tersebut sebanyak 30.590 pohon dari berbagai jenis. Bantuan berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banjarnegara berupa bibit albasia solomon sebanyak 20 ribu, pucung 2.500 dan Pete sebanyak 500 bibit pohon.

Bantuan lainnya berasal dari Ikatan penyuluh kehutanan sebanyak 3590 bibit, berupa albasia glodogan pecut, Jati, Manggis dan akasia mangium. Sementara Perhutani BKBH Banjarnegara memberikan bantuan sebanyak 4000 buah bibit berupa Salam, Trembesi, Nyamlung dan Mahoni.

Penghijauan di Bukit Poren dan Sodong di tandai dengan penanaman secara simbolis oleh Bupati Sutedjo di halaman SMP 3 Negeri Susukan Desa Derik Kecamatan Susukan. Penanaman dilakukan oleh siswa SMP 3 dan sekolah lain yang berada di Desa Derik dan sekitarnya. Masyarakat Desa setempat juga terlibat dalam aksi penghijauan tersebut.   

“Sekitar 500 siswa SMP dan SD di terlibat dalam aksi penanaman tersebut, penghijauan akan kami jadikan kegiatan wajib bagi siswa sehingga akan tercipta budaya menanam bagi mereka sejak dini,” kata Sigit.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More