Ayo Sukseskan “Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji”

SRAGEN  - Kementrian Agama (Kemnag) RI sedang menggalakkan Gerakan Magrib Mengaji. Gerakan Nasional bagi masyarakat muslim Indonesia ini merupakan gerakan membiasakan mengaji setelah waktu shalat Magrib.  Hal ini bertujuan  untuk menangkal pengaruh negative dari berbagai sumber baik  televisi, telepon seluler (ponsel), internet, komik, dan majalah khususnya ahklak generasi muda yang akhir akhir ini mulai terkikis oleh kemajuan informasi dan teknologi.

Kebiasaan maghrib mengaji ini juga bisa di jadikan sarana transfer ilmu ataupun komunikasi antara orang tua dengan anak sehingga terjalin keakraban di dalam keluarga.  Berbagai manfaat yang didapat dengan kegiatan mengaji seusai maghrib diharapkan mampu mengatasi dekadensi moral dan kemerosotan akhlak di Indonesia. Kabupaten Sragen pun tidak ketinggalan dalam mensosialisasikan Grakan Nasional ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen melalui surat edaran bernomor 450/170/006/2012 mengeluarkan himbauan bagi seluruh masyarakat muslim di Sragen untuk mensukseskan  program yang telah dicanangkan oleh Kementrian Agama sejak 30 Maret 2011 lalu. Adapun langkah langkah himbauan untuk mensukseskan  program ini yaitu dengan tidak menyalakan televisi /radio/ media elektronik lainnya di rumah masing masing, mulai saat maghrib sampai dengan Isya’. Langkah kedua  masyarakat juga perlu memanfaatkan saat Maghrib sampai dengan Isya’ untuk memakmurkan Masjid /Musholla/ Langgar, menghadiri pengajian, membaca Al Qur’an dan membaca kalimah-Kalimah Thoyibah lainnya.

Langkah ketiga dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa syiar keagamaan dalam rangka peningkatan pemahaman agama dan kualitas keimanan dan ketakwaan. Himbauan ini juga disampaikan ke seluruh pegawai, masyarakat, keluarga muslim di Kabupaten Sragen  serta sekolah se-kabupaten Sragen.(ry)

Read More

Ratusan Lahan Kosong di Kendal Segera Ditanami

KENDAL - Hingga kini masih ada sekitar 200 ha lahan gundul dari seluruh lahan milik Perhutani KPH Kendal. Namun lahan kosong tersebut dipastikan akan segera direboisasi, ditargetkan tahun depan sudah tidak ada lagi lahan kosong di wilayah Perhutani KPH Kendal. ADM Perum Perhutani KPH Kendal, Ir Sunarto berharap akan segera bisa mengisi lahan-lahan yang kosong agar keberadaan hutan di Kendal lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Meski selama ini pengelolaan hutan di Kendal sudah bagus dengan dibuktikan diperolehnya sertifikat hutan lestari FSC dark internasional, namun beberapa hal perlu ditingkatkan terutama masalah sosial.

Sunarto menjelaskan, dari 20 KPH di Perum Perhutani Unit I Jateng baru 2 KPH yang memperoleh sertifikasi tersebut yaitu Kendal dan Kebonharjo, Rembang. Untuk tahun 2012 ada tiga KPH Yang mendaptkan sertifikat FSC yaitu KPH Randu Blatung, KPH Cepu dan KPH Ciamis. Dikatakan, Dephut dan LSM dari Jerman akan meniru sistem pengelolaan hutan di Kendal untuk diterapkan di luar Jawa. Dijelaskan, sharing Perum Perhutani Unit I Jateng di tahun 2011 cukup tinggi yaitu senilai Rp 7 milliar dan untuk Kendal sekitar Rp 170 juta, sedangkan hasil pertanian tumpangsari di Kendal mencapai Rp 10,5 milliar sedangkan Jateng mencapai Rp 1,5 Trilliun.”Untuk wialayah Kendal tanahnya terbilang subur jika dibanding KPH yang lain karena bonetanya diatas 2,” jelasnya.

Sunarto mengatakan, meski sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari pihaknya akan terus meningkat pengelolaan hutan. Diakui, kejadian illigal loging masih ada, namun jumlahnya terus menurun setiap tahun. Hal tersebut disebabkan karena pendekatan yang dilakukan Perhutani dan melibatkan masyarakat kegiatan perhutani.”Setiap tahun kejadian illegal loging terus berkurang,” jelasnya.

Menurut Sunardi, banyak manfaat memperoleh sertifikat diantaranya harga Jual Kayu hasil tebangan lebih mahal sekitar sepuluh persen sehingga banyak KPH Yang in in segera mendapatkan sertifikat setingkat internasional. Dikatakan, tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi itu karena pengelolaan hutan harus dilakukan secara lestari dan benar. (**Kontributor Kendal/hedj/P)

Read More

Kekeringan Melanda Wonogiri

WONOGIRI- Kekeringan mulai dirasakan di delapan kecamatan di wilayah Wonogiri selatan sejak sebulan lalu. Sejumlah camat juga menyatakan mayoritas warganya mulai membeli air bersih dari mobil tangki yang dijual swasta. Sebab, telaga-telaga di wilayah tersebut yang merupakan sumber air mulai habis.

Camat Paranggupito, Purwoto, mengatakan sejumlah telaga yang biasanya digunakan warga untuk konsumsi air bersih sejak sebulan lalu sudah kosong dan tidak ada air. “Telaga itu sudah kering sekitar satu bulan lalu. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah daerah secara merata,” katanya saat rapat koordinasi antisipasi kekeringan di Ruang Data Pemkab Wonogiri, belum lama ini.

Ia menambahkan, sebenarnya banyak bantuan air bersih di wilayahnya tetapi mayoritas langung ke lokasi dan tidak lapor ke pihak kecamatan, sehingga sulit untuk didata. Untuk itu, pihak kecamatan berharap ada laporan dari desa jika ada bantuan air dari pihak ketiga agar didistribusikan secara merata. Di wilayahnya, setidaknya ada delapan desa yang selalu dilanda kekeringan saat musim kemarau.

Serupa yang diungkapkan Camat Giritontro, Kuswandi. Di wilayahnya, ada empat telaga yang saat ini sudah tidak ada air. Padahal, telaga itu kerap dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Di Kecamatan Giritontro ada lima desa yang dilanda kekeringan dengan jumlah penduduk 11.370 orang. “Kami harap ada bantuan air bersih setiap harinya minimal 20 liter per orang. Itu pun kadang tidak mandi. Belum lagi untuk minum satu ternak minimal juga 20 liter per hari,” ujarnya.

Kabag Kesra Setda Wonogiri, Maryanto, S.Sos membenarkan jika mayoritas bantuan air bersih dari pihak ketiga langsung ke lokasi kekeringan. “Sebenarnya, di Bagian Kesra ada alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp150 juta per tahun dari APBD. Bantuan itu tidak hanya untuk kekeringan, tapi juga warga yang sakit dan bencana alam lainnya,” katanya.

Dana itu, lanjut dia, belum bisa terserap maksimal karena hanya dikeluarkan sesuai permohonan dari masyarakat. Terkait kekeringan, ia berharap agar para camat segera melapor sehingga bantuan bisa segera dialokasikan.

Sementara itu, Kabid Pengairan Dinas Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (PESDM), Ngadino, mengatakan dari informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2012 dimulai awal bulan April. Sedangkan musim hujan diperkirakan mulai bulan November dan Desember. (HUMAS-esti suci)

Read More

Bupati Cilacap Lepas Kontingen Jumbara PMI

CILACAP. Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Kamis (05/07) melepas kontingen PMI Kabupaten Cilacap yang akan mengikuti Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya KSR (Jumtekprov) Tingkat Jawa Tengah.

Menurut Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Bambang Toedjiono, Jumtekprov tingkat Jawa Tengah berlangsung dari 5 hingga 10 Juli mendatang, di Bumi Perkemahan Widoro Kebumen. Kontingen Kabupaten Cilacap terdiri 63 orang, terdiri dari Korps Sukarela, PMR tingkat Mula, Madya dan Wira dan sejumlah pendamping.

Jumtekprov dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan karakter kepalangmerahan dan peran anggota PMR, melalui penerapan Tri Bakti PMR, pendidikan sebaya, serta pendekatan ketrampilan hidup dan peningkatan peran Karya Korps Sukarela (KSR) dalam tugas-tugas kepalangmerahan.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sebagai duta Cilacap kontingen PMI diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga nama baik Kabupaten Cilacap.

Melihat kiprah PMI di Cilacap, Bupati merasa gembira, karena telah banyak hal positif yang dilakukan. Kiprah tersebut diantaranya membantu meringankan penderitaan sesama, baik membantu korban bencana alam, kecelakaan maupun hal lain yang memerlukan pertolongan.

Oleh karena itu, Bupati berharap, hal-hal baik yang telah dilakukan PMI selama ini terus dipertahankan dan makin ditingkatkan lagi dimasa-masa mendatang, sehingga eksistensi PMI semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (hromly)

Read More

Upaya Penanganan Kemiskinan Harus Dipertajam

BANJARNEGARA– Upaya penanganan kemiskinan yang selama ini telah berjalan dirasa perlu untuk lebih dipertegas lagi. Termasuk mengenai target pencapaian dan focus penanganan. Setiap SKPD yang terlibat harus berani secara jelas dan tegas merumuskan arah pencapaian program-programnya secara nyata, baik mengenai pencapaian program maupun hasil-hasilnya.

 

“Salah satu bagian yang penting dari pengananan kemiskinan adalah dalam hal penyusunan APBD harus tegas menetapkan berapa banyak program kemiskinan yang terkover dan berapa target angka kemiskinan yang akan diturunkan. Bila belum yakin, maka sebelum diserahkan ke DPRD, draf tersebut seharusnya diperbaiki lagi” kata Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno,M.Si, Kamis (05/07), di acara Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan.

Harapan ini berlaku juga bagi SKPD yang program-programnya terkait dengan penanganan kemiskinan secara langsung seperti halnya Indagkop, Dinas Pertanian, Disnakertrankesos, dan seterusnya. Sasaran program harus jelas ditujukan kepada pemberdayaan kaum miskin, serta ditegaskan pula target pencapaian penurunan angka kemiskinan yang direncanakan dari program tersebut. “Dengan demikian, arah penanganan kemiskinan mempunyai parameter yang jelas, bukan ukuran kualitatif, namun lebih jelas lagi ukurannya” katanya. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara berkisar pada angka 19%, masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai angka 15% dan nasional pada kisaran 12%. Namun bila semua pihak konsekuen untuk mewujudkan program kemiskinan, Pemkab optimis angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara turun pada kisaran 10 % di tahun 2015. “Kita targetkan setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 3%” katanya.

 

Program penanganan kemiskinan, imbuh Hadi, adalah sebuah program pemberdayaan. Yang namanya pemberdayaan, mau tidak mau harus ada sikap pemihakan dan pembelaan. “Konsep pemberdayaan seperti ini kiranya harus dipahami oleh seluruh
SKPD dan diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan program-programnya.
Sehingga upaya penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pembahasan di sebuah semiloka” katanya.

 

Salah satu langkah penting untuk mewujudkan penanganan kemiskinan, kata Hadi, adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sekarang ini sekretariatnya ada di Bappeda. Tim yang beranggotakan SKPD terkait, sektor swasta, dan perbankan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi program penanganan kemiskinan agar lebih cepat pencapaian
sasarannya.

“Salah satu yang dapat dikerjakan oleh Tim ini adalah mengoptimalkan
peran swasta melalui program CSR perusahaan yang lebih terkoordinasi dan terarah dalam menangani program  kemiskinan. Selain itu diperlukan juga suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi peran zakat dan upaya kreatif lainnya dalam penananganan kemiskinan” katanya.

Bila kita hanya bertumpu pada program konvensional yang ada, imbuh Hadi, butuh berapa lama Pemkab agar mampu menangani penurunan angka kemsikinan. “Sebagai contoh, saat ini ada kurang lebih 66 ribu Rumah Tidak Layak Huni. Setiap tahun melalui APBD pemerintah hanya mampu menyalurkan dana untuk perbaikan 1200 RTLH. Kalau kita berpegang pada keformalan program, butuh berapa tahun sasaran program terpenuhi?” katanya.

 

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Drs. Imam Purwadi, penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk menkoordinasikan, mensinkronisasikan seluruh program-program pengentasan kemiskinan. “Selain itu, semiloka ini juga ditujukan untuk memperkuat  komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang diwadahi dalam forum TKPKD” katanya. Peserta yang diundang dalam kegiatan semiloka ini, lanjut Imam, adalah sebanyak 75 orang. Mereka terdiri dari SKPD,  Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Wartawan. ** Kontributor humas Banjarnegara

Read More

75 Persen Alat SAR Di Wonogiri Rusak

WONOGIRI – Sebanyak 121 dari 205 peralatan yang dimiliki SAR Wonogiri, dalam kondisi rusak. Atau sekitar 75 persen kerusakannya. Kerusakan terjadi di hampir seluruh peralatan dan perlengkapan, seperti kondisi mobil, kapal, alat selam, HT, tali, jangkar, pelampung ataupun peralatan penyelamatan vertikal. Termasuk mobil ambulans dan hartop karena uzur. Hal ini terungkap saat audiensi angota SAR dengan Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto di Rumah Dinas Bupati, Rabu (4/7).

“Keterbatasan biaya operasional dan anggaran untuk pelatihan ditambah banyak alat yang rusak tidak menyurutkan semangat tim. Alat-alat pun banyak yang hasil dari urunan sendiri. Meski begitu kiranya ada perhatian dari Pemkab terkait pendanaan. Selama ini alat hasil bantuan APBD Kabupaten dan Provinsi juga pinjam pakai. Anggota belum satu pun yang memiliki asuransi jiwa,” kata Warseno, Komandan SAR Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan data, sejak dibentuk 2005 hingga per 3 Juli, SAR telah melakukan 109 operasi. Baik kejadian tenggelam, kebakaran, evakuasi mayat, tanah longsor dan banjir. Bahkan turut dalam operasi banjir Jakarta 2006. Saat ini anggota SAR Wonogiri ada sekitar 100 orang. Mereka terbagi di tiga markas, yaitu markas induk dan dua unit di Pracimantoro dan Tirtomoyo.

Dalam kesempatan tersebut terungkap jika dalam evakuasi pun kerap nekat karena alat kurang. “Evakuasi korban tenggelam hanya ada satu tabung sedangkan pencarian harus berlanjut. Akhirnya banyak yang nekat tanpa alat yang memadai,” kata Aris, salah satu anggota.

Selama ini selain urunan, SAR mengandalkan bantuan sukarela dari warga yang peduli. Bupati didampingi Sekda Drs. Budisena, MM, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Edi Sutopo, M.Si, Asisten II Bidang Kesra Bambang Haryadi, SH, MM, Kepala Dinas Sosial Drs. Sungkono, MM, dan Kepala Kesbangpolinmas Gatot Gunawan SH, MM menyerap aspirasi itu dan akan mengusulkan ke DPRD agar ada tambahan anggaran untuk tim SAR pada APBD. Bupati berharap keluhan anggota SAR juga menjadi pertimbangan anggota Dewan dalam mengalokasi anggaran pada tahun 2013 nanti. Menurutnya, peran anggota SAR cukup pentig dalam mendukung program pemerintah. (HUMAS-esti suci)

Read More

Kekeringan, 75 Ha Padi Terancam Gagal Panen

Wonogiri –  Seluas 75 hektar (Ha) lahan pertanian tanaman padi di Kabupaten Wonogiri kekurangan air dan terancam kekeringan. Diprediksi jika tidak ada pasokan air dalam waktu dekat dipastikan bakal mengalami gagal panen yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 150 juta.

Areal sawah yang terancam kekeringan itu tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Batuwarno dengan wilayah terluas mencapai 52 hektar, disusul Kecamatan Slogohimo dengan 20 hektar dan terakhir 3 hektar di Kecamatan Selogiri.

“Rata-rata tanaman padi di areal tersebut saat ini tengah memasuki usia satu bulan, sehingga jika dihitung-hitung dari ongkos penyediaan bibit, biaya pengolahan lahan, pengadaan pupuk, hingga tenaga kerja per hektarnya akan merugi Rp 2 juta seandainya nanti benar-benar tak ada air dan gagal panen,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DispertanTPH) Kabupaten Wonogiri, Guruh Santoso melalui Kabid Tanaman Pangan, Sutardi, di ruangannya, belum lama ini.

Menurutnya, penyebab kekeringan lantaran sumber air yang mengering lantaran datangnya musim kemarau. “Kalau yang di wilayah selatan seperti di Kecamatan Pracimantoro, Paranggupito, atau Giritontro malah tidak ada ancaman kekeringan bagi pertanian, sebab sebagian besar adalah tanaman ketela pohon atau palawija yang tidak terlalu membutuhkan pasokan air banyak seperti padi,” tambahnya. (HUMAS-esti suci)

Read More

Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-407 Pemkab Kendal Gelar Lomba Kuliner

KENDAL- Belum lama ini, Pemkab Kendal menggelar Lomba Makanan dan minuman Khas Kabupaten Kendal. Kegiatan Lomba tersebut merupakan rangkaian Peringatan Hari Jadi Kebupaten Kendal yang ke 407.

 

Panitia Lomba, Ir Subaedi menyampaikan bahwa selain sebagai sarana untuk memperkenalkan masakan dan jajanan khas Kendal, kegiatan ini   dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan makanan kkas Kendal. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggali aneka olahan Bandeng tandu.

 

Menurut Subaedi, bertindak sebagai juri adalah dari kalangan profesional yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Universitas Muhammadiyah Semarang dan perusahaan Tepung, Rose Brand. Peserta keseluruhan berjumlah 120 dengan rincian 20 peserta masakan khas Kendal, 50 peserta olahan Bandeng tandu, dan sisanya 20 peserta jajanan tradisonal.

 

Bagian Tata Pemerintahan Setda berhasil keluar menjadi pemenang pada kategori jajanan tradisonal. PDAM menjadi juara I untuk kategori olahan Bandeng tandu, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan berhasil memenangkan kategori masakan khas Kendal.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama juga berlangsung Lomba minuman Tradisonal khas Kendal yang diselenggarakan di Gedung PKK. Menurut Ketua Panitia Asrifah S.Kep, peserta berjumlah 22, terdiri dari 20 peserta dari kecamatan, dan 2 dari kalangan organisasi wanita. Kecamatan Gemuh berhasil menjadi pemenang lomba ini.

 

Bupati Kendal melalui Asistem Administrasi Dra, Tri. Marti Andayani, MM menyampaikan bahwa aneka lomba ini diselenggarakan untuk memperkuat perekonomian masyarakat, karena dengan menggali kreativitas, diharapkan masyarakat dapat menyelenggarakan usaha di rumah masing-masing. "Bupati Kendal melalui program jelajah desa menemukan berbagai sajian dan hidangan yang unik serta menarik dari seluruh penjuru Kabupaten yang layak untuk dieksplorasi dan ditampilkan. Dengan demikian akan muncul makanan-makanan khas dari tiap daerah, yang dapat dijadikan untuk merumuskan sajian khas Kabupaten Kendal", lanjut Tri Marti. (**Kontributor Kendal/hedj/P)

Read More