WONOSOBO - Keprihatinan terhadap kondisi lahan kritis di kawasan dataran tinggi Dieng yang masih terus digunakan untuk aktifitas bertani, melatarbelakangi pertemuan antara Bupati dengan 54 Ketua Kelompok Tani Se-Kabupaten Wonosobo, di Pendopo kabupaten, baru-baru ini.
Secara khusus, Bupati mengundang para penggiat pertanian tersebut demi mendiskusikan hal-hal mendesak yang harus diupayakan, khususnya terkait semakin parahnya kerusakan lahan di kawasan atas, seperti Kejajar, Watumalang, Kertek, dan Mojotengah.
Kepada para petani, Bupati yang dalam kesempatan tersebut didampingi anggota Komisi B DPRD Wonosobo, Syarif Abdullah, menjelaskan bahwa kondisi di keempat kawasan itu, khususnya dataran tinggi Dieng, sudah tak layak lagi, baik untuk produksi pertanian, maupun hunian.
Contoh beberapa Desa, seperti Tieng, Igirmranak, Serang, hingga Surengede menurut Bupati sudah saatnya dipikirkan relokasi bagi penduduknya. Beberapa alternatif relokasi, mulai transmigrasi lokal (translokal), hingga transmigrasi model AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) sudah dikonsep oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Diharapkan, dengan adanya berbagai alternatif tersebut, penduduk setempat dapat mempertimbangkan untuk mau direlokasi dari kawasan rawan bencana, ke arah yang lebih aman.
Kepada para petani, Kholiq juga meminta agar mereka membuat Peta luasan lahan di masing-masing wilayah, beserta potensi yang dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian, terutama yang memungkinkan untuk pembukaan lahan baru. Kawasan tepian hutan yang masih dapat dijadikan lahan produktif juga menjadi pilihan untuk relokasi translokal.
Melalui skema kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Bupati berharap agar langkah itu mampu diupayakan lebih cepat. Dengan demikian, pemikiran untuk merelokasi hampir separo warga masyarakat Kejajar dapat berjalan sesuai harapan.
Selain paparan terkait kondisi rawan bencana, Bupati juga mengajak para petani berpikir lebih modern, dengan optimalisasi teknologi pertanian. Luasan lahan tegalan dan hutan di Kabupaten Wonosobo yang hanya 18.900 hektar dinilai Bupati merupakan sumber kemiskinan. Hal itu karena setiap KK hanya dapat mengelola maksimal 0,2 hektar sangat tidak mencukupi untuk menghidupi anggota keluarga, jelas Bupati. Demi menyiasati kondisi itu,
Bupati meminta beberapa penyuluh pertanian yang hadir, agar merumuskan konsep pertanian modern, termasuk bagaimana mengupayakan pupuk organik secara lebih optimal, demi mengurangi bahaya pestisida, yang saat ini mendominasi lahan pertanian.
Ajakan Bupati tersebut mendapat respon positif dari para petani. Syarifudin, Ketua Kelompok Tani Muda Kertek menyambut baik ajakan untuk mengoptimalkan budidaya pertanian dengan cara lebih modern. Hanya saja, pihaknya meminta agar para PPL juga membantu mengupayakan adanya laboratorium untuk mengukur kadar asam-basa tanah, demi tercapainya peningkatan kualitas produksi pertanian. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih peduli terhadap fluktuasi harga produk pertanian, sehingga petani dapat berharap hasil yang lebih stabil saat panen. *kontributorHumasWonosobo
Secara khusus, Bupati mengundang para penggiat pertanian tersebut demi mendiskusikan hal-hal mendesak yang harus diupayakan, khususnya terkait semakin parahnya kerusakan lahan di kawasan atas, seperti Kejajar, Watumalang, Kertek, dan Mojotengah.
Kepada para petani, Bupati yang dalam kesempatan tersebut didampingi anggota Komisi B DPRD Wonosobo, Syarif Abdullah, menjelaskan bahwa kondisi di keempat kawasan itu, khususnya dataran tinggi Dieng, sudah tak layak lagi, baik untuk produksi pertanian, maupun hunian.
Contoh beberapa Desa, seperti Tieng, Igirmranak, Serang, hingga Surengede menurut Bupati sudah saatnya dipikirkan relokasi bagi penduduknya. Beberapa alternatif relokasi, mulai transmigrasi lokal (translokal), hingga transmigrasi model AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) sudah dikonsep oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Diharapkan, dengan adanya berbagai alternatif tersebut, penduduk setempat dapat mempertimbangkan untuk mau direlokasi dari kawasan rawan bencana, ke arah yang lebih aman.
Kepada para petani, Kholiq juga meminta agar mereka membuat Peta luasan lahan di masing-masing wilayah, beserta potensi yang dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian, terutama yang memungkinkan untuk pembukaan lahan baru. Kawasan tepian hutan yang masih dapat dijadikan lahan produktif juga menjadi pilihan untuk relokasi translokal.
Melalui skema kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Bupati berharap agar langkah itu mampu diupayakan lebih cepat. Dengan demikian, pemikiran untuk merelokasi hampir separo warga masyarakat Kejajar dapat berjalan sesuai harapan.
Selain paparan terkait kondisi rawan bencana, Bupati juga mengajak para petani berpikir lebih modern, dengan optimalisasi teknologi pertanian. Luasan lahan tegalan dan hutan di Kabupaten Wonosobo yang hanya 18.900 hektar dinilai Bupati merupakan sumber kemiskinan. Hal itu karena setiap KK hanya dapat mengelola maksimal 0,2 hektar sangat tidak mencukupi untuk menghidupi anggota keluarga, jelas Bupati. Demi menyiasati kondisi itu,
Bupati meminta beberapa penyuluh pertanian yang hadir, agar merumuskan konsep pertanian modern, termasuk bagaimana mengupayakan pupuk organik secara lebih optimal, demi mengurangi bahaya pestisida, yang saat ini mendominasi lahan pertanian.
Ajakan Bupati tersebut mendapat respon positif dari para petani. Syarifudin, Ketua Kelompok Tani Muda Kertek menyambut baik ajakan untuk mengoptimalkan budidaya pertanian dengan cara lebih modern. Hanya saja, pihaknya meminta agar para PPL juga membantu mengupayakan adanya laboratorium untuk mengukur kadar asam-basa tanah, demi tercapainya peningkatan kualitas produksi pertanian. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih peduli terhadap fluktuasi harga produk pertanian, sehingga petani dapat berharap hasil yang lebih stabil saat panen. *kontributorHumasWonosobo
0 komentar:
Posting Komentar