MUI Gelar Sosialisasi Halal Haram Vaksin

CILACAP - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cilacap berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai halal dan haramnya vaksin, baik polio, campak maupun meningitis. Upaya ini dilakukan dengan menggelar sosialisasi mengenai Fatwa MUI tentang vaksin.

Sosialisasi yang berlangsung di Gedung Jalabumi, beberapa hari lalu, dihadiri pihak MUI Pusat sebagai narasumber termasuk Dinas Kesehatan, Bio Farma dan lainnya. Sosialisasi diberikan kepada para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan organisasi Islam, anggota MUI se Kabupaten Cilacap, para Kepala KUA, Kelompok Bimbingan Haji Indonesia, organisasi masyarakat dan lainnya.

Ketua II MUI Kabupaten Cilacap, H.Hasan Makarim mengatakan, sosialisasi Fatwa MUI di Cilacap itu, karena wilayah ini yang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah pusat. Dari lima kabupaten di Pulau Jawa, Cilacap adalah salah satunya yang mendapat prioritas terhadap sosialisasi Fatwa MUI. Sedang Kabupaten Lainnya antara lain Kabupaten Lumajang, Cirebon dan Lebak- Banten.

Prioritas ini lantaran sempat munculnya aksi penolakan dari warga terhadap kegiatan vaksin. Terakhir penolakan kegiatan PIN (Pekan Imunisasi Nasional) pada sekitar Oktober lalu. Kata Hasan, kendati tidak sampai ada gejolak yang menonjol terhadap penolakan vaksin, tetapi dalam kacamata pihaknya, Cilacap adalah daerah yang masyarakatnya masih perlu memahami tentang Fatwa MUI. "Harus dipahami betul tentang halal dan haramnya yang seperti apa," tutur Hasan.

Menurut dia, fatwa tentang vaksin ini sebenarnya sudah lama dikeluarkan oleh MUI, hanya saja, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Praktis, kondisi demikian kerap memicu keresahan masyarakat. "Makanya melalui sosialisasi ini kami harapkan peserta dapat menularkannya kepada masyarakat" tegas Hasan yang bersama Ketua Umum MUI Cilacap, Dzul Bazor.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Bambang Setyono menyampaikan, penolakan yang sempat muncul di Cilacap itu karena masih didasari oleh minimnya pemahaman tentang Fatwa MUI. Disamping itu karena adanya latar belakang soal kejadian luar biasa (KLB) pada kasus polio di Desa Karangsasi, Kecamatan Cimanggu pada tahun 2005 silam serta penolakan sejumlah warga Cilacap Selatan pada PIN akhir 2011 kemarin.  *humasCilacap_romly

Read More

Bupati Cilacap : Tatap Tahun 2012 dengan Penuh Harapan dan Optimisme

CILACAP - Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, saat ini kita telah menginjak awal tahun 2012, semoga pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya,  kita semua seluruh warga masyarakat dilimpahkan berkat dan senantiasa memperoleh bimbingan dan lindungan dari Allah SWT, serta dijauhkan dari berbagai musibah.  Kita songsong tahun 2012 dengan harapan dan optimisme yang tinggi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap, dihadapan karyawan-karyawati seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Cilacap, pada upacara bendera luar biasa, awal tahun 2012, di halaman pendopo Wijayakusuma, Senin (2/1).

Memasuki tahun 2012, lanjut Bupati, tentunya kita harus banyak bersyukur, karena tahun 2011 telah kita lalui dengan selamat. Selama tahun 2011 telah banyak keberhasilan yang kita raih.

Dibidang pertanian, Kabupaten Cilacap berhasil mencapai suplus beras sebesar 300 ribu ton lebih. Hal ini tidak saja menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Cilacap, tetapi  juga mampu menyangga kebutuhan pangan di Jawa Tengah dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Bidang infrastruktur khususnya jalan, menurut Bupati, alhamdulillah sedikit demi sedikit, permasalahan jalan rusak sudah mulai teratasi. Dan pada tahun 2012, kondisi jalan yang ada di Kabupaten Cilacap akan semakin baik lagi.

Atas berbagai keberhasilan tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap aparatur Pemerintah Daerah kabupaten Cilacap, yang telah berupaya keras untuk berbuat yang terbaik dalam memajukan Kabupaten Cilacap.

Dibalik keberhasilan yang telah kita raih, Bupati mengakui, masih banyak pula pekerjaan rumah yang harus terus kita selesaikan, utamanya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk itu, di awal tahun 2012 ini, Bupati mengajak kepada segenap jajaran Pemkab Cilacap untuk melakukan intropeksi, koreksi dan evaluasi atas tugas-tugas yang telah dilakukan selama ini.  Tugas-tugas tersebut, apakah sudah mampu membantu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap.(hromly).

Read More

Bahas Lahan Kritis, Bupati Wonosobo Ajak Dialog dengan Kelompok Tani

WONOSOBO - Keprihatinan terhadap kondisi lahan kritis di kawasan dataran tinggi Dieng yang masih terus digunakan untuk aktifitas bertani, melatarbelakangi pertemuan antara Bupati dengan 54 Ketua Kelompok Tani Se-Kabupaten Wonosobo, di Pendopo kabupaten, baru-baru ini.

Secara khusus, Bupati mengundang para penggiat pertanian tersebut demi mendiskusikan hal-hal mendesak yang harus diupayakan, khususnya terkait semakin parahnya kerusakan lahan di kawasan atas, seperti Kejajar, Watumalang, Kertek, dan Mojotengah.

Kepada para petani, Bupati yang dalam kesempatan tersebut didampingi anggota Komisi B DPRD Wonosobo, Syarif Abdullah, menjelaskan bahwa kondisi di keempat kawasan itu, khususnya dataran tinggi Dieng, sudah tak layak lagi, baik untuk produksi pertanian, maupun hunian.

Contoh beberapa Desa, seperti Tieng, Igirmranak, Serang, hingga Surengede menurut Bupati sudah saatnya dipikirkan relokasi bagi penduduknya. Beberapa alternatif relokasi, mulai transmigrasi lokal (translokal), hingga transmigrasi model AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) sudah dikonsep oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Diharapkan, dengan adanya berbagai alternatif tersebut, penduduk setempat dapat mempertimbangkan untuk mau direlokasi dari kawasan rawan bencana, ke arah yang lebih aman.

Kepada para petani, Kholiq juga meminta agar mereka membuat Peta luasan lahan di masing-masing wilayah, beserta potensi yang dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian, terutama yang memungkinkan untuk pembukaan lahan baru. Kawasan tepian hutan yang masih dapat dijadikan lahan produktif juga menjadi pilihan untuk relokasi translokal.

Melalui skema kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Bupati berharap agar langkah itu mampu diupayakan lebih cepat. Dengan demikian, pemikiran untuk merelokasi hampir separo warga masyarakat Kejajar dapat berjalan sesuai harapan.

Selain paparan terkait kondisi rawan bencana, Bupati juga mengajak para petani berpikir lebih modern, dengan optimalisasi teknologi pertanian. Luasan lahan tegalan dan hutan di Kabupaten Wonosobo yang hanya 18.900 hektar dinilai Bupati merupakan sumber kemiskinan. Hal itu karena setiap KK hanya dapat mengelola maksimal 0,2 hektar sangat tidak mencukupi untuk menghidupi anggota keluarga, jelas Bupati. Demi menyiasati kondisi itu,

Bupati meminta beberapa penyuluh pertanian yang hadir, agar merumuskan konsep pertanian modern, termasuk bagaimana mengupayakan pupuk organik secara lebih optimal, demi mengurangi bahaya pestisida, yang saat ini mendominasi lahan pertanian.

Ajakan Bupati tersebut mendapat respon positif dari para petani. Syarifudin, Ketua Kelompok Tani Muda Kertek menyambut baik ajakan untuk mengoptimalkan budidaya pertanian dengan cara lebih modern. Hanya saja, pihaknya meminta agar para PPL juga membantu mengupayakan adanya laboratorium untuk mengukur kadar asam-basa tanah, demi tercapainya peningkatan kualitas produksi pertanian. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih peduli terhadap fluktuasi harga produk pertanian, sehingga petani dapat berharap hasil yang lebih stabil saat panen.  *kontributorHumasWonosobo

Read More

Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Sekunder Bendung Lanang Diharapkan Berfungsi Februari 2012

GROBOGAN – Bendung lanang yang terletak di Desa Lajer, Kecamatan Penawangan, awal tahun 2012 diharapkan bisa dioperasionalkan untuk mengairi 1900 hektare sawah di dua Kecamatan yakni Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Karangrayung mulai musim tanam (MT II). Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Isprasetya beberapa waktu lalu saat meninjau bendung lanang bersama Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, Ir. Edhie Sudaryanto, MM yang mengatakan, selama ini lahan pertanian yang berada di dua Kecamatan tersebut merupakan sawah tadah  hujan, namun dengan adanya Bendung lanang diharapkan bisa berubah menjadi sawah irigasi teknis.

” Harapan kita seperti itu, yang tadinya sawahnya tadah hujan, dengan adanya bendungan tersebut bisa menjadi sawah irigasi teknis. Dengan demikian para petani di dua kecamatan tersebut juga harus merubah pola tanam, yang tadinya padi-palawija-palawija, namun dengan adanya irigasi teknis bisa menjadi padi-padi palawija.” Tandasnya.  

Edhie juga menambahkan pihaknya sudah mengumpulkan petani di dua Kecamatan tersebut guna membentuk P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang hingga saat ini terbentuk 12 kelompok P3A. Namun sayangnya,  pembuatan saluran tersier di bendung lanang hingga saat ini belum selesai dibangun.

Seperti diberitakan, untuk membuat saluran tersier membutuhkan dana sebesar 8 miliyar rupiah yang rencananya dianggarkan dari  APBD Grobogan sebesar Rp. 2 Miliyar, APBN sejumlah Rp. 4 Miliar dan  Bantuan dari Pemprov sebesar  Rp. 2 miliyar.

Meskipun pembangunan bendung lanang yang konon menghabiskan Rp 43 miliar dan pembuatan saluran tersier (Irigasi Primer dan Sekunder) belum selesai, petani diharapkan bisa menanam padi pada musim tanam ke II februari mendatang dengan cara air dari saluran sekunder bisa langsung dialirkan kesawah dengan membuat parit seadanya. (Kontributor Humas Grobogan – Anis/tgh/az)

Read More

Wabup Banjarnegara Minta Jajaran SKPD Loyal Terhadap Visi Misi Pemerintah

BANJARNEGARA – Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M.Si pada kesempatan pengarahan di kantor Dinas Perindagkop dan UMKM, Senin (2/01), menegaskan bahwa yang menjadi acuan kinerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara selama lima tahun ke depan adalah visi misi pemerintah yakni “Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia” tandasnya.

Tanpa dukungan, kerjasama, kerja keras dan kerja kreratif dari seluruh jajaran pegawai, sambung Hadi, kiranya sulit mewujudkan visi misi tersebut. Karena itu, Ia mengharapkan semua SKPD dan pegawai loyal terhadap visi misi tersebut. “Lupakan soal politik, golongan, kelompok, fraksi-fraksi dan afiliasi figure. Hal itu sudah lewat” katanya.

Hal ini penting ditegaskan, lanjutnya, agar ada ukuran yang jelas dalam kinerja seorang pegawai yakni profesionalisme dalam kinerjanya. Sekarang bukan masanya orangnya Tedjo atau orangnya Peno. Ukurannya adalah apakah mendukung visi misi atau tidak. Itu ukurannya. “Kalau setuju berarti satu barisan. Bila tidak, silahkan out” tegasnya.

Penurunan Angka Kemiskinan

Banjarnegara, kata Hadi, masih menghadapi sejumlah persoalan yang harus segera disikapi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Salah satunya adalah prioritas pengurangan tingginya angka kemiskinan yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi dan Nasional.

Saat ini jumlah orang miskin di Banjarnegara 176 ribu jiwa atau 19% masih lebih tinggi dari rata-rata Propinsi yang 15 % dan untuk nasional 12,49%. Tahun 2013, Pemerintah Pusat menetapkan target turunnya angka kemiskinan berada pada kisaran 10 %. “Saya ingin angka kemiskinan di Banjarnegara ditoleransi hingga mendekati angka 10 % menyesuaikan dengan target nasional” katanya.

Dari mana penurunan angka kemiskinan tersebut dapat diraih, lanjutnya, salah satunya adalah kerja keras teman-teman di Dinperindakop dan UMKM. Bidang perindustrian punya program apa, bidang perdagangan punya program apa, dan koperasi punya program apa.  Program-program tersebut harus punya kepedulian karena bidang yang masuk dalam tupoksi Dinperindakop dan UMKM menjawab hal yang paling dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ada empat kata kunci yang harus diperhatikan SKPD dalam merancang programnya yaitu Mandiri, Daya Saing, Sejahtera, dan Akhlak Mulia. Hampir semua kata kunci ini, lanjutnya, berkait langsung dengan tupoksi Indagkop. “Karena itu saya tidak ingin mendengar tidak ada program, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada keberhasilan dalam kontek output” katanya.

Sejumlah langkah bisa ditempuh diantaranya adalah memperbanyak pasar tradisional daripada pasar modern, lakukan revitalisasi koperasi, inventarisir asset yang tidak berfungsi, dan seterusnya. Kita masih punya banyak pekerjaan karena itu upayakan terus untuk melakukan inovasi dan upaya terobosan untuk memberdayakanya. “Pemkab menunggu program-program yang tidak biasanya dan rencana-rencana yang tidak biasanya. Mari kita mencoba untuk keluar dari teks” katanya. (**kontributorHumasBanjar--ebr)

Read More

Kebumen Expo Sedot 54 Ribu Pengunjung Omset Penjualan Capai Rp 1,7 Milyar Lebih

KEBUMEN - Kebumen Expo 2011 sudah usai, Senin malam (2/1).  Data transaksi  Kebumen Expo 2011 menunjukan omset penjualan  mencapai Rp 1,7 Milyar lebih, atau terdapat kenaikan  dibanding  Kebumen Expo  2010 yang mencapai Rp 1,6 milyar. Sementara dari  data pengunjung  Kebumen Expo  tercacat sebanyak  54 ribu pengunjung.

Capaian omset penjualan tersebut berasal dari di 2 lokasi pameran, yaitu  64 stand di  Gedung Setda serta 60 stand di Jalan Veteran. Dengan  rincian  omset penjualan di Gedung Setda  kurang lebih Rp. 1.281.773.360  serta  di Jalan Veteran kurang lebih   Rp 484.448.240.

Capaian Omset dari stand di Gedung Detda di hari pertama kurang lebih  Rp 181.813.200 , di hari kedua  Rp 86.846.160, di hari ketiga Rp 231.453.000 serta di hari keempat Rp 226.560.000. Sementara di hari kelima  kurang lebih Rp427.570.000, omset transaksi di hari  keenam  Rp 82.367.000 serta  hari terakhir  Rp 45.164.000.

Sementara  untuk capaian omset penjualan pameran yang berlokasi di  Jalan Veteran  di hari pertama  kurang lebih  Rp 121.208.800,  di hari kedua  Rp 57.897.440,  di hari ketiga  Rp 154.302.000 serta  pada hari terakhir  Rp 151.040.000.

Kebumen Expo 2011 merupakan salah satu  kegiatan  untuk memeriahkan Hari Jadi Ke-76  Kabupaten Kebumen.  Kegiatan tersebut diikuti semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD),  perbankan, lembaga pendidikan, pelaku bisnis, serta pelaku usaha kecil dan menengah. Berbagai produk unggulan ditampilkan, seperti batik, makanan khas Kebumen, kerajinan, serta  potensi dan prestasi Kabupaten Kebumen.

Selain sebagai  media strategis untuk mengenalkan hasil-hasil pembangunan yang telah diraih  Kabupaten Kebumen, Kebumen Expo 2011 sekaligus promosi produk unggulan serta menciptakan dan  memperluas jaringan usaha.Kebumen Expo 2011 juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Kebumen. Untuk lebih memeriahkan suasana,dibangun dua buah  panggung kesenian, yang  menampilkan berbagai kesenian  tradisional hingga  band pelajar.  *kontributorHmsKebumen_nn

Read More

Menteri Pertanian RI dan Gubernur Jawa Tengah Panen Pedet

WONOGIRI – Guna meningkatkan populasi ternak sapi dan mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDS/K) tahun 2014, Menteri Pertanian RI Dr. Ir. Suswono, MMA bersama Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo melaksanakan Panen Raya Pedet hasil Inseminasi Buatan (IB) di Wonogiri, Selasa (3/1), tepatnya di desa Pokoh Kidul.

Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sinkronisasi Berahi yang dilaksanakan tahun 2010, sehingga tahun 2011 pedet hasil IB tersebut sudah lahir. “Sinkronisasi berahi sebagai bagian dari kegiatan IB memiliki peran besar dalam peningkatan populasi dan produksi ternak sebesar 35 persen,” jelas Menteri.

Kabupaten Wonogiri di tahun 2010 merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah  yang terpilih menjadi pilot project Sinkronisasi Berahi Sapi Potong sejumlah 1.000 ekor. Dalam kesempatan tersebut, pedet hasil sinkronisasi berahi kurang lebih sejumlah 316 ekor dipanen. Kegiatan panen raya pedet serupa sebelumnya dilaksanakan di 3 Provinsi yakni Lampung, Aceh, dan Jawa Timur.

Diharapkan kegiatan ini mampu memotivasi daerah lain untuk meningkatkan populasi ternak dan meningkatkan gairah para peternak sapi dalam melakukan usaha di  bidang pembibitan sapi potong.

Berdasarkan hasil sensus sapi potong tahun 2011, populasi sapi potong di Jawa Tengah berjumlah hampir 1,9 juta ekor. Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai populasi sapi tertinggi adalah Kabupaten Blora 269.094 ekor, Kabupaten Grobogan 196.189 ekor, dan Kabupaten Wonogiri 187.455 ekor. “Jawa Tengah ini memang lumbungnya ternak, tapi masih kalah dengan Jawa Timur. Di sana populasinya sekitar 24,7 juta. Namun jangan kecil hati, karena kesempatan meningkatkan populasi masih terbuka lebar,” imbuh Suswono.

Gubernur Jawa Tengah sendiri bertekad mensukseskan program swasembada daging 2014, dan sub sektor peternakan diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kawasan/wilayah/kluster, pendekatan kesisteman agribisnis yaitu sub sistem hulu, budidaya (on-farm), hilir dan sub sistem penunjang serta pendekatan kelembagaan melalui pemberdayaan kelompok secara berkelanjutan. Gubernur mengingatkan kepada peternak agar jangan memotong sapi yang masih produktif, karena berpotensi mengurangi populasi sapi.

Sementara Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto meminta agar Menteri dapat mengambil kebijaksanaan untuk membatasi import ternak sapi potong demi melindungi peternak Wonogiri pada khususnya dan petani peternak pada umumnya. “Mohon maaf Bapak Menteri, hal ini perlu kami sampaikan karena kami merasa bahwa kebijakan membatasi sapi potong import ini kami rasa sangat perlu demi meningkatkan kesejahteraan patani dan peternak pada umumnya,” pinta Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan sarana prasarana senilai 1,8 M kepada beberapa kelompok tani di Soloraya dan Dinas Pertanian di Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Wonogiri. Selain itu, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Sarjana Membangun Desa dengan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO); dengan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI); dan dengan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia.   **HUMAS-ESTI SUCI_ed.bs

Read More

BUPATI SRAGEN BERIKAN BANTUAN KEPADA KORBAN BANJIR

SRAGEN - Bupati Sragen Agus Fatchurrahman siang tadi, Selasa (3/1) memberikan bantuan logistik kepada korban  banjir di desa Sribit Kecamatan Sidoharjo. Bantan yang diberikan berupa 1 ton beras, 50 dus mie instan, 25 lembar tikar, 20 dus air mineral dan 100 lembar selimut. Selanjutnya, bantuan yang diberikan ini akan dikoordiner oleh Kepala Desa setempat untuk dibagikan kepada warga. Ketua DPRD, Kapolres dan Komandan Kodim 0725 Sragen tampak mendampingi Bupati saat memberikan bantuan.

Desa Sribit merupakan desa paling parah dibandingkan 48 desa lainnya di sebelas kecamatan kab.Sragen yang terkena banjir. Di desa yang tiga bulan lalu di canangkan sebagai Kampung Siaga Banjir (KSB) ini ada dua ratusan warga yang mengungsi, meski siang tadi mulai berangsur-angsur pulang. Sekolah-sekolah di desa ini sejak dua hari lalu hingga siang tadi juga masih diliburkan, karena sekolahnya terendam air.

Hampir tiap tahun desa Sribit dan seluruh desa disepanjang tepian Bengawasan Solo mengalami musibah banjir. Bupati Sragen mengharapkan pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. “Dari pada rakyatnya tiap tahun mengalami musibah banjir, mari kita bersama-sama bersinergi untuk menangani masalah ini secara komprehensip, pengerukan sungai Bengawan Solo mungkin bisa menjadi alternatif untuk pencegahan banjir” tutur Bupati.

Banjir kali ini juga merendam 4.122 Ha sawah di 11 kecamatan dan 49 desa, atau sekitar 10 persen dari total area sawah di Sragen 41.277 Ha. Namun mulai pagi tadi sekitar 90 persen air  mulai berangsur-angsur surut.

Ir Haryoto WA MM Kepala Dinas Pertanian Kab. Sragen saat ditemui di lokasi pemberian bantuan menjelaskan, tidak ada tanaman padi yang rusak. “Padi dinyatakan rusak apabila terendam air selama 3 x 24 jam, sedangkan banjir kali ini hanya merendam kurang lebih 1 x 24 jam, jadi belum dinyatakan rusak, saya berharap sore nanti malah ada hujan untuk membersihkan lumpur yang melekat di tanaman padi,” jelasnya.

Meski tidak ada padi yang rusak, namun setidaknya ada sekitar 26 Ha  tanaman hortikultura yang mengalami kerusakan. “Kalau dirupiahkan bisa kami perkirakan potensi kerugian tanaman hortikultura sekitar 452 juta rupiah,” jelas Haryoto.(N.hart)

Read More