Bupati Cilacap Lepas Kontingen Jumbara PMI

CILACAP. Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Kamis (05/07) melepas kontingen PMI Kabupaten Cilacap yang akan mengikuti Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya KSR (Jumtekprov) Tingkat Jawa Tengah.

Menurut Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Bambang Toedjiono, Jumtekprov tingkat Jawa Tengah berlangsung dari 5 hingga 10 Juli mendatang, di Bumi Perkemahan Widoro Kebumen. Kontingen Kabupaten Cilacap terdiri 63 orang, terdiri dari Korps Sukarela, PMR tingkat Mula, Madya dan Wira dan sejumlah pendamping.

Jumtekprov dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan karakter kepalangmerahan dan peran anggota PMR, melalui penerapan Tri Bakti PMR, pendidikan sebaya, serta pendekatan ketrampilan hidup dan peningkatan peran Karya Korps Sukarela (KSR) dalam tugas-tugas kepalangmerahan.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sebagai duta Cilacap kontingen PMI diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga nama baik Kabupaten Cilacap.

Melihat kiprah PMI di Cilacap, Bupati merasa gembira, karena telah banyak hal positif yang dilakukan. Kiprah tersebut diantaranya membantu meringankan penderitaan sesama, baik membantu korban bencana alam, kecelakaan maupun hal lain yang memerlukan pertolongan.

Oleh karena itu, Bupati berharap, hal-hal baik yang telah dilakukan PMI selama ini terus dipertahankan dan makin ditingkatkan lagi dimasa-masa mendatang, sehingga eksistensi PMI semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (hromly)

Read More

Upaya Penanganan Kemiskinan Harus Dipertajam

BANJARNEGARA– Upaya penanganan kemiskinan yang selama ini telah berjalan dirasa perlu untuk lebih dipertegas lagi. Termasuk mengenai target pencapaian dan focus penanganan. Setiap SKPD yang terlibat harus berani secara jelas dan tegas merumuskan arah pencapaian program-programnya secara nyata, baik mengenai pencapaian program maupun hasil-hasilnya.

 

“Salah satu bagian yang penting dari pengananan kemiskinan adalah dalam hal penyusunan APBD harus tegas menetapkan berapa banyak program kemiskinan yang terkover dan berapa target angka kemiskinan yang akan diturunkan. Bila belum yakin, maka sebelum diserahkan ke DPRD, draf tersebut seharusnya diperbaiki lagi” kata Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno,M.Si, Kamis (05/07), di acara Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan.

Harapan ini berlaku juga bagi SKPD yang program-programnya terkait dengan penanganan kemiskinan secara langsung seperti halnya Indagkop, Dinas Pertanian, Disnakertrankesos, dan seterusnya. Sasaran program harus jelas ditujukan kepada pemberdayaan kaum miskin, serta ditegaskan pula target pencapaian penurunan angka kemiskinan yang direncanakan dari program tersebut. “Dengan demikian, arah penanganan kemiskinan mempunyai parameter yang jelas, bukan ukuran kualitatif, namun lebih jelas lagi ukurannya” katanya. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara berkisar pada angka 19%, masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai angka 15% dan nasional pada kisaran 12%. Namun bila semua pihak konsekuen untuk mewujudkan program kemiskinan, Pemkab optimis angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara turun pada kisaran 10 % di tahun 2015. “Kita targetkan setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 3%” katanya.

 

Program penanganan kemiskinan, imbuh Hadi, adalah sebuah program pemberdayaan. Yang namanya pemberdayaan, mau tidak mau harus ada sikap pemihakan dan pembelaan. “Konsep pemberdayaan seperti ini kiranya harus dipahami oleh seluruh
SKPD dan diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan program-programnya.
Sehingga upaya penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pembahasan di sebuah semiloka” katanya.

 

Salah satu langkah penting untuk mewujudkan penanganan kemiskinan, kata Hadi, adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sekarang ini sekretariatnya ada di Bappeda. Tim yang beranggotakan SKPD terkait, sektor swasta, dan perbankan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi program penanganan kemiskinan agar lebih cepat pencapaian
sasarannya.

“Salah satu yang dapat dikerjakan oleh Tim ini adalah mengoptimalkan
peran swasta melalui program CSR perusahaan yang lebih terkoordinasi dan terarah dalam menangani program  kemiskinan. Selain itu diperlukan juga suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi peran zakat dan upaya kreatif lainnya dalam penananganan kemiskinan” katanya.

Bila kita hanya bertumpu pada program konvensional yang ada, imbuh Hadi, butuh berapa lama Pemkab agar mampu menangani penurunan angka kemsikinan. “Sebagai contoh, saat ini ada kurang lebih 66 ribu Rumah Tidak Layak Huni. Setiap tahun melalui APBD pemerintah hanya mampu menyalurkan dana untuk perbaikan 1200 RTLH. Kalau kita berpegang pada keformalan program, butuh berapa tahun sasaran program terpenuhi?” katanya.

 

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Drs. Imam Purwadi, penyelenggaraan kegiatan ini ditujukan untuk menkoordinasikan, mensinkronisasikan seluruh program-program pengentasan kemiskinan. “Selain itu, semiloka ini juga ditujukan untuk memperkuat  komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang diwadahi dalam forum TKPKD” katanya. Peserta yang diundang dalam kegiatan semiloka ini, lanjut Imam, adalah sebanyak 75 orang. Mereka terdiri dari SKPD,  Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Wartawan. ** Kontributor humas Banjarnegara

Read More

Bupati Banjarnegara : Selesaikan Permasalahan dengan 4 CT

BANJARNEGARA - Setiap  menyelesaikan permasalahan hendaknya mengacu kepada  4 CT yaitu Cepat Temu,  cepat menemukan permasalahan, Cepat Tanggap,  cepat dalam menanggapi temuan,   Cepat Tindak  yaitu cepat melakukan langkah langkah dan Cepat Tuntas yang berarti harus cepat menuntaskan permasalahan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo SH. M.Hum pada acara pembekalan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2011 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di Sasana Bhakti Praja  Selasa (10/1).

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta agar dalam melaksanakan tugas juga diikuti dengan 3 Ko yaitu Komonikasi dengan masyarakat, dalam arti dalam menjalankan tugas harus ada komonikasi dengan masyarakat,  Koordinasi dengan rekan kerja agar ada kerjasama yang baik dalam menjalankan  tugasnya,  serta  Konsultasi dengan pimpinan,  Dimana semua keputusan yang akan diambil harus dikonsultasikan dengan pimpinan.

Sutedjo menambahkan dari hasil evaluasi terhadap LAKIP SKPD dari 16 SKPD yang dievaluasi 2 SKPD masuk kategori sangat baik, 1 SKPD masuk kategori baik. Sementara 7 SKPD masuk kategori  cukup dan 6 SKPD masuk kategori kurang.

“Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran, evaluasi ini sangat penting guna memberi umpan balik kepada pimpinan setiap instansi untuk melakukan perbaikan kinerja,” kata Sutedjo.

Sementara kepala bagian organisasi  Rahmawati, BA mengatakan pembekalan penyusunan LAKIP tahun 2011 dan Tapkin 2012 adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan LAKIP dan TAPKIN 2012  sehingga ada gambaran keberhasilan kinerja SKPD.

Peserta pembekalan penyusunan LAKIP tahun 2011 dan TApkin tahun 2012 sebanyak 55 orang yang terdiri dari pejabat  yang menangani LAKIP dan TAPKIN di tiap SKPD.

“Peserta di beri materi berupa peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas instanasi pemerintah serta gambaran umum tentang sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  dengan pemateri dari auditor Madya pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jateng,”  Kata Rahmawati.

Terkait penyusunan LAKIP, pemkab Banjarnegara masih kendala  dengan  belum adanya sasaranyang spesifik, jelas  dan terukur serta belum memiliki sistim pengumpulan dan pengolahan data kinerja serta belum menetapkan target target kinerja sebagai bentuk komitmen bagi pencapaian kinerja yang optimal.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

“GERBULAN” Untuk Kemandirian Ekonomi Warga Miskin di Banyumas

BANYUMAS - “Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap bangsa, yang perlu ditangani secara komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan, serta harus dilakukan secara terpadu, terencana, berkesinambungan, yang menuntut keterlibatan berbagai pihak.” Demikian diungkapkan Bupati Banyumas, Mardjoko saat membuka pencanangan Gerakan Seribu Rupiah per Bulan (GERBULAN) dalam Kongres Nusantara “Lumbung Kesejahteraan” yang diselenggarakan di Gedung KORPRI Kabupaten Banyumas, Sabtu (7/1).

Kongres yang dihadiri tidak kurang dari 1.000 orang, terdiri dari para koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), warga pra sejahtera 2 (PS-2)/warga miskin, lurah/Kepala Desa, camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kepala SKPD, tokoh masyarakat, mahasiswa/mahasiswi, dan fasilitator PNPM Perdesaan se-Kabupaten Banyumas tersebut diselenggarakan oleh Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (FBKM) Kabupaten Banyumas.

Ketua Panitia kongres, Nursito Karsoputro yang juga Koordinator FBKM Kabupaten Banyumas menjelaskan, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Tujuannya antara lain membangun pemahaman bersama tentang peran strategis gerakan “Lumbung Kesejahteraan” untuk penanggulangan kemiskinan, menjadikan dan mengadvokasi PS-2 sebagai aktor utama dalam penanggulangan kemiskinan, dan membangun pemahaman bersama terhadap gerakan industri masyarakat sebagai wahana revolusi penanggulangan kemiskinan.

Output yang ingin dicapai antara lain terdeklarasinya Gerakan Seribu Rupiah per Bulan (GERBULAN) sebagai modal utama Gerakan Lumbung Kesejahteraan Rakyat menuju Kemandirian Ekonomi; kemudian terbentuknya Forum PS-2 di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan; tercapainya komitmen bersama untuk melakukan gerakan revolusi industri masyarakat dalam bentuk Lumbung Kesejahteraan Masyarakat di masing-masing desa/kelurahan dengan stimulan permodalan dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri; serta terbukanya ruang kemitraan baik antar perorangan, swasta, lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, dengan tujuan membangun kedaulatan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian tekad oleh PS-2 tentang GERBULAN dan Lumbung Kesejahteraan, dilanjutkan pembukaan kongres secara resmi oleh Bupati Mardjoko, dan penyampaian materi keynote speaker oleh Wakil Bupati Banyumas, Achmad Husein selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banyumas. Judul makalahnya “Membangun Gerakan Lumbung Kesejahteraan menuju Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Masyarakat dan Keadilan Sosial.”

Materi inti disampaikan oleh 4 orang nara sumber, yaitu Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari (Filosofi dan Sejarah Lumbung); praktisi penanggulangan kemiskinan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (Strategi Membangun Jaringan Lumbung Kesejahteraan); DR M Yudhie Haryono, pengusaha, pakar ekonomi dan staf khusus Mendagri (Ekonomi Konstitusi);  dan Anang Fahmi SSos MM, Advisori PNPMMP (Konsep Lumbung Kesejahteraan).

Kongres ditutup dengan deklarasi Lumbung Kesejahteraan, pencanangan gerakan Seribu Rupiah per Bulan (Gerbulan), pembentukan Forum PS-2 dan pencanangan gerakan revolusi industri masyarakat melalui PNPM.

Bupati Mardjoko berharap kongres tersebut dapat memotivasi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan pada akhirnya mampu mengantarkan masyarakat Kabupaten Banyumas menuju kesejahteraan.SARLAN―Kontributor Pemkab Banyumas

Read More

Pengrajin Batik Banjarnegara Dapat Suntikan Baru

BANJARNEGARA – Pengrajin Batik Banjarnegara mendapat dorongan semangat baru. Hal ini terjadi setelah Gabungan Koperasi Simpan Pinjam se Kabupaten Banjarnegara dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menandatangani Perjanjian kesepakatan untuk memesan kain Batik Banjarnegara sebagai seragam asosiasi mereka, Sabtu lalu (07/1), di Aula Terminal Lantai II. Ikut menyaksikan Wakil Bupati, Assisten II Bidang Perekonomian, dan Kabag Perekonomian.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Gabungan KSP yang mempunyai anggota 30 koperasi akan memesan 600 kain batik untuk seragam 600 karyawannya. Sedangkan IDI Banjarnegara akan memesan sejumlah 200 buah seragam.

Ketua IDI Banjarnegara dr. Ahmad, menyampaikan pesanan seragam asosianya kepada para pengrajin Batik Banjarnegara merupakan suatu bentuk komitmen IDI dalam ikut mengembangkan industri Batik Banjarnegara. Selain itu, lanjutnya, sebagai sebuah produk batik sesungguhnya batik Banjarnegara yang diwakili oleh Batik Gumelem ini mempunyai kekhasan corak dan pewarnaan dibandingkan batik-batik lain. “Corak Batik Gumelem cenderung memakai warna-warna gelap sehingga terkesan kuat motif tradisionalnya” katanya.

Ahmad berjanji bahwa upaya mereka membantu menggerakkan geliat industri Batik ini tidak hanya berhenti di sini. Karena itu Ia ingin seragam batik IDI nanti mempunyai kekhasan, sehingga peluang produk tersebut untuk dikembangkan ke level atas semakin terbuka. Tidak menutup kemungkinan bahwa seragam batik IDI bermula dari gagasan di tingkat local. “Kami berencana mempromosikan seragam batik IDI ini ke level propinsi dan pusat” katanya.

Wabup Drs. Hadi Supeno, M. Si., menyatakan bahwa sulit kiranya bila upaya pemberdayaan batik Banjarnegara ini tanpa adanya pemihakan. Karena itu Wabup mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Gabungan KSP dan IDI dengan mempercayakan pembuatan seragam asosianya dalam jumlah lumayan besar kepada pengrajin Batik Banjarnegara. “Jangan bicara pemberdayaan kalau kita tidak membela” katanya.

Setelah upaya pemihakan ini, lanjutnya, ke depan para penggerak industri batik Banjarnegara untuk terus memperbaiki kualitas, teknik produksi dan juga teknis pewarnaannya. Sehingga ke depan, kita mampu menghasilkan batik Banjarnegara yang berkualitas bagus dengan harga yang bersaing. Dan ketika kita mampu bersaing di pasar, industri ini akan terus tumbuh. “Bergeraknya roda ekonomi industri batik ini akan ikut berperan dalam menanggulangi kemiskinan” katanya. **kontributorBanjarnegara--ebr

Read More

246 Kelompok Masyarakat se Kabupaten Purbalingga Terima Bantuan Total Rp 423,5 Juta

PURBALINGGA – Sebanyak 246 kelompok masyarakat dari 173 desa 18 kecamatan se-Kabupaten Purbalingga menerima bantuan sosial dan pembangunan senilai total Rp 423,5 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, baru-baru ini.

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sekda Ir Susilo Utomo MSi mengatakan pihaknya menerima 150 proposal dari 103 desa di bidang pembangunan dan 96 di bidang sosial dari 70 desa selama 2011. Di bidang pembangunan digelontorkan bantuan senilai total Rp 327.5 juta dengan rincian 100 proposal menerima bantuan @Rp 2,5 juta, 10 proposal @Rp 2 juta, 35 proposal menerima Rp 1,5 juta dan 5 proposal @ 1 juta. Untuk bidang sosial yang mencakup seni budaya, olahraga dan keagamaan, bantuan mencapai total Rp 96 juta.

Seluruh proposal yang disetujui, kata dia, harus memenuhi persyaratan pokok meliputi kepanitiaan/kepengurusan yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, imbuhnya, setiap proposal yang diajukan harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/ lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Begitupun, saat penyerahan bantuannya.

“Kades atau lurah dan camat ikut serta memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar dalam mengkawal kebenaran material atas proposal kegiatan yang diajukan kelompok masyarakat di wilayah kerjanya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Heru meminta seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuannya secara tepat sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain itu, selesai penggunaan untuk dapat membuat Surat pertanggung Jawaban (SPJ) atas realisasi bantuan yang dikelolanya.

“Bantuan meskipun sedikit penggunaannya tolong sesuai dengan proposal yang diajukan. Jangan fiktif, jangan sampai tidak tidak sesuai peruntukan, meskipun sekali lagi mungkin bantuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tegasnya.

Usai penerimaan simbolis, para perwakilan kelompok langsung mengambil bantuan di Kantor Setda Gedung A Lantai 2. Para perwakilan kelompok masyarakat ini menerima bantuan yang diambilkan dari APBD Perubahan Tahun 2011. *kontributor-PUrblingga_cie

Read More

Cakupan Imunisasi di Purbalingga Lampaui Jateng dan Nasional

PURBALINGGA – Cakupan imunisasi polio dan campak di Kabupaten Purbalingga melebihi target Nasional dan realisasi rata-rata di Jawa Tengah. Cakupan imuniasi polio di Purbalingga mencapai 73.237 anak (102,85%) dan sebanyak 62.009 anak (104,62%) untuk campak. Hal ini melebihi realisasi rata-rata di Jateng yang mencakup 99,20% untuk polio dan 99,38% untuk campak.

“Cakupan kita melebihi target nasional yang hanya 95%,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Dyah Retnani Basuki Mkes, Jum’at (5/1). Prestasi ini menempatkan Kabupaten Purbalingga di peringkat 4 dari 35 kabupaten/kota se-Jateng. Peringkat terbaik diraih Kota Salatiga dengan cakupan polio 107,7% dan campak 105,52%, selanjutnya secara urut disusul Kota Tegal dan Kabupaten Temanggung.

Untuk Kabupaten Purbalingga sendiri cakupan terbanyak diraih Puskesmas Mrebet yang mencapai 166,14% untuk campak dan 164,53% untuk polio. Sedangkan Puskesmas Purbalingga termasuk terendah dengan cakupan 77,66% untuk campak dan 80,88% untuk polio.

Dijelaskan Dyah Retnanti Basuki, tinggi rendahnya cakupan disebabkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adanya kelahiran bayi baru, atau kemungkinan taksiran sasaran yang kurang tepat. ”Menentukan taksiran jumlah sasaran itu ada rumusnya, berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kenyataanya, jumlah penduduk sekian belum tentu ada bayi sekian,” jelasnya.  **kontributorPURBALINGGAcie

Read More

BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo meminta para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Dipayuda menjaga kebersihan di lingkungan yang baru sehingga pasar tradisional dan kuliner yang baru diresmikan penggunaanya menjadi tempat favorit bagi para pembeli.

“Kebersihan dan kenyamanan harus dijaga karena pengunjung pasti menginginkan suasana itu, kemudian cita rasa dan kualitas masakan juga harus berasa, sehingga lokasi ini  menjadi tempat favorit bagi penikmat kuliner,” kata Sutejo saat memberikan sambutan pada acara jagong bersama Bupati dan Wakil Bupati dengan PKL  Pasar Tradisional dan Kuliner di Taman Kuliner Banjarnegara Sabtu malam (7/1).

Sutedjo juga meminta agar makanan yang disajikan mempunyai khas, murah namun tidak merugikan pedagang sehingga mampu menarik para pembeli untuk menjadi pelangganya. Kekompakan, kebersamaan serta keramahan pedagang secara tidak langsung juga memberikan nilai tambah bagi pedagang untuk menarik minat pelanggan.

“Suatu saat nanti saya, Wakil Bupati serta Forum Komonikasi Pimpinan Daerah juga akan mengadakan pertemuan disini, saya akan memberikan contoh bagi masyarakat untuk datang dan menikmati suasana di pasar tradisional dan kuliner ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta para pedagang untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban agar pasar tradisional dan kuliner ini tidak di jauhi pengunjung.

“Baik pedagang yang sudah masuk taman kuliner Banjarnegara maupun yang belum kami minta untuk menjaga keamanan dan ketertiban ciptakan suasana hangat di lokasi ini, pedagang disini kami minta juga ikut mengawasi jangan sampai ada miras yang beredar di pasar ini,” tambah Sutedjo.

Sementara koordinator paguyuban pedagang kaki lima di jalan dipayuda (Papilayuda) Tugi Rahmanto mengatakan meski  taman kuliner telah selesai pembangunanya namun  masih banyak banggota PKL di Papilayuda yang belum tertampung di pasar kuliner ini, untuk itu sementara sepanjang jalan Dipayuda dari perempatan sebelah barat hingga pertigaan sebelah timur tetap digunakan untuk PKL terutama bagi mereka yang berlum tertampung.

“Saat ini terdapat 59 pedagang PKL di jalan Dipayuda, terbatasnya tempat memaksa mereka sementara menempati diluar pasar kuliner. Namun pedagang yang sudah punya tempat di pasar kuliner tidak boleh berjualan di  sekitar jalan Dipayuda karena di gunakan untuk berjualan PKL yang belum mendapatkan tempat dipasar kuliner,” kata Tugi.

PKL Dipayuda sendiri didirikan pada tahun 1991, setahun setelah himbuan dari pemerintah agar pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai tempat berkumpul di Jalan Dipayuda. Seiring berjalannya waktu PKL di Jalan Dipayuda bertambah anggotanya.

Pada tahun 2009 PKL Dipayuda mendapatkan bantuan tenda dari provinsi melalui Dinas Indakop sebagai bukti PAPILAYUDA telah diakui oleh pemerintah propinsi. Akhir  2011 lalu pemkab kembali merelokasi PKL Dipayuda ke Taman Kuliner Banjarnegara.

“Dengan berkembangnya kuliner di Banjarnegara di harapkan pedagang dapat menjaga kualitas makanan dan kebersihan serta mentaati peraturan dan tata tertib yang ada,” ujarnya.  **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

30.590 Pohon Berbagai Jenis Ditanam

BANJARNEGARA - Budaya menanam hendaknya dilakukan sejak dini pada usia anak-anak, sehingga diharapkan mereka terbiasa dengan penuh kesadaran diri untuk mencintai dan menjaga lingkungan.

“Sedini mungkin anak di ajari untuk peduli dengan lingkungan, biasakan anak-anak menanam, dari kebiasaan diharapkan akan menjadi sebuah budaya menanam dan punya kepeduli an menjaga lingkungan, saya minta pihak sekolah juga ikut mendukung kegiatan ini dengan memberikan contoh bagi siswa untuk membudayakan menanam pohon di lingkungan sekolah dulu,” kata Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo saat pada acara Penghijauaun di bukit Poren dan Sodong di Desa Derik Kecamatan Susukan Sabtu (7/1).

Sutedjo juga meminta agar tanaman yang sudah tumbuh dan bermanfaat hendak jangan di tebang, kalau terpaksa harus ditebang harus sudah di siapkan dahulu  tanaman penggantinya di sekitar tanaman yang ditebang sehingga tidak ada lahan yang kosong.

“Gubernur Jawa Tengah sudah mencanangkan program Sak Wong Sak Uwit atau Satu Orang Satu pohon, program dimaksudkan agar tidak ada lagi lahan yang kosong. Program itu sesuai dengan kondisi Banjarnegara yang rawan dengan longsor, dan membutuhkan penghijauan untuk mengantisipasinya,” lanjut Sutedjo.

Terkait penghijauan pemkab. sangat mendukung program reboisasi di lahan yang  gundul dan tidak akan membiarkan adanya pembalakan liar. “Atas nama pemerintah daerah saya siap menjembatani masyarakat yang membutuhkan bibit untuk di tanam di lahan sendiri atau di lahan gundul, saya minta bibit yang ditanam juga yang  mempunyai manfaat ganda, yaitu bermanfaat bagi lingkungan dan mempunyai nilai ekonomis,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sekolah SMP 3 Susukan Sigit Sindu Hatmanto mengatakan bukit Poren dan Sodong di pilih menjadi pusat reboisasi, bukit tersebut selama ini gundul dan butuh sentuhan untuk  mengembalikannya menjadi bukit yang hijau. Demi mewujudkan hal tersebut sebanyak 30.590 pohon dari berbagai jenis. Bantuan berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banjarnegara berupa bibit albasia solomon sebanyak 20 ribu, pucung 2.500 dan Pete sebanyak 500 bibit pohon.

Bantuan lainnya berasal dari Ikatan penyuluh kehutanan sebanyak 3590 bibit, berupa albasia glodogan pecut, Jati, Manggis dan akasia mangium. Sementara Perhutani BKBH Banjarnegara memberikan bantuan sebanyak 4000 buah bibit berupa Salam, Trembesi, Nyamlung dan Mahoni.

Penghijauan di Bukit Poren dan Sodong di tandai dengan penanaman secara simbolis oleh Bupati Sutedjo di halaman SMP 3 Negeri Susukan Desa Derik Kecamatan Susukan. Penanaman dilakukan oleh siswa SMP 3 dan sekolah lain yang berada di Desa Derik dan sekitarnya. Masyarakat Desa setempat juga terlibat dalam aksi penghijauan tersebut.   

“Sekitar 500 siswa SMP dan SD di terlibat dalam aksi penanaman tersebut, penghijauan akan kami jadikan kegiatan wajib bagi siswa sehingga akan tercipta budaya menanam bagi mereka sejak dini,” kata Sigit.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

Deteksi Tsunami Lebih Cepat, BPBD Cilacap Terhubung Langsung Dengan BMKG

CILACAP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap kini bisa lebih cepat melakukan pendeteksian dini terhadap gelombang tsunami, jika suatu saat terjadi bencana gempa.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Suherman menjelaskan, perangkat yang ada di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) pihaknya kini telah tersambung dengan BMKG Pusat. Praktis, data dapat diterima secara langsung baik menyangkut pusatnya, kekuatan, koordinat dan skalanya hanya beberapa detik saat terjadi gempa. "Selanjutnya, gempa ini berpotensi tsunami atau tidak, juga bisa langsung kita ketahui" ujar Suherman.

Sebelumnya, untuk mengakses data-data tersebut dilakukan secara manual melalui sambungan telpon. Dalam hal ini, petugas di Pusdalop ketika terjadi gempa langsung menghubungi BMKG. Barulah setelah data dicatat, pihaknya akan mencari pusat gempa dan koordinatnya dari peta yang ada. "Jadi dulu manual, tapi sekarang system online sehingga langsung ditampilkan di layar monitor perangkat kami" ungkap dia.

Dengan teknologi tersebut, pihaknya lebih cepat mengabarkan ke masyarakat maupun para pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan jiiwa memang gempa bumi yang terjadi berpotensi tsunami.

Disamping itu, dari koneksi system yang ada, pihaknya langsung memberikan peringatan dini kepada masyarakat melalui jaringan EWS (early warning system) yang terpasang di lima titik disepanjang pesisir Pantai Selatan. Masing-masing ada di Pantai Teluk Penyu, pantai Lengkong, pantai di daerah Jalan Kalimantan, Tegal Kamulyan dan Pantai Widarapayung.   *kontributorCilacap_romly

Read More

Empat Kelompok di Dua Desa, Kecamatan Kalimanah Terima Bantuan Peralatan

PURBALINGGA – Sebanyak empat kelompok dari dua desa menerima bantuan peralatan/barang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Pendopo Cahyana, Selasa (3/1). Bantuan ini langsung diserahkan oleh Wakil Bupati Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM kepada para perwakilan kelompok disaksikan dua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Keempat kelompok itu terdiri tiga kelompok dari Desa Klapasawit Kecamatan Kalimanah dan satu kelompok dari Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol. Masing-masing kelompok menerima bantuan yang berbeda sesuai dengan proposal yang telah diajukan sebelumnya. “Untuk Desa Klapasawit ada tiga kelompok masing-masing dapat peralatan untuk membuat makanan olahan, konveksi sablon dan kerajinan bambu kayu. Untuk Desa Tamansari hanya ada satu kelompok dapat pompa air slang isap dan salang buang,” jelas kepala Bapermasdes kabupaten Purbalingga, Imam Wahyudi SH MSi.

Salah satu staf Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah, Bambang Purwanto mengatakan tujuan pemberian bantuan ini untuk mengembangkan potensi ekonomi produktif, percepatan pembangunan di perdesaan, mendukung pembangunan partisipatif dan penanggulangan pengangguran. Bamabng berpesan, agar peralatan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi seluruh anggota kelompok, bukan oleh perorangan saja.

Wabup Sukento berharap bantuan ini seutuhnya diserahkan kepada kelompok penerima, tidak boleh ada sedikitpun potongan dari pihak manapun. Menurut Wabup, pemotongan bantuan dengan alasan apapun menjadi tindakan yang tidak bijaksana dan mengurangi esensi bantuan untuk mensejahterakan. (humas/cie)

Read More

Ketua Komisi IV DPR-RI Bantu Mesin Rice Transplanter

PURBALINGGA - Ketua Komisi IV DPR-RI Ir. H. M. Romahurmuzy, MT (Gus Romy), Selasa (3/1) melakukan kunjungan kerja (Kunja) di Kabupaten Purbalingga (Jateng). Selain untuk menyerap aspirasi dari para petani di Purbalingga, Kunja Gus Romy kali ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan Rice Transplanter atau alat tanam padi kepada Balai Benih di Desa Mewek Kalimanah.

”Kami menyerahkan bantuan program akhir tahun 2011, diantaranya satu mesin otomatisasi tanam atau rice tranplanter. Ini pertama kali di Indonesia. Dari seluruhnya 60 unit se-Indonesia, salah satunya untuk Purbalingga,” kata Gus Romy yang juga Sekjen DPP PPP di aula kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dintanbunhut) Purbalingga 

Dia mengatakan, penerapan teknologi transplanter merupakan pilot projek. Jadi nantinya akan ditunggu masukan dari kelompok tani yang menerirma. Karena tingkat pengetahuan yang terbatas,  alat ini ditempatkan di balai benih Mewek. Dengan maksud alat ini dapat dipinjamkan kepada petani atau kelompok tani yang membutuhkan. Gus Romy berjanji akan datang kembali ke Purbalingga untuk melihat kehandalan mesin itu.

”Jika bagus, tahun depan akan ditambah. Namun jika malah merepotkan, ya sudah, berarti petani kita memang belum bisa dengan tranplanter. Tapi coba dipelajari dulu cara penggunaanya dengan baik,” tegas Gus Romy di dampingi Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko M.Si, dan Kepala Dintanbunhut Ir Lily Purwati.

Tahun 2011, Purbalingga mendapat bantuan alokasi dana aspirasi sebesar Rp. 4,1 Milliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi pedesaan (JIDES). Ada sebanyak 17 kelompok tani dari 4 kecamatan yang menerima bantuan JITUT dengan total luas oncoran sebanyak 3.000 ha. Sementara untuk JIDES, ada 22 kelompok tani dari 10 kecamatan yang menerima bantuan dengan luas oncoran 2.000 ha. Di bidang kehutanan, Purbalingga juga menerima bantuan program agro forestry bagi 10 kelompok tani masing-masing Rp. 50 juta.

”Saya minta kepada kelompok tani untuk memperhatikan administrasinya. Jangan sampai menimbulkan masalah bagi Gus Romy yang telah memperjuangkan bantuan untuk kita,” pesan bupati kepada seluruh kelompok tani penerima bantuan.

Kunja Gus Romy di Purbalingga terlebih dulu diterima Bupati di pringgitan Pendopo Dipokusumo, kemudian menuju aula Dintanbunhut untuk mneyerahkan bantuan transplanter. Setelah itu dilanjutkan peninjauan lapangan di wilayah Kecamatan Bukateja. *HumasPurbalingga_hr

Read More

2 Juta Rumah di Jateng Belum Berlistrik

CILACAP - Dari 8 juta jumlah kepala keluarga di Provinsi Jawa tengah, hingga sekarang ini lebih dari 2 juta diantaranya masih belum dapat menikmati penerangan listrik.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo beberapa waktu lalu mengatakan, jumlah ribuan rumah yang belum berlistrik ini tersebar disekitar 4.400 dusun yang memang belum masuk jaringan listrik. Gubernur menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan selamat datang kepada Presiden SBY pada acara peresmian proyek pembangunan Residuel Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap akhir 2011 lalu.

Padahal disisi lain, Jateng itu merupakan salah satu interkoneksi jaringan untuk Jawa Madura Bali dengan beban sekitar 2.900 Mega Watt. Menurut Gubernur, kapasitas yang ada saat ini hanya sekitar 2.000 Mega Watt. "Itu artinya harus ada upaya terus menerus untuk memenuhi pembangkit listrik di Jateng" tegasnya.

Dalam hal ini antara lain dengan melakukan pembangunan jaringan pembangkit listrik seperti Paiton Suralaya Banten, PLTU Jepara Rembang dan PLTU Adipala, Cilacap yang direncanakan akan berkapasitas 660 Mega Watt. Apabila pembangunan ini terealisasi, maka menurut Gubernur, wilayahnya akan memberikan kontribusi listrik untuk Pulau Jawa Bali Madura pada tahun 2014 mendatang.

Pembangunan sejumlah pembangkit ini juga diyakini akan meningkatkan Ratio Elektrifikasi (RE) atau perbandingan antara jumlah rumah yang ada dengan rumah yang belum berlistrik. Dengan demikian, pada beberapa tahun ke depan, ribuan rumah penduduk di Jateng yang belum berlistrik akan semakin berkurang.

Sementara dalam upaya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah sampai tahun 2011 ini, Jateng telah membangun dan merehabilitasi 27 unit PLTMH, 4.107 tenaga surya dan 7 unit PLTS komunal yang tersebar di 17 kabupaten di Jawa Tengah. *humascilacap_romly

Read More

MUI Gelar Sosialisasi Halal Haram Vaksin

CILACAP - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cilacap berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai halal dan haramnya vaksin, baik polio, campak maupun meningitis. Upaya ini dilakukan dengan menggelar sosialisasi mengenai Fatwa MUI tentang vaksin.

Sosialisasi yang berlangsung di Gedung Jalabumi, beberapa hari lalu, dihadiri pihak MUI Pusat sebagai narasumber termasuk Dinas Kesehatan, Bio Farma dan lainnya. Sosialisasi diberikan kepada para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan organisasi Islam, anggota MUI se Kabupaten Cilacap, para Kepala KUA, Kelompok Bimbingan Haji Indonesia, organisasi masyarakat dan lainnya.

Ketua II MUI Kabupaten Cilacap, H.Hasan Makarim mengatakan, sosialisasi Fatwa MUI di Cilacap itu, karena wilayah ini yang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah pusat. Dari lima kabupaten di Pulau Jawa, Cilacap adalah salah satunya yang mendapat prioritas terhadap sosialisasi Fatwa MUI. Sedang Kabupaten Lainnya antara lain Kabupaten Lumajang, Cirebon dan Lebak- Banten.

Prioritas ini lantaran sempat munculnya aksi penolakan dari warga terhadap kegiatan vaksin. Terakhir penolakan kegiatan PIN (Pekan Imunisasi Nasional) pada sekitar Oktober lalu. Kata Hasan, kendati tidak sampai ada gejolak yang menonjol terhadap penolakan vaksin, tetapi dalam kacamata pihaknya, Cilacap adalah daerah yang masyarakatnya masih perlu memahami tentang Fatwa MUI. "Harus dipahami betul tentang halal dan haramnya yang seperti apa," tutur Hasan.

Menurut dia, fatwa tentang vaksin ini sebenarnya sudah lama dikeluarkan oleh MUI, hanya saja, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Praktis, kondisi demikian kerap memicu keresahan masyarakat. "Makanya melalui sosialisasi ini kami harapkan peserta dapat menularkannya kepada masyarakat" tegas Hasan yang bersama Ketua Umum MUI Cilacap, Dzul Bazor.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Bambang Setyono menyampaikan, penolakan yang sempat muncul di Cilacap itu karena masih didasari oleh minimnya pemahaman tentang Fatwa MUI. Disamping itu karena adanya latar belakang soal kejadian luar biasa (KLB) pada kasus polio di Desa Karangsasi, Kecamatan Cimanggu pada tahun 2005 silam serta penolakan sejumlah warga Cilacap Selatan pada PIN akhir 2011 kemarin.  *humasCilacap_romly

Read More

Bupati Cilacap : Tatap Tahun 2012 dengan Penuh Harapan dan Optimisme

CILACAP - Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, saat ini kita telah menginjak awal tahun 2012, semoga pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya,  kita semua seluruh warga masyarakat dilimpahkan berkat dan senantiasa memperoleh bimbingan dan lindungan dari Allah SWT, serta dijauhkan dari berbagai musibah.  Kita songsong tahun 2012 dengan harapan dan optimisme yang tinggi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap, dihadapan karyawan-karyawati seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Cilacap, pada upacara bendera luar biasa, awal tahun 2012, di halaman pendopo Wijayakusuma, Senin (2/1).

Memasuki tahun 2012, lanjut Bupati, tentunya kita harus banyak bersyukur, karena tahun 2011 telah kita lalui dengan selamat. Selama tahun 2011 telah banyak keberhasilan yang kita raih.

Dibidang pertanian, Kabupaten Cilacap berhasil mencapai suplus beras sebesar 300 ribu ton lebih. Hal ini tidak saja menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Cilacap, tetapi  juga mampu menyangga kebutuhan pangan di Jawa Tengah dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Bidang infrastruktur khususnya jalan, menurut Bupati, alhamdulillah sedikit demi sedikit, permasalahan jalan rusak sudah mulai teratasi. Dan pada tahun 2012, kondisi jalan yang ada di Kabupaten Cilacap akan semakin baik lagi.

Atas berbagai keberhasilan tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap aparatur Pemerintah Daerah kabupaten Cilacap, yang telah berupaya keras untuk berbuat yang terbaik dalam memajukan Kabupaten Cilacap.

Dibalik keberhasilan yang telah kita raih, Bupati mengakui, masih banyak pula pekerjaan rumah yang harus terus kita selesaikan, utamanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk itu, di awal tahun 2012 ini, Bupati mengajak kepada segenap jajaran Pemkab Cilacap untuk melakukan intropeksi, koreksi dan evaluasi atas tugas-tugas yang telah dilakukan selama ini.  Tugas-tugas tersebut, apakah sudah mampu membantu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap.(hromly).

Read More

Wabup Banjarnegara Minta Jajaran SKPD Loyal Terhadap Visi Misi Pemerintah

BANJARNEGARA – Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M.Si pada kesempatan pengarahan di kantor Dinas Perindagkop dan UMKM, Senin (2/01), menegaskan bahwa yang menjadi acuan kinerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara selama lima tahun ke depan adalah visi misi pemerintah yakni “Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia” tandasnya.

Tanpa dukungan, kerjasama, kerja keras dan kerja kreratif dari seluruh jajaran pegawai, sambung Hadi, kiranya sulit mewujudkan visi misi tersebut. Karena itu, Ia mengharapkan semua SKPD dan pegawai loyal terhadap visi misi tersebut. “Lupakan soal politik, golongan, kelompok, fraksi-fraksi dan afiliasi figure. Hal itu sudah lewat” katanya.

Hal ini penting ditegaskan, lanjutnya, agar ada ukuran yang jelas dalam kinerja seorang pegawai yakni profesionalisme dalam kinerjanya. Sekarang bukan masanya orangnya Tedjo atau orangnya Peno. Ukurannya adalah apakah mendukung visi misi atau tidak. Itu ukurannya. “Kalau setuju berarti satu barisan. Bila tidak, silahkan out” tegasnya.

Penurunan Angka Kemiskinan

Banjarnegara, kata Hadi, masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera disikapi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Salah satunya adalah prioritas pengurangan tingginya angka kemiskinan yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi dan Nasional.

Saat ini jumlah orang miskin di Banjarnegara 176 ribu jiwa atau 19% masih lebih tinggi dari rata-rata Propinsi yang 15 % dan untuk nasional 12,49%. Tahun 2013, Pemerintah Pusat menetapkan target turunnya angka kemiskinan berada pada kisaran 10 %. “Saya ingin angka kemiskinan di Banjarnegara ditoleransi hingga mendekati angka 10 % menyesuaikan dengan target nasional” katanya.

Dari mana penurunan angka kemiskinan tersebut dapat diraih, lanjutnya, salah satunya adalah kerja keras teman-teman di Dinperindakop dan UMKM. Bidang perindustrian punya program apa, bidang perdagangan punya program apa, dan koperasi punya program apa.  Program-program tersebut harus punya kepedulian karena bidang yang masuk dalam tupoksi Dinperindakop dan UMKM menjawab hal yang paling dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ada empat kata kunci yang harus diperhatikan SKPD dalam merancang programnya yaitu Mandiri, Daya Saing, Sejahtera, dan Akhlak Mulia. Hampir semua kata kunci ini, lanjutnya, berkait langsung dengan tupoksi Indagkop. “Karena itu saya tidak ingin mendengar tidak ada program, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada keberhasilan dalam kontek output” katanya.

Sejumlah langkah bisa ditempuh diantaranya adalah memperbanyak pasar tradisional daripada pasar modern, lakukan revitalisasi koperasi, inventarisir asset yang tidak berfungsi, dan seterusnya. Kita masih punya banyak pekerjaan karena itu upayakan terus untuk melakukan inovasi dan upaya terobosan untuk memberdayakanya. “Pemkab menunggu program-program yang tidak biasanya dan rencana-rencana yang tidak biasanya. Mari kita mencoba untuk keluar dari teks” katanya. (**kontributorHumasBanjar--ebr)

Read More

Presiden Apresiasi Cepatnya Penyelesaian Unit Ekspansi di PLTU Tanjungjati B

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi positif kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan unit ekspansi di PLTU Tanjungjati B,  Jepara. Ucapan terima kasih disampaikan presiden terkait lebih cepatnya penyelesaian unit ekspansi di PLTU yang berlokasi di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang.

"Terima kasih. Ini satu prestasi yang patut dihargai. Biasanya, kan, pekerjaan begini banyak yang mundur. Tapi ini malah lebih cepat," kata presiden dalam tele conference dari Cilacap, Rabu sore (28/12).

Tele conference dilakukan karena peresmian operasional PLTU Tanjung B Ekspansi unit 3, dilakukan bersamaan dengan operasional PLTU 1 Banten - Suralaya dan PLTU 3 Banten - Lontar. Ketiganya diresmikan presiden, bersamaan Groundbreaking Proyek Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) PT. Pertamina (Persero) Refinary Unit IV Cilacap, di Cilacap.

Sebelumnya, Direktur Operasi Jawa - Bali PT. PLN (Persero) Ngurah Adnyana melaporkan, pekerjaan konstruksi ekspansi unit 3  dan 4 di PLTU Tanjungjati B direncanakan berlangsung 35 bulan. Namun percepatan pembangunan yang berhasil dilakukan, membuat pekerjaan itu selesai dalam waktu 32 bulan.

"Sehingga ekspansi unit 3 bisa selesai sejak Oktober lalu," lapor Adnyana kepada presiden. Hal inilah yang menyebabkan  pengoperasian dapat dilakukan lebih awal.

Selain unit 3, saat ini ekspansi unit 4 juga telah selesai dan berada dalam tahap ujicoba. Jika tak ada kendala, awal Januari 2012 PLTU Tanjungjati B Ekspansi unit 4 sudah dapat beroperasi. Kedua pembangkit ekspansi berkapasitas 660 MW atau sama besar dengan unit 1 dan unit 2 yang telah beroperasi sejak 1 Oktober 2006 dan 1 Nopember 2006.

"Jika seluruh pembangkit sudah beroperasi, PLTU Tanjungjati B Jepara akan memberikan kontribusi sebesar 11 persen untuk interkoneksi Jawa - Bali," lanjut Adnyana.

Kebutuhan listrik di Jawa - Bali yang terus meningkat, diharapkan dapat terus terpenuhi, termasuk melalui ketiga PLTU yang baru saja diresmikan. Saat ini, beban puncak rata-rata di sistem kelistrikan Jawa - Bali mencapai 19.700 MW. Beroperasinya ketiga pembangkit, menopang kemampuan memproduksi daya listrik hingga 23 ribu MW.

Pembangunan PLTU juga merupakan upaya menekan penggunaan BBM sehingga biaya pokok penyediaan listrik bisa lebih murah. Ketiga PLTU akan sangat signifikan dalam upaya itu karena menghemat biaya bahan bakar hingga Rp. 19,9 milyar per tahun. (*kontributorHumas_Sulismanto)

Read More

PROYEK RFCC PERTAMINA SERAP RIBUAN TENAGA KERJA

CILACAP. Keberadaan Proyek Pembangunan RFCC (Residuel Fluid Catalytic Cracking) Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap yang diresmikan Presiden SBY Rabu (28/12) sore kemarin, dipastikan mampu menyedot ribuan tenaga kerja.

President Director & CEO Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan, dalam hitungan teknis pihaknya, proyek yang akan dikerjakan oleh konsorsium PT Adhi Karya dan GS Engineering & Construction tersebut akan menyedot jumlah tenaga kerja antara 6.000-8.000 orang. Sebuah jumlah yang cukup fantastis dan diharapkan mampu mengakomodir banyak tenaga kerja lokal.

"Harapan kami proyek RFCC ini mampu mendukung master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Begitu pula ada penggunaan kandungan lokal (TKDN) yang mencapai 38 persen dari nilai EPC atau setara dengan 320 Juta Dollar" tegas Karen dalam sambutannya dihadapan Presiden SBY.

Menurut dia, secara tidak langsung, proyek ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat khususnya disekitar area proyek termasuk mendorong pertumbuhan usaha industri dan manukfaktur dalam negeri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, proyek RFCC bertujuan untuk meningkatkan produksi BBM khususnya bahan bakar ber-oktan tinggi dan memiliki kualitas yang lebih tinggi (EURO IV Spec). "Selain itu, untuk memperbaiki margin kilang RU IV Cilacap secara keseluruhan" ujarnya.

RFCC memang masuk kategori mega proyek. Karena menurut Karen, Pertamina sendiri telah menginvestasikan dana sebesar 1,4 milyar US Dollar untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, ketika proyek sudah selesai dan operasi dimulai, harapannya mampu meningkatkan volume produksi seperti gasoline sebesar 1,9 juta KL per tahun, tambahan produksi LPG 352 ribu ton per tahu dan propylene sebesar 142 ribu ton per tahun sebagai bahan baku petrokimia industri plastik.

Menyinggung soal jangka waktu pelaksanaan konstruksi proyek RFCC ini, kata Karen berdasarkan kontrak adalah 36 bulan atau beroperasi secara komersial pada kwartal ke empat tahun 2014. Namun dalam hal ini, pihaknya akan mendorong EPC Contractor untuk dapat melakukan percepatan. Sehingga seluruh proyek bisa beroperasi secara komersil pada kwartal ketiga tahun 2014 atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan. (AP)

Read More

PRESIDEN SBY CANANGKAN RFCC DI PERTAMINA RU IV CILACAP

CILACAP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (28/12) meresmikan groundbreaking dimulainya proyek pembangunan Residuel Fluid Catalytic cracking/RFCC Pertamina RU IV Cilacap.

Presiden SBY didampingi Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, Menkopolhukam Joko Santoso, Menteri ESDM Jero Wajick, Menteri BUMN Dahlan Iskak, sejumlah pejabat Negara lainnya dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, serta undangan lain.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meresmikan pengoperasian tiga PLTU yang berkapasitas 1.700 MW yang terdiri dari PLTU Banten Suryalaya dengan kapasitas 625 MW, PLTU Banten Lontar dengan kapasitas 315 MW dan PLTU Tanjung Jati B Jepara Jawa Tengah dengan 660 MW.

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dalam laporannya mengatakan, pembangunan proyek RFCC merupakan salah satu rencana jangka panjang Pertamina menuju pada Word Class Energy Company. Proyek RFCC yang diperkirakan beroperasi secara komercial pada akhir 2014, menelan biaya 1,4 milyar USD atau senilai Rp. 8 trilyun.

Lebih lanjut Karen mengemukakan, proyek RFCC Pertamina RU IV Cilacap, diharapkan mampu meningkatkan gasoline sebesar 1,9 juta kilo liter, peningkatan produksi LPG 352 ribu ton dan RFCC juga akan memproduksi propylene sebesar 142 ribu ton per tahun.

Karen Agustiawan menjelaskan, saat ini Pertamina memiliki enam kilang dengan total kapasitas pengolahan minyak mentah kurang lebih 1 juta barrel per hari dan mampu memproduksi BBM 41 juta kilo liter per tahun. Jumlah tersebut terdari dari premium 12 juta kilo liter, solar 18,3 juta kilo liter, kerosene 7 juta kilo liter, dan avtur sejumlah 3,3 juta kilo liter.

Sementara itu Kebutuhan nasional saat ini telah mencapai 56 juta kilo liter per tahun dan terus meningkat dengan laju konsumsi rata-rata 4 persen per tahun. Dengan tingkat kebutuhan nasional tersebut, produksi premium dari kilang pertamina hanya dapat memenuhi kebutuhan sebesar 54 persen, produk solar sebesar 86 persen, dan kebutuhan avtur dapat dipenuhi sebesar 100 persen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan peresmiannya mengatakan, kebutuhan energy dewasa ini makin penting, baik itu BBM, bahan bakar gas, maupun bahan bakar batubara. Kebutuhan akan energy diseluruh dunia, juga semakin meningkat. Dengan penduduk dunia tahun 2011 yang mencapai 7 milyar, dan diprediksi akan menjadi 9 milyar pada tahun 2045, tentunya juga memerlukan energy yang semakin besar pula.
Sampai tahun 2045, lanjut SBY, kebutuhan komoditas pangan di seluruh dunia mencapai 70 persen dan kebutuhan komoditas energy mencapai 60 persen. Ini menunjukan bahwa energy menjadi semakin penting dan menjadi komoditas yang semakin dibutuhkan masyarakat dunia.

Menurut SBY, Kalau dihitung produksi minyak kita, ditambah dengan produksi bahan bakar gas dan bahan bakar batubara jumlahnya mencapai 6 juta barel equivalen setiap harinya. Produksi ini sebenarnya besar, dibanding dengan Negara-negara yang tidak memiliki sumber energy, sebagaimana yang di miliki oleh Indonesia. Memang untuk minyak produksinya semakin menurun, karena sumur-sumur minyak kita yang sudah tua, tetapi untuk gas dan batubara masih memiliki prospek yang cerah. Oleh karena itulah dengan kebijakan yang tepat, kita ingin menyumbang kepada dunia dan ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri atas produksi sumber-sumber energi kita.

Kita tahu membangun industri energi memerlukan sumberdaya, jangka waktu dan berbagai dukungan yang tidak ringan. Untuk melaksanakan eksplorasi dan produksi, misalnya minyak atau gas , diperlukan waktu yang tidak singkat (hromly).

Read More

Perpanjang Ijin Operasional, RSUD Banjarnegara Lakukan Penilaian Akreditasi 12 Pelayanan

BANJARNEGARA - Kesadaran untuk hidup sehat sudah makin membudaya dalam masyarakat kita. Pada saat ini, masyarakat sudah jauh semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan. Untuk itu, sebagai pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit harus selalu meningkatkan kulaitas pelayanannya. RSUD Banjarnegara, sebagai Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Banjarnegara, pada hari ini, Rabu (21/12) menyiapkan diri dilakukan penilaian akreditasi oleh Tim KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Kementrian Kesehatan RI.

“Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, guna meningkatkan mutu pelayanan, RSUD Banjarnegara siap untuk melakukan penilaian akreditasi 12 pelayanan mulai hari ini (Rabu, 21/12) hingga hari Sabtu (24/12),” ujar drg. Puji Astuti, M.Kes, Direktur RSUD Banjarnegara. “Akreditasi ini selain harus dilakukan secara berkala minimal tiga (3) tahun sekali, juga merupakan upaya RSUD Banjarnegara untuk memperpanjang ijin operasional rumah sakit, yang sesuai ijin operasional dari Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.06/ III/ 678/ 2008 berlaku dari tanggal 29 Februari 2008 hingga 29 Februari 2013,” imbuh Puji.

RSUD Banjarnegara terakhir melakukan penilaian akreditasi lima (5) pelayanan pada tahun 2003. Tahun ini, RSUD Banjarnegara menyiapkan diri untuk melakukan penilaian akreditasi untuk 12 pelayanan, yaitu Pokja Administrasi Manajemen, Keperawatan, Pelayanan Medis, IGD (Kegawatdaruratan), IBS (Instalasi Bedah Sentral), Inos, Rekam Medis, K3, Laboratorium, Farmasi, Radiologi dan Peristi (perinatal Resiko Tinggi). Sedangkan Tim KARS Kementerian Kesehatan RI yang melakukan penilaian di RSUD Banjarnegara adalah Dr. Baha’udin, MMR, Dr. Joko Murdiyanto, Sp.A dan Sri Rejeki, DC, MARC.

“Untuk lulus penilaian akreditasi kali ini, RSUD Banjarnegara harus mampu mencapai nilai diatas 80% dari standar yang ditetapkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan RI. Meskipun bukan hal yang mudah, mengingat kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang masih dalam proses perbaikan dan pembangunan, namun kami optimis lulus karena telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan penilaian akreditasi ini,” kata Puji.

Dalam kesempatan yang sama, Wawang Akhmad Wakhyudi, SH, M.Si, MH, dalam sambutannya mewakili Bupati Banjarnegara, menyampaikan harapannya untuk RSUD Banjarnegara. “Dengan penilaian akreditasi ini, kami berharap bisa memacu peningkatan mutu pelayanan dan meniadakan atau setidaknya meminimalkan keluhan masyarakat. Sehingga RSUD Banjarnegara tetap menjadi pilihan utama masyarakat Banjarnegara dalam mencari dan memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Wawang. “RSUD Banjarnegara sebagai institusi pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga harus memberikan pelayanan kesehatan yang ramah dan profesional tanpa membedakan status sosial ekonomi pasien,” imbuhnya. *kontributorhumas_dhy

Read More