Terkait Bencana Banjir, Komisi E DPRD Jateng Kunker di Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO - Komisi E DPRD Jawa Tengah pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Senin (9/1), menyatakan rasa prihatin bencana banjir beberapa waktu lalu. Kehadiran rombongan DPRD Jateng yang dipimpin oleh Machmud,LC.MH diterima oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Drs.H.Haryanto,MM dan didampingi Anggota DPRD Sukoharjo, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir Suprapto serta Kepala Dinas/Instansi terkait di Graha Satya Karya lantai II Setda Kabupaten Sukoharjo.

Machmud mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi E adalah untuk mengetahui langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani bencana banjir waktu lalu dan memberikan bantuan berupa bahan makanan siap saji, pakaian, kantong mayat dan obat-obatan.

Wakil Bupati Sukoharjo memaparkan bahwa Sukoharjo pernah terjadi bencana banjir yang secara berturut-turut yakni pada 27 Desember 2007 yang melanda 10 Kecamatan, sedang pada tanggal 28 Januari 2009 banjir menggenangi wilayah Kec.Sukoharjo. Selain itu pada 30 Januari 2009 banjir melanda di 6 Kecamatan dan terakhir juga terjadi banjir pada 1 Januari 2011 yang melanda di Kecamatan Grogol dan Mojolaban dengan pengungsi sebanyak 8.582 jiwa dan kerugian sebesar Rp.720.000.000.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada saat itu yang pertama menyelamatkan jiwa diungsikan di tempat2 yang aman, tenggul, Balai Kecamatan Grogol dan Balai desa Gadingan Mojolaban, kemudian mendirikan dapur-dapur umum dan menjaga kesehatan masyarakat. Setelah itu mengadakan koordinasi dengan Kopassus untuk meminjam Perahu Karet 2 buah dan meminjam pompa air dari  Balai Besar Bengawan Solo.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati mengharap dukungan kepada DPRD Jawa Tengah untuk menjembatani Balai Besar Bengawan Solo untuk perbaikan  bengawan di di Kecamatan Bulu dan Tawangsari, karena bibir bengawan tersebut longsor dan mengancam rumah-rumah penduduk.

Menanggapi hal tersebut Machmud berjanji akan menjembatani komunikasi dan mengkoordinasikan dinas instansi terkait di tingkat Jateng. Selanjutnya apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam menangani bencana untuk diusulkan ke Pemerintah propinsi Jawa Tengah. Usai dialog pimpinan rombongan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wabup Sukoharjo.

Demikian penjelasan Kabag Humas Setda Kab.Sukoharjo,Sriwati Anita,SE melalui Kasubag.Pemberitaan Media Massa dan Santel saat menghadiri acara tersebut di GSK.   *kontributorSukoharjo_HN

Read More

Gubernur: Swadaya Masyarakat Undaan Patut Menjadi Contoh

KUDUS – Swadaya masyarakat Undaan patut menjadi contoh. Begitu yang dikatakan Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, saat temu wicara dengan para petani pada acara Panen Raya Padi Kemitraan GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi), Sinergi BUMN dengan Petani, di desa Kutuk kecamatan Undaan, Kudus, Jum'at (6/1).

“Sepanjang jalan saya melihat banyak sekali hasil-hasil pembangunan yang merupakan swadaya masyarakat. Ini patut menjadi contoh bagi yang lain. Beginilah seharusnya pembangunan itu. Tak akan bisa tanpa partisipasi warga. Ya dengan urunan itulah kita bisa maju”, katanya. Untuk itu dirinya sangat berterimakasih kepada warga setempat, yang telah menunjukkan rasa gotong royong yang tinggi.

Dia menambahkan, jika mau berusaha, pasti ada hasilnya. "Begitu juga panen kali ini, yang merupakan buah dari hasil kerja keras petani. Selamat atas panen yang luar biasa ini. Saya berharap ini bisa diteruskan. Panen ini menambah rasa tenang saya, karena sebetulnya stok padi Jawa Tengah masih cukup hingga April nanti. Malah disini sudah mulai panen lagi”, ujarnya.

Senada dengan itu, Bupati Kudus, H. Musthofa menjelaskan bahwa panen di Undaan selalu luar biasa. “Undaan memang lumbung padinya Kudus”, ungkapnya. Selain padi, Undaan juga terkenal dengan tanaman hortikultura semusim, seperti semangka dan melon yang sebagian besar ditanam pada musim kemarau oleh petani di Undaan, dan sebagian petani di Jati dan Kaliwungu.

Panen raya padi di areal persawahan kelompok tani Sri Mukti desa Kutuk kecamatan Undaan merupakan panen Masa Tanam I pada tahun 2011/2012 ini. Dari data Dinas Pertanian, tercatat sampai dengan Juni 2011, produksi beras Kudus surplus 21.321 ton beras. Dari luas tanam 12.105 hektar dengan luas panen 20.307 hektar menghasilkan 107 ton gabah kering yang setara dengan 58.220 ton beras. Untuk 2012 ini ditargetkan dengan luas tanam 29.110 hektar dengan luas panen 31.399, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan 165.168 ton gabah kering. *kONTRIBUTORKudus_ed.bs

Read More

246 Kelompok Masyarakat se Kabupaten Purbalingga Terima Bantuan Total Rp 423,5 Juta

PURBALINGGA – Sebanyak 246 kelompok masyarakat dari 173 desa 18 kecamatan se-Kabupaten Purbalingga menerima bantuan sosial dan pembangunan senilai total Rp 423,5 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, baru-baru ini.

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sekda Ir Susilo Utomo MSi mengatakan pihaknya menerima 150 proposal dari 103 desa di bidang pembangunan dan 96 di bidang sosial dari 70 desa selama 2011. Di bidang pembangunan digelontorkan bantuan senilai total Rp 327.5 juta dengan rincian 100 proposal menerima bantuan @Rp 2,5 juta, 10 proposal @Rp 2 juta, 35 proposal menerima Rp 1,5 juta dan 5 proposal @ 1 juta. Untuk bidang sosial yang mencakup seni budaya, olahraga dan keagamaan, bantuan mencapai total Rp 96 juta.

Seluruh proposal yang disetujui, kata dia, harus memenuhi persyaratan pokok meliputi kepanitiaan/kepengurusan yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, imbuhnya, setiap proposal yang diajukan harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/ lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Begitupun, saat penyerahan bantuannya.

“Kades atau lurah dan camat ikut serta memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar dalam mengkawal kebenaran material atas proposal kegiatan yang diajukan kelompok masyarakat di wilayah kerjanya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Heru meminta seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuannya secara tepat sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain itu, selesai penggunaan untuk dapat membuat Surat pertanggung Jawaban (SPJ) atas realisasi bantuan yang dikelolanya.

“Bantuan meskipun sedikit penggunaannya tolong sesuai dengan proposal yang diajukan. Jangan fiktif, jangan sampai tidak tidak sesuai peruntukan, meskipun sekali lagi mungkin bantuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tegasnya.

Usai penerimaan simbolis, para perwakilan kelompok langsung mengambil bantuan di Kantor Setda Gedung A Lantai 2. Para perwakilan kelompok masyarakat ini menerima bantuan yang diambilkan dari APBD Perubahan Tahun 2011. *kontributor-PUrblingga_cie

Read More

DPU Akan Upayakan Penangann Darurat Secepatnya

KEBUMEN -- Kerusakan  jalan akibat Tanah longsor yang terjadi di ruas  jalan  Krakal- Wadasmalang, tepatnya Dukuh Kedondong, Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, secepatnya   akan ditangani. Penanganan darurat akan dilakukan  dengan  menggunakan senpeg (timbunan  karung yang diisi pasir).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid  Binamarga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.  Pihaknya sudah mengecek lokasi  dan  bersama  dengan Badan Penanganan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kabupaten Kebumen, saat ini sedang  melakukan  inventarisasi kerusakan. Untuk selanjutnya akan diusulkan  ke pusat untuk mendapatkan penanganan menyeluruh. 

Lebih lanjut  Dwiyono menambahkan  ada beberapa daerah di wilayah Kabupaten kebumen  yang mengalami  bencana tanah longsor. dan saat ini pihaknya  telah melakukan penanganan  darurat. Seperti dengan  mendatangkan alat berat untuk  membersihkan longsoran yang menutup jalan, hingga  penanganan dengan  senpeg, untuk menyambung jalan sementara.  Sehingga  lalu lintas pengguna jalan  tidak terganggu, dan warga  pengguna jalan tidak  harus kerepotan memutar jalan.  

Kondisi wilayah kebumen  yang banyak  pegunungannya memang  cukup labil, dan sangat berpotensi terjadi longsor dan tanah bergerak. *kontributorKebumen_nn 

Read More

Cakupan Imunisasi di Purbalingga Lampaui Jateng dan Nasional

PURBALINGGA – Cakupan imunisasi polio dan campak di Kabupaten Purbalingga melebihi target Nasional dan realisasi rata-rata di Jawa Tengah. Cakupan imuniasi polio di Purbalingga mencapai 73.237 anak (102,85%) dan sebanyak 62.009 anak (104,62%) untuk campak. Hal ini melebihi realisasi rata-rata di Jateng yang mencakup 99,20% untuk polio dan 99,38% untuk campak.

“Cakupan kita melebihi target nasional yang hanya 95%,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Dyah Retnani Basuki Mkes, Jum’at (5/1). Prestasi ini menempatkan Kabupaten Purbalingga di peringkat 4 dari 35 kabupaten/kota se-Jateng. Peringkat terbaik diraih Kota Salatiga dengan cakupan polio 107,7% dan campak 105,52%, selanjutnya secara urut disusul Kota Tegal dan Kabupaten Temanggung.

Untuk Kabupaten Purbalingga sendiri cakupan terbanyak diraih Puskesmas Mrebet yang mencapai 166,14% untuk campak dan 164,53% untuk polio. Sedangkan Puskesmas Purbalingga termasuk terendah dengan cakupan 77,66% untuk campak dan 80,88% untuk polio.

Dijelaskan Dyah Retnanti Basuki, tinggi rendahnya cakupan disebabkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adanya kelahiran bayi baru, atau kemungkinan taksiran sasaran yang kurang tepat. ”Menentukan taksiran jumlah sasaran itu ada rumusnya, berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kenyataanya, jumlah penduduk sekian belum tentu ada bayi sekian,” jelasnya.  **kontributorPURBALINGGAcie

Read More

KPU Jepara Umumkan Kekayaan Cabup-Cawabup

JEPARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Jepara, Jumat(6/1), mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon bupati dan wakil bupati Jepara 2012-2017. Berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan tertinggi dimiliki oleh Subroto, sedangkan terendah dimiliki Ahmad Ja'far. 

Anggota KPU Jepara M. Haydar Fitri mengatakan, harta kekayaan Subroto mencapai Rp. 82,7 milyar. Subroto merupakan calon wakil bupati nomor urut 1 yang berpasangan dengan calon bupati Ahmad Marzuqi. Ahmad Marzuqi memiliki kekayaan sebesar RP. 1,1 Milyar.

"Calon terkaya kedua adalah  Yuli Nogroho dengan harta kekayaan sebesar Rp. 8,98 milyar", lanjut Haydar. Yuli Nugroho adalah calon bupati nomor urut 4 yang berpasangan dengan Nuruddin Amin, pemilik kekayaan sebesar Rp.871 juta.

Calon bupati nomor urut 3 Nur Yahman, berada di peringkat ketiga terkaya, dengan harta kekayaan sebesar Rp. 7,94 miliar. Dalam Pemilukada yang akan digelar 29 Januari 2012, Nur Yahman akan berpasangan dengan Aris Isnandar yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 1,08 Milyar.

Sedangkan calon bupati nomor urut 2 Khaeron Syariefuddin, memiliki harta kekayaan Rp. 2,73 miliar. Khaeron berpasangan dengan Ahmad Ja’far, pemilik harta sebesar Rp.  658 juta. “Jumlah harta kekayaan ini sesuai dengan surat KPK nomor B-008/1201/2012 tertangal 4 Januari 2012, perihal Pengumuman Harta Kekayaan Calon Kepala daerah” ujar Haydar.

Lebih jauh dijelaskan, pengumuman LHKPN ini merupakan salah satu syarat calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada, dimana mereka harus bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Persyaaratan tersebut, secara adminitratif sesuai Peraturan KPU No.13 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada, pasal 10 ayat (1). Persyaratan ini telah dipenuhi para pasangan calon dengan menyerahkan surat tanda terima laporan  LHKPN dari KPK kepada  KPU Jepara.

Menurut Haydar,surat tersebut ditandatangani oleh Cahya H.Harefa Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN atas nama Deputi Bidang Pencegahan KPK. Surat tersebut berisi tujuh dan datu eksemplar naskah pengumuman laporan harta kekayaan calon kepala daerah untuk diumumkan kepada public.

Sementara itu, Ketua KPU Jepara Muslim Aisha berharap, laporan ini bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini terhadap terjadinya tindakan korupsi dan juga dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.   *kontributorJepara_Sulismanto

Read More

BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo meminta para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Dipayuda menjaga kebersihan di lingkungan yang baru sehingga pasar tradisional dan kuliner yang baru diresmikan penggunaanya menjadi tempat favorit bagi para pembeli.

“Kebersihan dan kenyamanan harus dijaga karena pengunjung pasti menginginkan suasana itu, kemudian cita rasa dan kualitas masakan juga harus berasa, sehingga lokasi ini  menjadi tempat favorit bagi penikmat kuliner,” kata Sutejo saat memberikan sambutan pada acara jagong bersama Bupati dan Wakil Bupati dengan PKL  Pasar Tradisional dan Kuliner di Taman Kuliner Banjarnegara Sabtu malam (7/1).

Sutedjo juga meminta agar makanan yang disajikan mempunyai khas, murah namun tidak merugikan pedagang sehingga mampu menarik para pembeli untuk menjadi pelangganya. Kekompakan, kebersamaan serta keramahan pedagang secara tidak langsung juga memberikan nilai tambah bagi pedagang untuk menarik minat pelanggan.

“Suatu saat nanti saya, Wakil Bupati serta Forum Komonikasi Pimpinan Daerah juga akan mengadakan pertemuan disini, saya akan memberikan contoh bagi masyarakat untuk datang dan menikmati suasana di pasar tradisional dan kuliner ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta para pedagang untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban agar pasar tradisional dan kuliner ini tidak di jauhi pengunjung.

“Baik pedagang yang sudah masuk taman kuliner Banjarnegara maupun yang belum kami minta untuk menjaga keamanan dan ketertiban ciptakan suasana hangat di lokasi ini, pedagang disini kami minta juga ikut mengawasi jangan sampai ada miras yang beredar di pasar ini,” tambah Sutedjo.

Sementara koordinator paguyuban pedagang kaki lima di jalan dipayuda (Papilayuda) Tugi Rahmanto mengatakan meski  taman kuliner telah selesai pembangunanya namun  masih banyak banggota PKL di Papilayuda yang belum tertampung di pasar kuliner ini, untuk itu sementara sepanjang jalan Dipayuda dari perempatan sebelah barat hingga pertigaan sebelah timur tetap digunakan untuk PKL terutama bagi mereka yang berlum tertampung.

“Saat ini terdapat 59 pedagang PKL di jalan Dipayuda, terbatasnya tempat memaksa mereka sementara menempati diluar pasar kuliner. Namun pedagang yang sudah punya tempat di pasar kuliner tidak boleh berjualan di  sekitar jalan Dipayuda karena di gunakan untuk berjualan PKL yang belum mendapatkan tempat dipasar kuliner,” kata Tugi.

PKL Dipayuda sendiri didirikan pada tahun 1991, setahun setelah himbuan dari pemerintah agar pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai tempat berkumpul di Jalan Dipayuda. Seiring berjalannya waktu PKL di Jalan Dipayuda bertambah anggotanya.

Pada tahun 2009 PKL Dipayuda mendapatkan bantuan tenda dari provinsi melalui Dinas Indakop sebagai bukti PAPILAYUDA telah diakui oleh pemerintah propinsi. Akhir  2011 lalu pemkab kembali merelokasi PKL Dipayuda ke Taman Kuliner Banjarnegara.

“Dengan berkembangnya kuliner di Banjarnegara di harapkan pedagang dapat menjaga kualitas makanan dan kebersihan serta mentaati peraturan dan tata tertib yang ada,” ujarnya.  **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

30.590 Pohon Berbagai Jenis Ditanam

BANJARNEGARA - Budaya menanam hendaknya dilakukan sejak dini pada usia anak-anak, sehingga diharapkan mereka terbiasa dengan penuh kesadaran diri untuk mencintai dan menjaga lingkungan.

“Sedini mungkin anak di ajari untuk peduli dengan lingkungan, biasakan anak-anak menanam, dari kebiasaan diharapkan akan menjadi sebuah budaya menanam dan punya kepeduli an menjaga lingkungan, saya minta pihak sekolah juga ikut mendukung kegiatan ini dengan memberikan contoh bagi siswa untuk membudayakan menanam pohon di lingkungan sekolah dulu,” kata Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo saat pada acara Penghijauaun di bukit Poren dan Sodong di Desa Derik Kecamatan Susukan Sabtu (7/1).

Sutedjo juga meminta agar tanaman yang sudah tumbuh dan bermanfaat hendak jangan di tebang, kalau terpaksa harus ditebang harus sudah di siapkan dahulu  tanaman penggantinya di sekitar tanaman yang ditebang sehingga tidak ada lahan yang kosong.

“Gubernur Jawa Tengah sudah mencanangkan program Sak Wong Sak Uwit atau Satu Orang Satu pohon, program dimaksudkan agar tidak ada lagi lahan yang kosong. Program itu sesuai dengan kondisi Banjarnegara yang rawan dengan longsor, dan membutuhkan penghijauan untuk mengantisipasinya,” lanjut Sutedjo.

Terkait penghijauan pemkab. sangat mendukung program reboisasi di lahan yang  gundul dan tidak akan membiarkan adanya pembalakan liar. “Atas nama pemerintah daerah saya siap menjembatani masyarakat yang membutuhkan bibit untuk di tanam di lahan sendiri atau di lahan gundul, saya minta bibit yang ditanam juga yang  mempunyai manfaat ganda, yaitu bermanfaat bagi lingkungan dan mempunyai nilai ekonomis,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sekolah SMP 3 Susukan Sigit Sindu Hatmanto mengatakan bukit Poren dan Sodong di pilih menjadi pusat reboisasi, bukit tersebut selama ini gundul dan butuh sentuhan untuk  mengembalikannya menjadi bukit yang hijau. Demi mewujudkan hal tersebut sebanyak 30.590 pohon dari berbagai jenis. Bantuan berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banjarnegara berupa bibit albasia solomon sebanyak 20 ribu, pucung 2.500 dan Pete sebanyak 500 bibit pohon.

Bantuan lainnya berasal dari Ikatan penyuluh kehutanan sebanyak 3590 bibit, berupa albasia glodogan pecut, Jati, Manggis dan akasia mangium. Sementara Perhutani BKBH Banjarnegara memberikan bantuan sebanyak 4000 buah bibit berupa Salam, Trembesi, Nyamlung dan Mahoni.

Penghijauan di Bukit Poren dan Sodong di tandai dengan penanaman secara simbolis oleh Bupati Sutedjo di halaman SMP 3 Negeri Susukan Desa Derik Kecamatan Susukan. Penanaman dilakukan oleh siswa SMP 3 dan sekolah lain yang berada di Desa Derik dan sekitarnya. Masyarakat Desa setempat juga terlibat dalam aksi penghijauan tersebut.   

“Sekitar 500 siswa SMP dan SD di terlibat dalam aksi penanaman tersebut, penghijauan akan kami jadikan kegiatan wajib bagi siswa sehingga akan tercipta budaya menanam bagi mereka sejak dini,” kata Sigit.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More