KPH Blora Serahkan Dana Sharing

BLORA - Perhutani KPH Blora memberikan dana sharing kepada 14 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di sekitar pemangkuan hutan yang dikelolanya, Selasa (10/1).

Ke-14 LMDH tersebut adalah LMDH Wana Bakti, Desa Ketileng, (Todanan), LMDH Tani Jati Mulyo, Desa Kedungwungu (Todanan), LMDH Jati Mulyo Desa Ngiyono (Japah), dan LMDH Jati Tunjung Sari, Desa Tunjungan (Japah), LMDH Wono Lestari Desa Sumberjo (Japah), LMDH Sumber Jati Makmur Desa Bogorejo (Japah), serta LMDH Wono Gemilang Desa Wotbakah (Japah).

Selain itu, ada LMDH Wono Makmur Desa Sambonganyar (Ngawen), LMDH Wono Dadi Mulyo Desa Gedebeg (Ngawen), LMDH Jati Mulyo Desa Bacem (Banjarejo), LMDH Ngudi Wana Lestari Desa Tinapan (Todanan), LMDH Alas Desa Bogem (Japah), LMDH Rimba Lestari Desa Balongsari (Banjarejo), dan LMDH Sido Jati Mulyo Desa Sidomulyo (Banjarejo).

Penyerahan sana sharing secara simbolis diserahkan oleh Administratur (ADM) KPH Blora Ir Herdian Suhartono di Aula Kantor Perhutani KPH Blora. ''Kami berharap dengan adanya dana sharing bisa mendorong kemandirian LMDH,'' ujar Herdian.

Di luar dana sharing, pada kesempatan itu Administratur KPH Blora tersebut juga menyerahkan bantuan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pembinaan LMDH. ''Khusus dana pembinaan ini diperuntukkan bagi LMDH yang belum mempunyai sharing,'' jelasnya.**kontributorBlora_rina

Read More

LMDH Diharapkan Tingkatkan Kemandirian

BLORA - Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diharapkan bisa meningkatkan kemandiriannya seiring dengan perjalanan waktu. Apalagi banyak LMDH juga yang sering mendapatkan dana sharing dari Perhutani yang bisa digunakan untuk mendorong kemandirian petani di sekitar hutan.

Hal itu dikemukakan Administratur (ADM) KPB Blora Ir Herdian Suhartono di hadapan pengurus LMDH se Kabupaten Blora di sela-sela pengarahan usai menyerahkan dana sharing secara simbolik di Aula kantor setempat, Selasa, 10Januari 2012.

''Cita-cita saya terhadap LMDH adalah tercapainya LMDH yang mandiri, kuat, dan mengakar di masyarakat untuk mendukung hutan lestari rakyat mukti,'' tegasnya.

Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut diakuinya bukan hal mudah dan membutuhkan perjuangan. Ia mangatakan, ada beberapa kendala umum yang akan dihadapi, di antaranya keterbatasan modal, rendahnya SDM, kurang pembinaan, tidakadanya jaringan (link), dan rendahnya kepedulian.

''Namun dari beberapa faktor penghambat munculnya kemandirian tersebut, intinya adalah LMDH yang ada sampai saat ini masih banyak yang setengah hati,'' ujar Herdian.

Menurut alumnus Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, yang harus dimunculkan kemudian adalah motivasi diri untuk berkemnbang dan menunmbuhkan k emandirian. ''Punya modal, SDM bagus, tetapi kalau tidak ada motivasi, maka kemandirian tidak akan mengakar,'' katanya.

Selain itu, ADM KPH Blora itu mengingatkan supaya dana sharing yang dibagikan kepada LMDH-LMDH diperuntukkan untuk mendorong kemandiriannya. Misalnya dengan mengalokasikan 50% bagi usaha produktif, 30% operasional LMDH, 10 persen untuk membantu sarana prsarana desa, dan lain sebagainya.

''Sharing sudah dilakukan sekitar tahun 2003. Namun hingga sekarang belum ada LMDH yang benar-benar mandiri. Maka ke depan pengurus LMDH harus punya motivasi yang tinggi mewujudkan kemandirian LMDH agar mengakar di masyarakat untuk meraih kesejahteraan (mukti-Red),'' tandasnya.   **kontributorBlora

Read More

Atasi Kekurangan dan Kelebihan Guru, Pemkab Grobogan Akan Lakukan Pemindahan

GROBOGAN - Jabatan Kepala Sekolah hanya merupakan tugas tambahan bagi pejabat fungsional guru yang dalam pengisiannya memerlukan proses yang lebih ketat jika dibanding dengan jabatan struktural.

Selain harus lolos dalam seleksi administratif dan akedamis, calon kepala sekolah  juga harus menguasai kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi serta mempunyai kompetensi kewirausahaan.

Oleh karena itu Kepala Sekolah juga harus memiliki kemampuan lebih dibanding dengan guru-guru yang lain terutama dibidang kepemimpinan dan manajemen serta mampu sebagai motor penggerak bagi peningkatan mutu pendidikan di Sekolah. Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Grobogan, H. Bambang Pudjiono, SH saat memberi sambutan dalam pelantikan Kepala Sekolah di Pendopo Kabupaten Sabtu (7/1).

Dalam kesempatan itu bupati Grobogan melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada  48 kepala sekolah,  26 diantaranya merupakan guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Dalam mutasi di bidang pendidikan tersebut  yang menjabat Kasek setingkat SMA sejumlah 8 orang,  dan 38 Kepala SMP Negeri serta 2 Kepala SD Negeri yang akan menjabat  selama 4 tahun dan bisa diperpanjang sekali atau menjadi 8 tahun.

“ Permendiknas no 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah sifatnya nasional dan semangat penerbitannya bukan untuk mempersulit pengangkatan dan pemindahan Kepala Sekolah namun bertujuan menjamin kualitas guru yang terpilih menjadi kepala sekolah. Makanya  Pemda harus menerapkan peraturan tersebut termasuk memberhentikan para Kepala Sekolah yang telah habis masa tugasnya dan tetap profesional dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pejabat fungsional guru  atau sebagai guru biasa”  tandas bupati.

Bupati juga mengakui, jika dalam pengisian dan pencarian kepala sekolah di lingkungan kabupaten Grobogan terkendala dengan sumber daya manusia walaupun banyak diantara PNS Guru yang sudah bersertifikasi.

Seperti diberitakan, dalam tes calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah yang diadakan beberapa waktu lalu, dari 170 peserta seleksi hanya 21 orang yang dinyatakan lulus. Sisa kebutuhan akan dilakukan berdasar Monitoring dan Evaluasi kinerja Kepala Sekolah lama oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan, seorang kepala sekolah juga  diharapkan memperhatikan  upaya-upaya pengembangan profesi, pembimbingan guru atau karyawan berprestasi, pembimbingan siswa berprestasi dan pembinaan prestasi sekolah pada event-event tertentu.

Disinggung tentang kekurangan dan kelebihan guru pengajar di sekolah , terutama menyangkut guru mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS seperti yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Bambang Pudjiono SH menjelaskan,  akan dilakukan pemindahan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan guru tersebut.

“ Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tentang penataan dan pemerataan Guru PNS dimana untuk mengatasi kekurangan guru disuatu sekolah dan kelebihan guru disekolah lain, maka harus dilakukan pemindahan, agar semua memiliki beban tugas yang memadai” tegasnya. (KontributorGrobogan – Anis/ Az/Tgh)

Read More

Baziz Berpotensi Bantu Sejahterakan Umat

SRAGEN – Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di Kabupaten Sragen mempunyai potensi yang besar dalam ikut membantu mensejahterakan umat. Pasalnya pengumpulan dana BAZIS bersumber dari keikhlasan pembayaran zakat infaq dan shadaqah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab. Sragen yang berjumlah ribuah orang.

Dari tiga belasan ribu jumlah keseluruhan PNS Kab. Sragen yang beragama Islam ada sekitar sepuluhan ribu. Berarti dana yang dikelola oleh BAZIS cukup besar dan bila dikelola dengan baik oleh BAZIS akan bisa membantu mengentaskan kesulitan hidup orang-orang miskin dan dapat mensejahterakan umat. Demikian sambutan Ketua Badan Pelaksana BAZIS yang juga Wakil Bupati Sragen H.Daryanto,SH saat membuka Diklat dan penyuluhan BAZ bagi Kepala KUA, Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan Penyuluhan Agama se-Kab. Sragen, di ruang Sukowati, Rabu (11/1).

Lebih lanjut Wakil Bupati Sragen menjelaskan, menafkahkan harta di jalan Allah merupakan salah satu perintah agama yang wajib dijalankan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Perintah berzakat memiliki makna yang luas daripada sekedar menunaikan kewajiban mengeluarkan 2,5% harta kekayaan atau hasil keuntungan usaha untuk menyantuni kaum dhu’afa dan orang-orang yang mempunyai hak menerima. Zakat merupakan strategi normative yang menyuarakan pesan moral agar orang-orang kaya menyadari tanggungjawabnya dalam mengupayakan tegaknya keadilan ekonomi dan sosial. Rukum Islam yang keempat ini sekaligus untuk membersihkan harta orang-orang kaya dari hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Sementara Kepala Divisi Pendistribusian BAZ Sragen H.Agus Suryo Suripto S.Ag, MH melaporkan, peserta diklat kali ini diikuti oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kab. Sragen, Unit Pengumupulan Zakat (UPZ) kecamatan, Badan, Dinas, Satker dan penyuluh agama Islam. Penyaji materi antara lain dari Ir.Kusnadi Ihwani yang membawakan materi motivasi berdakwah. Saat mendengarkan penyajian materi, peserta tampak antusias, dari yang semula sebagian terlihat mengantuk menjadi kelihatan bugar dan disertai dengan canda tawa.

Penyaji materi berikutnya dari Ketua MUI Sragen KH.Minanul Aziz MA yang menyajikan materi Fikih dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen Drs. H. Muh Saidun tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat dan teknik pengumpulan zakat.

Gerakan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di Kab. Sragen secara formal dilaksanakan lewat pembentukan BAZIZ Kab. Sragen yang resmi berdiri tanggal 27 Mei 1991 dengan SK Bupati nomor 451.5/06/212/1991 yang bertepatan dengan hari jadi Sragen. BAZIS mempunyai jaringan UPZ sebanyak 148 yang tersebar di seluruh kantor, dinas badan pemerintah maupun swasta di wilayah Kab. Sragen dan beberapa bank yang menjadi mitra.

Dalam pengembangan program, saat ini BAZIS telah membentuk unit pendidikan dengan menyelenggarakan Playgroup dan TKIU BAZSRA serta unit ekonomi syariah melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Lesbaz. (Sragen)

Read More

Kepala Sekolah Wajib Bebaskan Biaya Operasional Sekolah Bagi Siswa Miskin

WONOSOBO - Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah yang akan memulai jabatannya pada awal tahun 2012 semakin berat. Salah satu kewajiban yang harus menjadi komitmen dan dijalankan adalah membebaskan setiap siswa miskin dari seluruh biaya operasional sekolah, serta meningkatkan angka transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kewajiban tersebut tertuang dalam lembar Pakta Integritas, Komitmen Kerja Kepala Sekolah yang ditandatangani secara simbolis oleh Kepala SMA 1 Kaliwiro, Heri Pujiyanto SPd Msi, usai acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan 251 Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA di Sasana Adipura Kencana, Senin 9 Januari 2012.

Dalam Komitmen Kerja yang ditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Mustangin SPd MSi dan Wakil Bupati Wonosobo, Dra Hj Maya Rosida MM tersebut, tertera 10 poin kewajiban dan komitmen yang harus dipatuhi setiap Kepala Sekolah.

Selain menggratiskan biaya operasional sekolah bagi setiap siswa miskin, Kepala Sekolah juga diharamkan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam kegiatan pembelajaran dan pengambilan kebijakan, serta tidak melakukan tindakan amoral. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program dan kegiatan sekolah sesuai dengan RAPBS juga wajib dilaksanakan setiap Kepala Sekolah.

Sedangkan tujuh kewajiban Kepala Sekolah lainnya meliputi, tidak boleh menerima dan atau mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan wiyata bakti/ karya bakti/ honorer di lingkungan sekolah, Menyukseskan program rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Wajib melaksanakan pendidikan lingkungan hidup dan menyukseskan program Kebun Bibit Sekolah (KBS) sepanjang tahun, mempertegas pelaksanaan program penguatan pendidikan agama secara intensif sesuai agama yang dianut siswa, mewajibkan siswa untuk berpakaian panjang sesuai ketentuan, menciptakan lingkungan bebas rokok, bebas miras dan bebas narkoba. Terakhir, setiap Kepala Sekolah diwajibkan untuk mendukung dan melaksanakan seluruh kebijakan pendidikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Wakil Bupati Wonosobo, Dra Hj Maya Rosida MM dalam sambutan pengarahannya menyatakan mendukung penuh pakta integritas tersebut. Pakta integritas diperlukan sebagai kontrol terhadap kinerja, serta media peningkatan profesionalitas dan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Hal tersebut juga dinilai sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas siswa, baik dari segi akademis, maupun mental spiritual. Adanya tuntutan bagi setiap Kepala Sekolah untuk menerapkan model pakaian panjang yang menutupi aurat juga diharapkan mampu menekan angka demoralisasi di kalangan pelajar yang kian memprihatinkan. Menurut Wabup, hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang kepala sekolah, baik di dunia maupun akhirat.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Mustangin SPd MSi menegaskan bahwa keberadaan Pakta Integritas yang baru mulai pada periode 2012 tersebut akan terus dilanjutkan pada pelantikan di masa-masa mendatang. Mustangin juga menjelaskan masih adanya 90 formasi Kepala Sekolah SD di Kabupaten Wonosobo yang belum terisi. Pihaknya akan mengupayakan untuk dapat mengisi kekosongan tersebut pada awal 2012, agar tidak sampai mengganggu proses dan kegiatan belajar mengajar.  *kontributorWonosobo

Read More

Bupati Banjarnegara : Selesaikan Permasalahan dengan 4 CT

BANJARNEGARA - Setiap  menyelesaikan permasalahan hendaknya mengacu kepada  4 CT yaitu Cepat Temu,  cepat menemukan permasalahan, Cepat Tanggap,  cepat dalam menanggapi temuan,   Cepat Tindak  yaitu cepat melakukan langkah langkah dan Cepat Tuntas yang berarti harus cepat menuntaskan permasalahan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo SH. M.Hum pada acara pembekalan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2011 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di Sasana Bhakti Praja  Selasa (10/1).

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta agar dalam melaksanakan tugas juga diikuti dengan 3 Ko yaitu Komonikasi dengan masyarakat, dalam arti dalam menjalankan tugas harus ada komonikasi dengan masyarakat,  Koordinasi dengan rekan kerja agar ada kerjasama yang baik dalam menjalankan  tugasnya,  serta  Konsultasi dengan pimpinan,  Dimana semua keputusan yang akan diambil harus dikonsultasikan dengan pimpinan.

Sutedjo menambahkan dari hasil evaluasi terhadap LAKIP SKPD dari 16 SKPD yang dievaluasi 2 SKPD masuk kategori sangat baik, 1 SKPD masuk kategori baik. Sementara 7 SKPD masuk kategori  cukup dan 6 SKPD masuk kategori kurang.

“Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran, evaluasi ini sangat penting guna memberi umpan balik kepada pimpinan setiap instansi untuk melakukan perbaikan kinerja,” kata Sutedjo.

Sementara kepala bagian organisasi  Rahmawati, BA mengatakan pembekalan penyusunan LAKIP tahun 2011 dan Tapkin 2012 adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan LAKIP dan TAPKIN 2012  sehingga ada gambaran keberhasilan kinerja SKPD.

Peserta pembekalan penyusunan LAKIP tahun 2011 dan TApkin tahun 2012 sebanyak 55 orang yang terdiri dari pejabat  yang menangani LAKIP dan TAPKIN di tiap SKPD.

“Peserta di beri materi berupa peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas instanasi pemerintah serta gambaran umum tentang sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  dengan pemateri dari auditor Madya pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jateng,”  Kata Rahmawati.

Terkait penyusunan LAKIP, pemkab Banjarnegara masih kendala  dengan  belum adanya sasaranyang spesifik, jelas  dan terukur serta belum memiliki sistim pengumpulan dan pengolahan data kinerja serta belum menetapkan target target kinerja sebagai bentuk komitmen bagi pencapaian kinerja yang optimal.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

Bupati Pemalang Tinjau Lima Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

PEMALANG - Bupati Pemalang, H. Junaedi, S.H, M.M meninjau lima proyek sekaligus hasil pelaksanaan proyek PNPM Mandiri Perdesaan yang berbentuk fisik Tahun 2011 yang telah selesai. Pembangunan yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan pasar.

Pembangunan tersebut selaras dengan visi misi Bupati Pemalang untuk menciptakan Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya saing tinggi dan Berakhlak mulia. Peninjauan ini merupakan hari pertama dari empat hari yang akan dilakukan dalam rangka roadshow atau kunjungan Bupati Pemalang terhadap hasil PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011.

Peninjauan yang dilakukan dimulai dengan melihat hasil Pembangunan Pasar Desa di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading, dilanjutkan Pembangunan Jembatan Antar Kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan yang bertempat di Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami, Pembangunan Jalan Antar Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Comal dan Desa Longkeyang di Kecamatan Bodeh.

Selain itu juga akan dilakukan Penebaran Benih Belut dan Pemberian Stimulan Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Babakan Kecamatan Bodeh, dan Pembangunan Jalan Pendidikan di Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh.   *kontributorPemalang

Read More

Salatiga Raih Penghargaan Kota Terbaik Ke-3 Penataan Ruang

SALATIGA - Kota Salatiga berhasil meraih penghargaan sebagai kota terbaik peringkat ke-3 dalam kinerja pemerintah daerah bidang pekerjaan umum khususnya bidang penataan ruang pada Jumat (31/12) lalu. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Perkotaan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, Joessair Lubis kepada Walikota Salatiga, Yuliyanto SE, MM, di ruang sidang II Pemerintah Kota Salatiga.

Joessair Lubis mengatakan bahwa penilaian kali ini lebih ditekankan pada kesiapan kelembagaan termasuk di dalamnya regulasi yang mengatur mengenai tata ruang. Seperti yang sudah dimiliki oleh Kota Salatiga, perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW).

Sementara itu, aspek penilaian lebih ditekankan pada pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dalam bidang penataan ruang. Kriteria penilaian selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk itu dibentuklah tim penilai independen baik dari perguruan tinggi maupun para pakar tata ruang supaya penilaian dapat dilakukan dengan sangat ketat dan objektif.

Awalnya penilaian dilakukan terhadap tujuh kota di Indonesia, termasuk Salatiga. Setelah melalui sejumlah tahapan penilaian, Salatiga lolos ke empat besar dan akhirnya ditetapkan sebagai juara ketiga, setelah juara pertama diraih Banda Aceh dan juara kedua diraih Jogjakarta. Dengan adanya penghargaan ini, Walikota Salatiga berharap kepada semua elemen supaya menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu kinerja ke depan agar lebih baik dari sebelumnya.  *kontributorSalatiga

Read More

Blora Crisis Center Berharap Perusahaan Ikut Berpartisipasi Tingkatkan Kualitas Pendidikan

BLORA - Blora Crisis Center (BCC), pagi tadi (Selasa, 10/1), berharap agar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Blora ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya dalam peningkatan minat baca anak-anak di wilayah pinggiran.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur BCC Amin Faried. ''Fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran seperti Todanan, Randublatung, Jati, dan Kedungtuban, kondisinya sangat memprihatinkan. Butuh perhatian semua pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah pinggiran ini.'' pintanya.

Amin Farid mengatakan, dalam survei sederhana yang dilakukan BCC, terlihat bahwa minat baca anak-anak di berbagai wilayah pinggiran sebenarnya cukup tinggi. ''Namun fasilitas perpustakaan di desa-desa pelosok itu sangat minim. Adanya cuma perpustakaan sekolah yang tidak seberapa koleksinya,'' ungkapnya.

Untuk itu Amin Farid berharap agar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Blora ini, ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Beberapa perusahaan yang disebutnya cukup memiliki dana coorporate social responsibility (CSR) untuk membantu adalah  Mobil Cepu Limited (MCL), Pertamina, dan Perhutani.

''Anak-anak ini membutuhkan perpustakaan yang akan sangat bermanfaat membuka cakrawala pemikiran mereka. Saat ini cuma satu perpustakaan daerah di pusat kabupaten. Terlalu jauh bagi anak-anak ini mengaksesnya,'' katanya. ''Kami berharap berbagai perusahaan di Blora bisa membantu mewujudkan mendirikan perpustakaan untuk generasi bangsa ini,'' lanjutnya. (*Rina Blora)

Read More

Tamu Istimewa dari Perancis Kunjungi Gading Wulung

BLORA – Awal Januari 2012, tepatnya (8-9 Januari) kemarin, menjadi hari yang sangat spesial bagi Sanggar Gading Wulung. Mereka kedatangan tamu dari negeri seberang, Perancis, yang hendak belajar menari di sanggar tersebut.

Linda dan Cemille. Mereka berdualah yang kemarin menyambangi Sanggar Tari Gading Wulung di Desa Wulung, Kecamatan Randublatung Blora.

''Mereka berdua datang ke Randublatung menggunakan Kereta Api Blora Jaya Ekspress,'' ujar Sudharto, sesepuh sanggar.

Sudharto didampingi Ema Maesaroh, pengurus sanggar, mengemukakan, kedatangan tamu istimewa tersebut didampingi Bagio dan Samudra dari Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT). Lurah Wulung Pri Sujianto ikut menyambut kedatangan dua tamu istimewa tersebut.

Di Sanggar Tari Gading Wulung, Linda dan Cemille ikut berlatih menari, mulai dari tarian Gambyong, Parianom dan Pemburu Kijang bersama murid-murid sanggar yang ditemani oleh orang tua masing-masing. Kedatangan tamu itu pun membawa suasana berbeda, bahkan tak sedikit yang akhirnya meminta foto bersama.

Di sela-sela latihan Linda dan Cemille mengutarakan, sebenarnya sejak lama mereka ingin mengunjungi Sanggar Tari Gading Wulung, namun baru pada hari itu niatnya kesampaian. Mereka pun sangat terkesan dengan keramahan masyarakat di Wulung yang dikunjungi. ''This people in here very friendly,'' ujar Cemille sembari tersenyum. (*Rina Blora)

Read More

Ajang Mas dan Mbak Jateng, Dinas Parbudkominfo Puji Prestasi Febrina

BLORA - Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika (DPPKKI) memuji prestasi gemilang duta wisata asal Blora Febrina Dhani Umami yang keluar sebagai juara II dalam ajang Mas dan Mbak Jateng di Semarang, baru-baru ini.

Kepala Bidang Pariwisata DPPKKI Pratikto Nugroho mengemukakan, ini adalah pertama kalinya duta dari Blora lolos dalam tiga besar pemilihan duta wisata tingkat provinsi. ''Prestasi ini termasuk yang paling bergengsi yang pernah didapat Blora selama ini.''

Pratikto Nugroho mengutarakan, selama ini perwakilan Blora cuma masuk kategori busana terbaik atau putri persahabatan. ''Namun tahun ini Febrina Dhani Umami telah membuktikan bahwa pelajar dari Blora mampu bersaing, padahal rivalnya rata-rata dari perguruan tinggi,'' Pratikto menambahkan.

Febri -sapaan akrab Febrina Dhani Umami- mengaku bangga karena bisa membawa nama Blora dalam event yang cukup bergengsi itu. ''Ini pertama kalinya Blora masuk tiga besar,'' katanya.

Siswi SMA 1 Blora ini mengemukakan, persaingan dalam pemilihan duta wisata di tingkat Jateng, sangat lah berat. ''Persaingan sangat berat. Biasanya salah satu peserta yang diperhitungkan adalah dari Solo, tetapi tahun ini malah tidak masuk (jadi juara-Red),'' ujarnya.

Adakah yang paling berkesan dalam proses pemilihan duta wisata Jateng yang diikutinya? ''Banyak ya yang berkesan. Di antaranya saat ketemu dengan Putri Indonesia Maria Selena dan saat berkunjung ke TV KU tiba-tiba saya ditunjuk untuk menjajal menjadi reporter,'' kenangnya. (*KontributorBlora)

Read More

Saat Semut Tak Lagi Bisa Mencecap Manisnya Tebu

BLORA - Ada gula ada semut. Perumpamaan ini sudah demikian dikenal oleh masyarakat. Bahwa sudah jamak semut selalu hadir setiap kali ada gula. Ya, gula dan semut seakan sudah menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Namun, 'manunggaling' semut dan gula itu kini tak lagi bisa dilihat. Jangankan mencecap manisnya gula, mencoba manisnya tebu sebelum diolah menjadi kristal putih pun, semut harus berhadapan dengan 'tangan besi' yang siap menghadang setiap saat.

Paling tidak, itulah pesan yang tergambar dalam aksi teatrikal yang dilakukan para pegiat Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut Blora di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), Senin (9/1-2012).

Dalam aksi tersebut, nampak 'ikon' dua semut yang sedang menikmati tebu dengan lahapnya. Namun tiba-tiba, sesosok orang yang dengan bertopeng 'mummy' merampas paksa tebu yang sedang dinikmati.

Aksi tersebut digelar dalam rangka mengkritisi adanya dugaan hilangnya tanah Bentolo di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, yang merupakan lahan pembangunan pabrik gula PT GMM (Gendhis Multi Manis). ''Soal kasus tanah Bentolo harus diusut tuntas,'' tegas Eko Arifianto, koordinator lapangan (Korlap) usai aksi.

Yang unik dalam aksi sekitar satu jam itu, statement ditulis dengan bahasa Jawa dan dibacakan di depan para pejabat BLH yang saat itu sedang ada rapat.

''Rencana pabrik gulo ning Todanan, Blora koyone dadi salah siji bahan rembugan ning warung kopi lana lesehan masyarakat Blora. Ning nganti tekan seprene opo sing dijanjekke karo pemerintah kanggo ningkatke perekonomian isih adoh soko kenyataan,'' tulis Pasang Surut dalam rilis yang dibagikan juga kepada pengguna jalan yang lewat di depan kantor BLH.

Inti dari aksi yang digelar menjelang dzuhur itu, adalah permintaan Pasang Surut agar 'hilangnya' tanah pramuka di Bentolo sekitar 6,8 hektare segera dicari ujung pangkal persoalannya untuk mencari kejelasan.

''Ngenani lemah Pramuka kurang luwih 6,8 hektare sing ilang kudu ndang digoleki. Pihak-pihak mulai seko Lurah Tinapan, wong-wong Kantor Pertanahan Blora, wong Kwarcab Pramuka, wong Pemkab Blora nganti tekan wong pabrik gula PT Gendhis Multi Manis lan pihak-pihak sing berkaitan karo masalah iki kudu ndang diseret, ditakoki, digoleki endi sing dadi akal pukil lan underaning masalah!'' tegas Kokok -sapaan Eko Arifianto- membacakan pernyataan sikap dalam aksi tersebut. *kontributorBlora

Read More

Lurah Diminta Rangsang Kegiatan Non Fisik

KOTA TEGAL – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) biasanya direncanakan untuk pembangunan fisik saja. Oleh karena itu perlu digali potensi non fisik apa saja yang dapat ada di tingkat kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tegal Dyah Kemala Sintha SH saat Sosialisasi Musrenbang Tahun 2012 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tegal tahun 2013 di Ruang Adipura Balaikota Tegal Senin (09/01).

Dalam kesempatan ini, Sintha meminta para Lurah di Kota Tegal untuk menggali potensi non fisik apa saja yang ada di wilayah kelurahannya. Nantinya potensi tersebut dimasukan dalam Musrenbang sehingga rencana pembangunan tidak didominasi oleh pembangunan fisik saja.

“Coba gali potensi non fisik apa saja. Silakan di kelurahan kalau ada potensi yang bisa dikembangkan agar bisa digali sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pinta Shinta. Disebutkan Shinta potensi kelurahan yang ada misalnya budidaya jamur merang atau pun budidaya lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi warga.

Selain itu sebelum melaksanakan Murenbangkel, Shinta meminta di kelurahan telah melaksanakan pra Musrenbangkel. Demikian juga hasil reses sudah masuk sebelum Musrenbangkel dilaksanakan. Sehingga apa yang dimusyawarahkan nantinya telah mengerucut dan perencanaan pembangunan dapat diperoleh secara lengkap.

“Kami telah berkoordinasi dengan Dewan agar hasil reses yang diperoleh saat menjaring aspirasi masyarakat telah dimasukan dalam Musrenbang masing-masing kelurahan. Sehingga hasilnya akan mengerucut tidak melebar kemana-mana,” ungkap Shinta.

Seperti diketahui, Musrenbangkel akan dilaksanakan oleh 27 Kelurahan mulai Selasa (10/01) sampai 4 Februari 2012. Untuk Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan 6-16 Februari 2012. Kemudian Forum SKPD dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret dan Musrenbang Kota dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret.

Shinta mengharapkan dalam Forumn SKPD telah berhasil ditetapkan pagu anggaran setelah berkoordinasi dengan DPPKAD sehingga dapat menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Sementara Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Tegal Muhammad Rudy Herstyawan ST mengatakan musrenbangkel akan dilaksanakan dalam format berbeda. Yakni dengan format tempat duduk letter U  dan kalau bisa tanpa meja. “Hal ini untuk menghidupkan suasana musrenbang dan menghidupkan kesetaraan atau tanpa batas,” ungkap Rudy. (KontributorKotaTegal/Imon)

Read More

“GERBULAN” Untuk Kemandirian Ekonomi Warga Miskin di Banyumas

BANYUMAS - “Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap bangsa, yang perlu ditangani secara komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan, serta harus dilakukan secara terpadu, terencana, berkesinambungan, yang menuntut keterlibatan berbagai pihak.” Demikian diungkapkan Bupati Banyumas, Mardjoko saat membuka pencanangan Gerakan Seribu Rupiah per Bulan (GERBULAN) dalam Kongres Nusantara “Lumbung Kesejahteraan” yang diselenggarakan di Gedung KORPRI Kabupaten Banyumas, Sabtu (7/1).

Kongres yang dihadiri tidak kurang dari 1.000 orang, terdiri dari para koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), warga pra sejahtera 2 (PS-2)/warga miskin, lurah/Kepala Desa, camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kepala SKPD, tokoh masyarakat, mahasiswa/mahasiswi, dan fasilitator PNPM Perdesaan se-Kabupaten Banyumas tersebut diselenggarakan oleh Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (FBKM) Kabupaten Banyumas.

Ketua Panitia kongres, Nursito Karsoputro yang juga Koordinator FBKM Kabupaten Banyumas menjelaskan, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Tujuannya antara lain membangun pemahaman bersama tentang peran strategis gerakan “Lumbung Kesejahteraan” untuk penanggulangan kemiskinan, menjadikan dan mengadvokasi PS-2 sebagai aktor utama dalam penanggulangan kemiskinan, dan membangun pemahaman bersama terhadap gerakan industri masyarakat sebagai wahana revolusi penanggulangan kemiskinan.

Output yang ingin dicapai antara lain terdeklarasinya Gerakan Seribu Rupiah per Bulan (GERBULAN) sebagai modal utama Gerakan Lumbung Kesejahteraan Rakyat menuju Kemandirian Ekonomi; kemudian terbentuknya Forum PS-2 di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan; tercapainya komitmen bersama untuk melakukan gerakan revolusi industri masyarakat dalam bentuk Lumbung Kesejahteraan Masyarakat di masing-masing desa/kelurahan dengan stimulan permodalan dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri; serta terbukanya ruang kemitraan baik antar perorangan, swasta, lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, dengan tujuan membangun kedaulatan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian tekad oleh PS-2 tentang GERBULAN dan Lumbung Kesejahteraan, dilanjutkan pembukaan kongres secara resmi oleh Bupati Mardjoko, dan penyampaian materi keynote speaker oleh Wakil Bupati Banyumas, Achmad Husein selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banyumas. Judul makalahnya “Membangun Gerakan Lumbung Kesejahteraan menuju Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Masyarakat dan Keadilan Sosial.”

Materi inti disampaikan oleh 4 orang nara sumber, yaitu Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari (Filosofi dan Sejarah Lumbung); praktisi penanggulangan kemiskinan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (Strategi Membangun Jaringan Lumbung Kesejahteraan); DR M Yudhie Haryono, pengusaha, pakar ekonomi dan staf khusus Mendagri (Ekonomi Konstitusi);  dan Anang Fahmi SSos MM, Advisori PNPMMP (Konsep Lumbung Kesejahteraan).

Kongres ditutup dengan deklarasi Lumbung Kesejahteraan, pencanangan gerakan Seribu Rupiah per Bulan (Gerbulan), pembentukan Forum PS-2 dan pencanangan gerakan revolusi industri masyarakat melalui PNPM.

Bupati Mardjoko berharap kongres tersebut dapat memotivasi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan pada akhirnya mampu mengantarkan masyarakat Kabupaten Banyumas menuju kesejahteraan.SARLAN―Kontributor Pemkab Banyumas

Read More

Pengrajin Batik Banjarnegara Dapat Suntikan Baru

BANJARNEGARA – Pengrajin Batik Banjarnegara mendapat dorongan semangat baru. Hal ini terjadi setelah Gabungan Koperasi Simpan Pinjam se Kabupaten Banjarnegara dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menandatangani Perjanjian kesepakatan untuk memesan kain Batik Banjarnegara sebagai seragam asosiasi mereka, Sabtu lalu (07/1), di Aula Terminal Lantai II. Ikut menyaksikan Wakil Bupati, Assisten II Bidang Perekonomian, dan Kabag Perekonomian.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Gabungan KSP yang mempunyai anggota 30 koperasi akan memesan 600 kain batik untuk seragam 600 karyawannya. Sedangkan IDI Banjarnegara akan memesan sejumlah 200 buah seragam.

Ketua IDI Banjarnegara dr. Ahmad, menyampaikan pesanan seragam asosianya kepada para pengrajin Batik Banjarnegara merupakan suatu bentuk komitmen IDI dalam ikut mengembangkan industri Batik Banjarnegara. Selain itu, lanjutnya, sebagai sebuah produk batik sesungguhnya batik Banjarnegara yang diwakili oleh Batik Gumelem ini mempunyai kekhasan corak dan pewarnaan dibandingkan batik-batik lain. “Corak Batik Gumelem cenderung memakai warna-warna gelap sehingga terkesan kuat motif tradisionalnya” katanya.

Ahmad berjanji bahwa upaya mereka membantu menggerakkan geliat industri Batik ini tidak hanya berhenti di sini. Karena itu Ia ingin seragam batik IDI nanti mempunyai kekhasan, sehingga peluang produk tersebut untuk dikembangkan ke level atas semakin terbuka. Tidak menutup kemungkinan bahwa seragam batik IDI bermula dari gagasan di tingkat local. “Kami berencana mempromosikan seragam batik IDI ini ke level propinsi dan pusat” katanya.

Wabup Drs. Hadi Supeno, M. Si., menyatakan bahwa sulit kiranya bila upaya pemberdayaan batik Banjarnegara ini tanpa adanya pemihakan. Karena itu Wabup mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Gabungan KSP dan IDI dengan mempercayakan pembuatan seragam asosianya dalam jumlah lumayan besar kepada pengrajin Batik Banjarnegara. “Jangan bicara pemberdayaan kalau kita tidak membela” katanya.

Setelah upaya pemihakan ini, lanjutnya, ke depan para penggerak industri batik Banjarnegara untuk terus memperbaiki kualitas, teknik produksi dan juga teknis pewarnaannya. Sehingga ke depan, kita mampu menghasilkan batik Banjarnegara yang berkualitas bagus dengan harga yang bersaing. Dan ketika kita mampu bersaing di pasar, industri ini akan terus tumbuh. “Bergeraknya roda ekonomi industri batik ini akan ikut berperan dalam menanggulangi kemiskinan” katanya. **kontributorBanjarnegara--ebr

Read More

Terkait Bencana Banjir, Komisi E DPRD Jateng Kunker di Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO - Komisi E DPRD Jawa Tengah pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Senin (9/1), menyatakan rasa prihatin bencana banjir beberapa waktu lalu. Kehadiran rombongan DPRD Jateng yang dipimpin oleh Machmud,LC.MH diterima oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Drs.H.Haryanto,MM dan didampingi Anggota DPRD Sukoharjo, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir Suprapto serta Kepala Dinas/Instansi terkait di Graha Satya Karya lantai II Setda Kabupaten Sukoharjo.

Machmud mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi E adalah untuk mengetahui langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani bencana banjir waktu lalu dan memberikan bantuan berupa bahan makanan siap saji, pakaian, kantong mayat dan obat-obatan.

Wakil Bupati Sukoharjo memaparkan bahwa Sukoharjo pernah terjadi bencana banjir yang secara berturut-turut yakni pada 27 Desember 2007 yang melanda 10 Kecamatan, sedang pada tanggal 28 Januari 2009 banjir menggenangi wilayah Kec.Sukoharjo. Selain itu pada 30 Januari 2009 banjir melanda di 6 Kecamatan dan terakhir juga terjadi banjir pada 1 Januari 2011 yang melanda di Kecamatan Grogol dan Mojolaban dengan pengungsi sebanyak 8.582 jiwa dan kerugian sebesar Rp.720.000.000.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada saat itu yang pertama menyelamatkan jiwa diungsikan di tempat2 yang aman, tenggul, Balai Kecamatan Grogol dan Balai desa Gadingan Mojolaban, kemudian mendirikan dapur-dapur umum dan menjaga kesehatan masyarakat. Setelah itu mengadakan koordinasi dengan Kopassus untuk meminjam Perahu Karet 2 buah dan meminjam pompa air dari  Balai Besar Bengawan Solo.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati mengharap dukungan kepada DPRD Jawa Tengah untuk menjembatani Balai Besar Bengawan Solo untuk perbaikan  bengawan di di Kecamatan Bulu dan Tawangsari, karena bibir bengawan tersebut longsor dan mengancam rumah-rumah penduduk.

Menanggapi hal tersebut Machmud berjanji akan menjembatani komunikasi dan mengkoordinasikan dinas instansi terkait di tingkat Jateng. Selanjutnya apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam menangani bencana untuk diusulkan ke Pemerintah propinsi Jawa Tengah. Usai dialog pimpinan rombongan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wabup Sukoharjo.

Demikian penjelasan Kabag Humas Setda Kab.Sukoharjo,Sriwati Anita,SE melalui Kasubag.Pemberitaan Media Massa dan Santel saat menghadiri acara tersebut di GSK.   *kontributorSukoharjo_HN

Read More

Gubernur: Swadaya Masyarakat Undaan Patut Menjadi Contoh

KUDUS – Swadaya masyarakat Undaan patut menjadi contoh. Begitu yang dikatakan Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, saat temu wicara dengan para petani pada acara Panen Raya Padi Kemitraan GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi), Sinergi BUMN dengan Petani, di desa Kutuk kecamatan Undaan, Kudus, Jum'at (6/1).

“Sepanjang jalan saya melihat banyak sekali hasil-hasil pembangunan yang merupakan swadaya masyarakat. Ini patut menjadi contoh bagi yang lain. Beginilah seharusnya pembangunan itu. Tak akan bisa tanpa partisipasi warga. Ya dengan urunan itulah kita bisa maju”, katanya. Untuk itu dirinya sangat berterimakasih kepada warga setempat, yang telah menunjukkan rasa gotong royong yang tinggi.

Dia menambahkan, jika mau berusaha, pasti ada hasilnya. "Begitu juga panen kali ini, yang merupakan buah dari hasil kerja keras petani. Selamat atas panen yang luar biasa ini. Saya berharap ini bisa diteruskan. Panen ini menambah rasa tenang saya, karena sebetulnya stok padi Jawa Tengah masih cukup hingga April nanti. Malah disini sudah mulai panen lagi”, ujarnya.

Senada dengan itu, Bupati Kudus, H. Musthofa menjelaskan bahwa panen di Undaan selalu luar biasa. “Undaan memang lumbung padinya Kudus”, ungkapnya. Selain padi, Undaan juga terkenal dengan tanaman hortikultura semusim, seperti semangka dan melon yang sebagian besar ditanam pada musim kemarau oleh petani di Undaan, dan sebagian petani di Jati dan Kaliwungu.

Panen raya padi di areal persawahan kelompok tani Sri Mukti desa Kutuk kecamatan Undaan merupakan panen Masa Tanam I pada tahun 2011/2012 ini. Dari data Dinas Pertanian, tercatat sampai dengan Juni 2011, produksi beras Kudus surplus 21.321 ton beras. Dari luas tanam 12.105 hektar dengan luas panen 20.307 hektar menghasilkan 107 ton gabah kering yang setara dengan 58.220 ton beras. Untuk 2012 ini ditargetkan dengan luas tanam 29.110 hektar dengan luas panen 31.399, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan 165.168 ton gabah kering. *kONTRIBUTORKudus_ed.bs

Read More

246 Kelompok Masyarakat se Kabupaten Purbalingga Terima Bantuan Total Rp 423,5 Juta

PURBALINGGA – Sebanyak 246 kelompok masyarakat dari 173 desa 18 kecamatan se-Kabupaten Purbalingga menerima bantuan sosial dan pembangunan senilai total Rp 423,5 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, baru-baru ini.

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sekda Ir Susilo Utomo MSi mengatakan pihaknya menerima 150 proposal dari 103 desa di bidang pembangunan dan 96 di bidang sosial dari 70 desa selama 2011. Di bidang pembangunan digelontorkan bantuan senilai total Rp 327.5 juta dengan rincian 100 proposal menerima bantuan @Rp 2,5 juta, 10 proposal @Rp 2 juta, 35 proposal menerima Rp 1,5 juta dan 5 proposal @ 1 juta. Untuk bidang sosial yang mencakup seni budaya, olahraga dan keagamaan, bantuan mencapai total Rp 96 juta.

Seluruh proposal yang disetujui, kata dia, harus memenuhi persyaratan pokok meliputi kepanitiaan/kepengurusan yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, imbuhnya, setiap proposal yang diajukan harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/ lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Begitupun, saat penyerahan bantuannya.

“Kades atau lurah dan camat ikut serta memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar dalam mengkawal kebenaran material atas proposal kegiatan yang diajukan kelompok masyarakat di wilayah kerjanya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Heru meminta seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuannya secara tepat sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain itu, selesai penggunaan untuk dapat membuat Surat pertanggung Jawaban (SPJ) atas realisasi bantuan yang dikelolanya.

“Bantuan meskipun sedikit penggunaannya tolong sesuai dengan proposal yang diajukan. Jangan fiktif, jangan sampai tidak tidak sesuai peruntukan, meskipun sekali lagi mungkin bantuannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tegasnya.

Usai penerimaan simbolis, para perwakilan kelompok langsung mengambil bantuan di Kantor Setda Gedung A Lantai 2. Para perwakilan kelompok masyarakat ini menerima bantuan yang diambilkan dari APBD Perubahan Tahun 2011. *kontributor-PUrblingga_cie

Read More

DPU Akan Upayakan Penangann Darurat Secepatnya

KEBUMEN -- Kerusakan  jalan akibat Tanah longsor yang terjadi di ruas  jalan  Krakal- Wadasmalang, tepatnya Dukuh Kedondong, Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, secepatnya   akan ditangani. Penanganan darurat akan dilakukan  dengan  menggunakan senpeg (timbunan  karung yang diisi pasir).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid  Binamarga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.  Pihaknya sudah mengecek lokasi  dan  bersama  dengan Badan Penanganan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kabupaten Kebumen, saat ini sedang  melakukan  inventarisasi kerusakan. Untuk selanjutnya akan diusulkan  ke pusat untuk mendapatkan penanganan menyeluruh. 

Lebih lanjut  Dwiyono menambahkan  ada beberapa daerah di wilayah Kabupaten kebumen  yang mengalami  bencana tanah longsor. dan saat ini pihaknya  telah melakukan penanganan  darurat. Seperti dengan  mendatangkan alat berat untuk  membersihkan longsoran yang menutup jalan, hingga  penanganan dengan  senpeg, untuk menyambung jalan sementara.  Sehingga  lalu lintas pengguna jalan  tidak terganggu, dan warga  pengguna jalan tidak  harus kerepotan memutar jalan.  

Kondisi wilayah kebumen  yang banyak  pegunungannya memang  cukup labil, dan sangat berpotensi terjadi longsor dan tanah bergerak. *kontributorKebumen_nn 

Read More

Cakupan Imunisasi di Purbalingga Lampaui Jateng dan Nasional

PURBALINGGA – Cakupan imunisasi polio dan campak di Kabupaten Purbalingga melebihi target Nasional dan realisasi rata-rata di Jawa Tengah. Cakupan imuniasi polio di Purbalingga mencapai 73.237 anak (102,85%) dan sebanyak 62.009 anak (104,62%) untuk campak. Hal ini melebihi realisasi rata-rata di Jateng yang mencakup 99,20% untuk polio dan 99,38% untuk campak.

“Cakupan kita melebihi target nasional yang hanya 95%,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Dyah Retnani Basuki Mkes, Jum’at (5/1). Prestasi ini menempatkan Kabupaten Purbalingga di peringkat 4 dari 35 kabupaten/kota se-Jateng. Peringkat terbaik diraih Kota Salatiga dengan cakupan polio 107,7% dan campak 105,52%, selanjutnya secara urut disusul Kota Tegal dan Kabupaten Temanggung.

Untuk Kabupaten Purbalingga sendiri cakupan terbanyak diraih Puskesmas Mrebet yang mencapai 166,14% untuk campak dan 164,53% untuk polio. Sedangkan Puskesmas Purbalingga termasuk terendah dengan cakupan 77,66% untuk campak dan 80,88% untuk polio.

Dijelaskan Dyah Retnanti Basuki, tinggi rendahnya cakupan disebabkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adanya kelahiran bayi baru, atau kemungkinan taksiran sasaran yang kurang tepat. ”Menentukan taksiran jumlah sasaran itu ada rumusnya, berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kenyataanya, jumlah penduduk sekian belum tentu ada bayi sekian,” jelasnya.  **kontributorPURBALINGGAcie

Read More

KPU Jepara Umumkan Kekayaan Cabup-Cawabup

JEPARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Jepara, Jumat(6/1), mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon bupati dan wakil bupati Jepara 2012-2017. Berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan tertinggi dimiliki oleh Subroto, sedangkan terendah dimiliki Ahmad Ja'far. 

Anggota KPU Jepara M. Haydar Fitri mengatakan, harta kekayaan Subroto mencapai Rp. 82,7 milyar. Subroto merupakan calon wakil bupati nomor urut 1 yang berpasangan dengan calon bupati Ahmad Marzuqi. Ahmad Marzuqi memiliki kekayaan sebesar RP. 1,1 Milyar.

"Calon terkaya kedua adalah  Yuli Nogroho dengan harta kekayaan sebesar Rp. 8,98 milyar", lanjut Haydar. Yuli Nugroho adalah calon bupati nomor urut 4 yang berpasangan dengan Nuruddin Amin, pemilik kekayaan sebesar Rp.871 juta.

Calon bupati nomor urut 3 Nur Yahman, berada di peringkat ketiga terkaya, dengan harta kekayaan sebesar Rp. 7,94 miliar. Dalam Pemilukada yang akan digelar 29 Januari 2012, Nur Yahman akan berpasangan dengan Aris Isnandar yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 1,08 Milyar.

Sedangkan calon bupati nomor urut 2 Khaeron Syariefuddin, memiliki harta kekayaan Rp. 2,73 miliar. Khaeron berpasangan dengan Ahmad Ja’far, pemilik harta sebesar Rp.  658 juta. “Jumlah harta kekayaan ini sesuai dengan surat KPK nomor B-008/1201/2012 tertangal 4 Januari 2012, perihal Pengumuman Harta Kekayaan Calon Kepala daerah” ujar Haydar.

Lebih jauh dijelaskan, pengumuman LHKPN ini merupakan salah satu syarat calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada, dimana mereka harus bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Persyaaratan tersebut, secara adminitratif sesuai Peraturan KPU No.13 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada, pasal 10 ayat (1). Persyaratan ini telah dipenuhi para pasangan calon dengan menyerahkan surat tanda terima laporan  LHKPN dari KPK kepada  KPU Jepara.

Menurut Haydar,surat tersebut ditandatangani oleh Cahya H.Harefa Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN atas nama Deputi Bidang Pencegahan KPK. Surat tersebut berisi tujuh dan datu eksemplar naskah pengumuman laporan harta kekayaan calon kepala daerah untuk diumumkan kepada public.

Sementara itu, Ketua KPU Jepara Muslim Aisha berharap, laporan ini bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini terhadap terjadinya tindakan korupsi dan juga dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.   *kontributorJepara_Sulismanto

Read More

BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo meminta para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Dipayuda menjaga kebersihan di lingkungan yang baru sehingga pasar tradisional dan kuliner yang baru diresmikan penggunaanya menjadi tempat favorit bagi para pembeli.

“Kebersihan dan kenyamanan harus dijaga karena pengunjung pasti menginginkan suasana itu, kemudian cita rasa dan kualitas masakan juga harus berasa, sehingga lokasi ini  menjadi tempat favorit bagi penikmat kuliner,” kata Sutejo saat memberikan sambutan pada acara jagong bersama Bupati dan Wakil Bupati dengan PKL  Pasar Tradisional dan Kuliner di Taman Kuliner Banjarnegara Sabtu malam (7/1).

Sutedjo juga meminta agar makanan yang disajikan mempunyai khas, murah namun tidak merugikan pedagang sehingga mampu menarik para pembeli untuk menjadi pelangganya. Kekompakan, kebersamaan serta keramahan pedagang secara tidak langsung juga memberikan nilai tambah bagi pedagang untuk menarik minat pelanggan.

“Suatu saat nanti saya, Wakil Bupati serta Forum Komonikasi Pimpinan Daerah juga akan mengadakan pertemuan disini, saya akan memberikan contoh bagi masyarakat untuk datang dan menikmati suasana di pasar tradisional dan kuliner ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut Sutedjo juga meminta para pedagang untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban agar pasar tradisional dan kuliner ini tidak di jauhi pengunjung.

“Baik pedagang yang sudah masuk taman kuliner Banjarnegara maupun yang belum kami minta untuk menjaga keamanan dan ketertiban ciptakan suasana hangat di lokasi ini, pedagang disini kami minta juga ikut mengawasi jangan sampai ada miras yang beredar di pasar ini,” tambah Sutedjo.

Sementara koordinator paguyuban pedagang kaki lima di jalan dipayuda (Papilayuda) Tugi Rahmanto mengatakan meski  taman kuliner telah selesai pembangunanya namun  masih banyak banggota PKL di Papilayuda yang belum tertampung di pasar kuliner ini, untuk itu sementara sepanjang jalan Dipayuda dari perempatan sebelah barat hingga pertigaan sebelah timur tetap digunakan untuk PKL terutama bagi mereka yang berlum tertampung.

“Saat ini terdapat 59 pedagang PKL di jalan Dipayuda, terbatasnya tempat memaksa mereka sementara menempati diluar pasar kuliner. Namun pedagang yang sudah punya tempat di pasar kuliner tidak boleh berjualan di  sekitar jalan Dipayuda karena di gunakan untuk berjualan PKL yang belum mendapatkan tempat dipasar kuliner,” kata Tugi.

PKL Dipayuda sendiri didirikan pada tahun 1991, setahun setelah himbuan dari pemerintah agar pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai tempat berkumpul di Jalan Dipayuda. Seiring berjalannya waktu PKL di Jalan Dipayuda bertambah anggotanya.

Pada tahun 2009 PKL Dipayuda mendapatkan bantuan tenda dari provinsi melalui Dinas Indakop sebagai bukti PAPILAYUDA telah diakui oleh pemerintah propinsi. Akhir  2011 lalu pemkab kembali merelokasi PKL Dipayuda ke Taman Kuliner Banjarnegara.

“Dengan berkembangnya kuliner di Banjarnegara di harapkan pedagang dapat menjaga kualitas makanan dan kebersihan serta mentaati peraturan dan tata tertib yang ada,” ujarnya.  **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

30.590 Pohon Berbagai Jenis Ditanam

BANJARNEGARA - Budaya menanam hendaknya dilakukan sejak dini pada usia anak-anak, sehingga diharapkan mereka terbiasa dengan penuh kesadaran diri untuk mencintai dan menjaga lingkungan.

“Sedini mungkin anak di ajari untuk peduli dengan lingkungan, biasakan anak-anak menanam, dari kebiasaan diharapkan akan menjadi sebuah budaya menanam dan punya kepeduli an menjaga lingkungan, saya minta pihak sekolah juga ikut mendukung kegiatan ini dengan memberikan contoh bagi siswa untuk membudayakan menanam pohon di lingkungan sekolah dulu,” kata Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo saat pada acara Penghijauaun di bukit Poren dan Sodong di Desa Derik Kecamatan Susukan Sabtu (7/1).

Sutedjo juga meminta agar tanaman yang sudah tumbuh dan bermanfaat hendak jangan di tebang, kalau terpaksa harus ditebang harus sudah di siapkan dahulu  tanaman penggantinya di sekitar tanaman yang ditebang sehingga tidak ada lahan yang kosong.

“Gubernur Jawa Tengah sudah mencanangkan program Sak Wong Sak Uwit atau Satu Orang Satu pohon, program dimaksudkan agar tidak ada lagi lahan yang kosong. Program itu sesuai dengan kondisi Banjarnegara yang rawan dengan longsor, dan membutuhkan penghijauan untuk mengantisipasinya,” lanjut Sutedjo.

Terkait penghijauan pemkab. sangat mendukung program reboisasi di lahan yang  gundul dan tidak akan membiarkan adanya pembalakan liar. “Atas nama pemerintah daerah saya siap menjembatani masyarakat yang membutuhkan bibit untuk di tanam di lahan sendiri atau di lahan gundul, saya minta bibit yang ditanam juga yang  mempunyai manfaat ganda, yaitu bermanfaat bagi lingkungan dan mempunyai nilai ekonomis,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Sekolah SMP 3 Susukan Sigit Sindu Hatmanto mengatakan bukit Poren dan Sodong di pilih menjadi pusat reboisasi, bukit tersebut selama ini gundul dan butuh sentuhan untuk  mengembalikannya menjadi bukit yang hijau. Demi mewujudkan hal tersebut sebanyak 30.590 pohon dari berbagai jenis. Bantuan berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banjarnegara berupa bibit albasia solomon sebanyak 20 ribu, pucung 2.500 dan Pete sebanyak 500 bibit pohon.

Bantuan lainnya berasal dari Ikatan penyuluh kehutanan sebanyak 3590 bibit, berupa albasia glodogan pecut, Jati, Manggis dan akasia mangium. Sementara Perhutani BKBH Banjarnegara memberikan bantuan sebanyak 4000 buah bibit berupa Salam, Trembesi, Nyamlung dan Mahoni.

Penghijauan di Bukit Poren dan Sodong di tandai dengan penanaman secara simbolis oleh Bupati Sutedjo di halaman SMP 3 Negeri Susukan Desa Derik Kecamatan Susukan. Penanaman dilakukan oleh siswa SMP 3 dan sekolah lain yang berada di Desa Derik dan sekitarnya. Masyarakat Desa setempat juga terlibat dalam aksi penghijauan tersebut.   

“Sekitar 500 siswa SMP dan SD di terlibat dalam aksi penanaman tersebut, penghijauan akan kami jadikan kegiatan wajib bagi siswa sehingga akan tercipta budaya menanam bagi mereka sejak dini,” kata Sigit.   **kontributorBanjarnegara_anhar

Read More

Bupati Kudus Raih Upakarti Jasa Kepedulian

KUDUS - Satu lagi penghargaan tingkat nasional diperoleh oleh Bupati Kudus, H. Musthofa. Kali ini berupa penghargaan Upakarti Tahun 2011 kategori jasa Kepedulian dari Kementrian Perindustrian. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kamis kemarin (5/1).

Keesokan harinya, penghargaan ini dikirab keliling kota Kudus hingga kemudian diserah-terimakan dari Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM kepada Bupati Kudus di halaman pendopo Kabupaten.

Menurut Kepala dinas PerinkopUMKM, Drs. Abdul Hamid, M.Pd, penghargaan ini diberikan karena Bupati Kudus dinilai mempunyai rasa memiliki, rasa bertanggung jawab dan keinginan berperan aktif melalui penetapan kebijakan yang berpihak secara nyata untuk pengembangan Industri kecil dan menengah. 

”Selain itu visi, misi dan komitmen terhadap pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) juga mendapatkan penilaian yang positif, selain tentunya diikuti oleh berbagai upaya pembinaan terhadap pengembangan IKM”, jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kudus, H. Musthofa, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah keberhasilan dari kerja keras bersama. Dirinya juga menghimbau untuk tidak cepat puas atas penghargaan yang telah diperoleh.”Mari kita terus tingkatkan ekonomi kerakyatan di Kudus ini agar bertumbuh kembang dan akhirnya benar-benar dapat membawa masyarakat kepada kesejahteraan yang lebih baik lagi”, ajaknya.

Pemberian penghargaan Upakarti ini merupakan yang ke-20 kali digelar bagi pelaku aktif bidang industri. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada 69 pelaku industri ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap mereka yang berprestasi dalam pembinaan dan pengembangan industri. Penghargaan ini terdiri atas enam kategori penghargaan dibidang industri, diantaranya adalah Upakarti (untuk Jasa Pengabdian, Jasa Kepeloporan serta Jasa Kepedulian), Penghargaan Rintisan Teknologi, Penghargaan Desain Terbaik Indonesia (Indonesia Good Design Selection), Penghargaan Kreasi Prima Mutu, Penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa dan Penghargaan Industri Hijau.

Khusus untuk Upakarti kategori Jasa Kepedulian, diberikan kepada Kepala Pemerintah Provinsi, Kepala Pemerintah Kabupaten/Kepala Pemerintah Kota. Upakarti jasa kepedulian diberikan kepada tujuh orang kepala daerah. Selain Bupati Kudus, H. Musthofa, para kepala daerah lain yang menerimanya adalah yaitu Bupati Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah, Walikota Pekalongan Jawa Tengah, Bupati Gianyar Provinsi Bali, Walikota Padang Panjang Sumatera Barat, dan Walikota Lubuklinggau Sumatera Selatan. *Kontributor Kudus-Erwin

Read More

Deteksi Tsunami Lebih Cepat, BPBD Cilacap Terhubung Langsung Dengan BMKG

CILACAP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap kini bisa lebih cepat melakukan pendeteksian dini terhadap gelombang tsunami, jika suatu saat terjadi bencana gempa.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Suherman menjelaskan, perangkat yang ada di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) pihaknya kini telah tersambung dengan BMKG Pusat. Praktis, data dapat diterima secara langsung baik menyangkut pusatnya, kekuatan, koordinat dan skalanya hanya beberapa detik saat terjadi gempa. "Selanjutnya, gempa ini berpotensi tsunami atau tidak, juga bisa langsung kita ketahui" ujar Suherman.

Sebelumnya, untuk mengakses data-data tersebut dilakukan secara manual melalui sambungan telpon. Dalam hal ini, petugas di Pusdalop ketika terjadi gempa langsung menghubungi BMKG. Barulah setelah data dicatat, pihaknya akan mencari pusat gempa dan koordinatnya dari peta yang ada. "Jadi dulu manual, tapi sekarang system online sehingga langsung ditampilkan di layar monitor perangkat kami" ungkap dia.

Dengan teknologi tersebut, pihaknya lebih cepat mengabarkan ke masyarakat maupun para pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan jiiwa memang gempa bumi yang terjadi berpotensi tsunami.

Disamping itu, dari koneksi system yang ada, pihaknya langsung memberikan peringatan dini kepada masyarakat melalui jaringan EWS (early warning system) yang terpasang di lima titik disepanjang pesisir Pantai Selatan. Masing-masing ada di Pantai Teluk Penyu, pantai Lengkong, pantai di daerah Jalan Kalimantan, Tegal Kamulyan dan Pantai Widarapayung.   *kontributorCilacap_romly

Read More

PEMKAB SRAGEN JALIN KERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNS

SRAGEN - Pemerintah Kabupaten Sragen akan menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam pendampingan pembuatan kebijakan dan produk-produk hukum daerah. Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Sragen, Suharto, SH, MH, Pemkab Sragen butuh konsultan dan pendamping yang memberikan pandangan hukum dari seorang pakar hukum untuk pembuatan produk hukum daerah.

Saat mengadakan pertemuan penjajakan kerjasama dengan perwakilan Fakultas Hukum UNS di ruang rapat Asisten Pemerintahan kemaren, Senin (9/1), Suharto mengatakan, selama ini, pemkab telah menjalin kerjasama dengan UNS. Kerjasama tersebut tertuang dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU) antara Bupati Sragen dengan fakultas Hukum UNS. “Namun kerjasama selama ini hanya sebatas dalam pembuatan naskah akademik Rancanga Peraturan Daerah,” jelas Suharto.

MOU itu nantinya akan diperbaharui dan ditingkatkan tidak hanya dalam hal pembuatan naskah akademik namun jauh lebih komplek terutama dalam pengkajian-pengkajian permasalahan yang terkait dengan hukum. “Dengan kerjasama dengan UNS diharapkan tidak akan ada kebijakan-kebijakan ataupun peraturan yang bertentangan dengan hukum,” terang Suharto.

Nantinya, kerjasama dalam jangka waktu yang ditentukan itu, konsultan hukum dari Fakultas hukum UNS akan bertugas memberikan kajian-kajian dalam pembuatan produk-produk hukum, kajian permasalahan yang terkait dengan hukum dan kajian pengambilan kebijakan. “Intinya konsultan dari Fakultas Hukum UNS akan berperan dalam pengkajian, pendampingan dan bantuan hukum,” jelasnya.

Sementara, perwakilan dari Fakultas Hukum UNS, Is Haryanto, SH, MH saat pertemuan itu mengatakan Fakultas Hukum UNS siap menjadi konsultan dan memberikan pendampingan kepada pemkab Sragen untuk hal-hal yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan.”Kami siap membantu dan menjalin kerjasama dengan Pemkab Sragen,” jelas Is Haryanto.

Pertemuan kemaren masih merupakan penjajakan dan pertemuan awal. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk mewujudkan jalinan kersama ini. (kontributor Sragen)

Read More

MUSRENBANG KAB SRAGEN AKAN SEGERA DIMULAI

SRAGEN - Pemerintah Kabupaten Sragen akan memulai agenda musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pemkab Sragen melalui surat edaran nomor 050/021/026/2012 menyebutkan, Musrenbang ini di selenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Tahunan Daerah berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2013, sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaanya.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran daerah dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Melalui Musrenbang masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Musrenbang dilaksanakan pada semua tingkatan, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat/Nasional. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Bulan Januari 2012. Bagi Desa/kelurahan lokasi PNPM mandiri perdesaan pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dilakukan bersamaan (terintegrasi) dengan musyawarah perencanaan desa PNPM.

Sedangkan Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu ke-2 Bulan Pebruari 2012. Bagi kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan,  musrenbang kecamatan dilakukan bersamaan (terintegrasi) dengan Musyawarah Antar Desa Penetapan Dana 2012.

Puncak dari Musrenbang Kab. Sragen akan dilakukan Musrenbang Daerah Kabupaten yang akan dilaksanakan pada awal Bulan Maret 2012, sebelumnya akan diawali dengan Forum SKPD. (kontributor Sragen)

Read More

Bupati Brebes : Problema Kemiskinan Jadi Tanggung Jawab Bersama

BREBES - Problema kemiskinan yang melanda masyarakat kita, tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab) saja. Tetapi menjadi kewajiban bersama untuk mengentaskannya. Dari pemerintah pusat sampai ke kepala desa, bahkan warga sendiri berkewajiban mencari solusi menanggulangi kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Brebes H Agung Widyantoro SH MSi saat memberikan sambutan pada peresmian proyek PNPM mandiri Perdesaan, di Balai Desa Jubang, Kec Bulakamba, Selasa (3/12).

Bupati Brebes menegaskan, Pemkab Brebes tentu tidak tinggal diam dengan apa yang menjadi permasalahan warganya, untuk itu perlu dibangun sinergi dengan memberikan arahan yang jelas. Seperti program PNPM Mandiri maka perlu diutamakan program kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan atas keinginan pejabat.

Dia menandaskan, bila masyarakat lebih menginginkan adanya madrasah demi perbaikan pendidikan keagamaan maka pemangunan madrasah harus diutamakan, ketimbang mengaspal jalan yang hanya buat lewat mobilnya pak Kades.

"Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk saling memiliki dan memelihara berbagai proyek yang telah digarap PNPM. Sehingga kebermanfaatannya akan lebih maksimal dan membawa kemaslahatan bersama. “Mari kita jaga dan pelihara bersama,” ajak Bupati.

Hal yang sama disampaikan Bupati pada peresmian PNPM di Kecamatan Wanasari. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga memberikan bantuan seragam dan uang transport bagi para kader Pos Yandu.  “Ada delapan ribu kader Pos Yandu yang se Kabupaten Brebes yang telah memberikan pelayanan pada masyarakat,” terang Bupati yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dr Sri Gunadi M Kes.

Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bulakamba Sumardjo menjelaskan, pada tahun 2011 Kecamatan Bulakamba mendapat bantuan sebesar Rp 3 Milyar. Bantuan sebesar itu, diperuntukan 18 desa dan dialokasikan untuk kegiatan Sarana Prasarana Rp 2,24 Milyar, Simpan pinjam khusus perempuan Rp 444 juta, pendidikan Rp 170, 6 juta, DO UPK Rp 60 juta dan DO TPK Rp 90 juta.

Begitupun dengan alokasi dana yang diterima oleh Kecamatan Wanasari sebesar Rp 3 Milyar. Dana tersebut diperuntukan bagi 20 desa dengan 24 kegiatan. Dengan kegiatan meliputi sarana prasarana Rp 2,8 Milyar, pendidikan sebesar Rp. 24,7 juta dan simpan pinjam khusus perempuan sebesar rp. 146,3 juta.  *kontributorHumasBrebes

Read More

Bupati Pemalang Tinjau IPAL PT Candi Mekar

PEMALANG - Bupati Pemalang H Junaedi, SH, MM Jumat, 16 Desember 2011, mengunjungi PT Candi Mekar di jalan Raya Pantura Ampelgading. Dalam kunjungan tersebut Bupati beserta rombongan meninjau Instalasi  Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan proses produksi di PT Candi Mekar. Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan karyawan Candi mekar Usai Sholat Jum’at bersama di Mesjid Al Barokah.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan harapannya kepada Direksi PT Candi Mekar untuk dapat  meningkatkan produksi dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Untuk itu diperlukan hubungan yang sinergi antara Direksi dan karyawan. Candi mekar diharapkan ke depan juga  tetap eksis dan kiprahnya membantu masyarakat Pemalang dapat terus berkesinambungan.

Bupati menambahkan agar hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan perusahaan agar dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Pihaknya berjanji akan berusaha untuk membantu sebisa mungkin kesulitan maupun kendala yang dihadapi PT Candi Mekar.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menghimbau kepada Direksi Candi Mekar agar peduli dengan penghijauan. Karena Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah yang menandatangani kesepakatan Aksi Kota Hijau. Sehingga minimal 30% dari wilayah Kabupaten Pemalang merupakan area hijau.

Direktur PT Candi Mekar Robijono menyampaikan,  karyawan PT Candi Mekar berjumlah 1100 orang dan 90%-nya warga masyarakat Pemalang. Adapun produksinya berupa kain bahan baku tekstil berwarna putih dan bercorak. Semua tergantung permintaan dari konsumen. Adapun pemasaran untuk bahan baku batik di Pekalongan, semarang dan juga Jakarta. Kain produksi PT Candi Mekar ada juga yang diekspor, setelah melalui proses printing di Jakarta.  *kontributorHumasPemalang

Read More

Disetujui, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015

PEMALANG - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, belum lama ini, menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang. Kedua Raperda tersebut yakni, Raperda Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang nomor 11 tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa.

Bupati Pemalang H.Junaedi,SH,MM dalam kata sambutan pada rapat paripurna dewan mengatakan, bahwa pengajuan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, dilatarbelakangi oleh kenyataan besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Namun setelah ditetapkannya Raperda tersebut menjadi Perda, maka Pemkab Pemalang telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk segera melakukan pembentukan dana cadangan, sehingga diharapkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, dapat berjalan dengan tertib baik dan lancar.

Sedangkan terkait dengan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pemalang nomor 11 tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Desa, Bupati menjelaskan, bahwa pengajuan Raperda tersebut, didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentan Desa. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka bagian dari Pajak bumi dan Bangunan yang diterima oleh Kabupaten pemalang, sebagian diantaranya akan diberikan kepada pemerintah desa, yang perhitungannya masuk sebagai komponen Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya pertimbangan itu, maka perda tersebut, perlu ditinjau kembali.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, setelah ditetapkan menjadi Perda diharapkan nantinya dapat menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi desa untuk meningkatkan penerimaan PBB di wilayah masing–masing, karena akan memperngaruhi besar kecilnya ADD yang diterima.

Persetujuan dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda tersebut ditandai dengan penandatangan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Waluyo AT dan Bupati Pemalang H.Junaedi,SH,MM disaksikan unsur pimpinan dan anggota dewan lainnya serta jajaran eksekutif, di ruang rapat paripurna dewan setempat. *kontributorPemalang

Read More

Wonogiri Gelar 8 Pilkades Secara Serentak

WONOGIRI – Sebanyak 27 bakal calon Kepala Desa akan bertanding dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Wonogiri, yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 Januari 2012 yang akan datang. Pilkades akan digelar di 8 desa yang ada di 6 Kecamatan di Wonogiri ini. Yakni di desa Semagar (Girimarto), Hargantoro (Tirtomoyo), Selomarto (Giriwoyo), Jatirejo dan Pucanganom (Giritontro), Slogohimo dan Soco (Slogohimo), serta Kerjo Kidul (Ngadirojo).

Sebanyak 27 balon Pilkades dan Tim Monitoring serta Panitia Pilkades tersebut diundang secara khusus oleh Bupati Wonogiri untuk menerima pengarahan terkait persiapan di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (4/1). Dalam arahannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Wonogiri Yuli Handoko, SE, diharapkan para bakal calon Kepala Desa bisa mengendalikan kader-kadernya agar tidak bertindak melampaui batas yang dapat mengganggu ketenangan, ketertiban dan keamanan. “Demokrasi bukanlah pemaksaan kehendak. Kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan dan pengaruh dari siapapun.”

Bupati juga mengingatkan pentingnya balon Pilkades ini agar harus siap menang dan lebih siap untuk menerima kekalahan dengan hati legowo. “Saudara sudah menentukan kehendak dan niat untuk kelak menjadi Kepala Desa apabila terpilih. Oleh karenanya harus paham betul akan konsekuensinya. Melamar untuk menjadi Kepala Desa tidak persis sama dengan melamar pekerjaan pada umumnya,” kata Bupati.

Bupati minta panitia Pilkades yang notabene memfasilitasi kepentingan para bakal calon Kepala Desa dan masyarakat pemilih yang berbeda-beda kepentingan  untuk bersikap netral agar tidak timbul permasalahan yang bisa mengganggu atau berakibat gagalnya pelaksanaan Pilkades. “Panitia tidak diperbolehkan membebani biaya kepada para bakal calon Kepala Desa. Kita harus berhemat namun tidak mengurangi kwalitas hasil kerja kita.  *KontributorWonogiri-ESTI SUCI

Read More

Desa On Line Diharapkan Bisa Selesaikan Berbagai Persoalan

KENDAL – Keberadaan Desa On Line di 19 desa dan satu kelurahan  yang telah terpasang dan terkoneksi jaringannya diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dan tugas kedinasan serta hal-hal lain yang muaranya bertujuan untuk memajukan Kabupaten Kendal, membangun desa serta menyejahterakan masyarakatnya.

Demikian dikatakan Bupati Kendal, dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM, CD saat peluncuran pengoperasian Desa On Line, beberapa waktu lalu. Selain jaringan on line yang telah disediakan, pemkab Kendal juga menghadirkan Video Conference untuk memudahkan komunikasi antar Desa/Kelurahan dan antar SKPD. Melalui Video Conference tersebut, diharapkan para perangkat Desa/Kelurahan mampu lebih leluasa menjalin komunikasi tanpa harus hadir langsung. Menurut Bupati, hal-hal yang menjadi kekurangan pada Desa/Kelurahan dapat diketahui lebih awal dan dapat segera diatasi.

Di samping itu juga dibangun jaringan komunikasi telepon berbasis VOIP (Voice Over IP) untuk penghematan pulsa telepon di lingkungan Pemda (Setda) Kendal. Guna melengkapi jaringan internet, juga dibangun 5 titik wifi (baca : hot spot) di lima wilayah yaitu, Kaliwungu, Sukorejo, Weleri, AlunAlun Kendal serta Kalireyen Kelurahan Kebondalaem Kecamatan Kota Kendal.

Bupati Widya menjelaskan, dengan dibangunnya Desa/Kelurahan On Line, diharapkan terbentuk forum atau media untuk saling transfer informasi dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi serta rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Kabupaten Kendal.

Kerjasama sinergis antara Pemkab Kendal dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengembangan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas inovatif juga diharapkan Orang Nomer Satu di Kabupaten Kendal tersebut, mampu terjalin lancar.

Video Conference di Ruang  Kerja Bupati

Selanjutnya, Bupati Kendal mengawali berkomunikasi melalui Video Conference dari ruang kerjanya dengan 12 Desa di Kecamatan brangsong antara lain Desa Sumur, Penjalin, Tosari dan Turunrejo. Berikutnya dengan 17 Desa di Kecamatan Patebon di antaranya, Desa Kartikajaya, Sukolilan, Kumpulrejo dan Jambearum.

Dalam kesempatan dialog tersebut Bupati Kendal lebih banyak memusatkan pada program Rencana ksi Daerah berkaitan dengan MDG’s di antaranya desa terbebas dari gizi buruk; bebas TBC; bebas dari kematian ibu, bayi dan balita; bebas narkoba serta AIDS dan bebas sampah.

Selanjutnya jadual untuk Tele Conference (Video Conference) untuk Kota Kendal (19 Kelurahan); Kecamatan Weleri (16 desa) dan Kangkung (15 Desa). Dengan kecamatan Plantungan (6 Desa); Pageruyung (14 Desa); Gemuh (16 Desa) serta Cepiring (14 desa).Kemudian, Bupati menjalin kontak Video Conference dengan Kecamatan Patean (14 Desa). Pada tahap awal, 143 Desa /Kelurahan dilakukan Video Tele Conference, dari 266 Desa serta 20 Kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal.

Sementara dalam setiap melangsungkan kegiatan Tele Video Conference, Bupati Kendal akan selalu didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kepala Bagian Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Kepala BPPKB serta Kepala Bapermasdes.  **Kontributor Kendal / hedj

Read More

Beternak Kelinci Tingkatkan Kesejahteraan

TEMANGGUNG - Bupati Temanggung Drs. Hasyim Afandi mengemukakan, usaha peternakan  kelinci  menjanjikan keuntungan besar manakala dikelola secara  baik dan benar. Dengan demikian  melalui kegiatan usaha peternakan warga berpeluang mendapat penghasilan guna meningkatkan kesejahteraannya.

Hal itu dikatakan Bupati pada acara temu jejaring agribisnis  kelinci  di balai desa Muntung Kecamatan Candiroto Rabu (4/1). Dalam acara  tersebut Bupati didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala kantor Katahanan Pangan dan pejabat terkait serta diikuti sejumlah peternak kelinci.

“Usaha  peternakan  kelinci  pada dasarnya menjanjikan keuntungan  yang lumayan  besar,  apabila dikelola   secara sungguh-sungguh  sesuai  aturan  cara beternak yang benar. Melalui usaha peternakan  akan memperoleh  keuntungan ganda yakni disamping  hewan ternak  yang bisa dijual, juga  menghasilkan pupuk kandang  dan air kencing untuk memupuk berbagai tanaman pertanian“ Ujarnya seraya menambahkan menyambut positif  program budi daya ternak kelinci yang dipelopori  UPFMA Desa Muntung.

Menurut Bupati, sektor peternakan kelinci  merupakan peluang  usaha yang memiliki prospek  cerah untuk terus dibudidayakan oleh warga masyarakat. Populasinya cepat harga jualnya mencapai puluhuan ribu hingga ratusan ribu rupiah /ekor.  Oleh karena itu  kepada warga masyarakat khususnya dipedasaan  yang saat ini sudah memiliki usaha peternakan kelinci hendaknya  terus dikembangkan agar populasinya terus bertambah. Sedang bagi warga yang belum tertarik  dibidang peternakan, diharapkan  mulai  merintis usaha tersebut  sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu ketua UP FMA desa Muntung  Heri Susanto menuturkan, usaha peternakan kelinci  mulai dirintis sejak tahun  2009 silam. Pada awal usaha jumlahnya hanya beberap ekor saja, namun sekarang  jumlahnya terus berkembang  mencapai ratusan ekor.

Diutarakan  melalui usaha agribisnis kelinci peternak  sudah bisa menikmati keuntungan  dengan menjual anakan kelinci  yang laku hingga ratusan ribu rupiah tiap ekor.  Agar usaha tersebut terus berkembang, pihaknya  telah menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha agribisnis kelinci dan kampanye gerakan  agribisnis  kelinci. *Hms/Edy Laks

Read More

Kabupaten Wonogiri Salah Satu Sentra Utama Pengembangan Sapi Potong di Jateng

WONOGIRI -  Kegiatan panen pedet hasil Inseminasi Buatan telah dilaksanakan di Kabupeten Wonogiri, pada hari Selasa (3/1). Kabupaten Wonogiri dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini karena merupakan salah satu sentra utama pengembangan sapi potong di Jawa Tengah dan lokasi kegiatan sinkronisasi birahi tahun 2010, dimana pedet hasil sinkronisasi sudah lahir di akhir tahun 2011.

Lokasi kegiatan panen pedet dipusatkan di Desa Pokoh Kidul Kec. Wonogiri dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Pertanian RI Ir. H. Suswono, MMA dan Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo.

Rombongan Menteri Pertanian beserta Gubernur Jawa Tengah tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.30 WIB  pagi dengan disambut tarian tradisional tari “Kethek Ogleng”. Tepat pukul 10.00 WIB puncak acara panen pedet hasil IB dimulai, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama kemudian diteruskan dengan do’a demi kelancaran acara yang sedang berlangsung.

Bupati Wonogiri Damar Rahmanto berkesempatan memberikan sambutan pembuka selamat datang bagi seluruh peserta acara panen pedet. Peserta yang hadir pada acara penen pedet ini terdiri dari berbagai kalangan yaitu Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah Pusat, APFINDO (Asosiasi Peternak Feedlooter Indonesia), PPSKI (Persatuan Peternak Sapi Kerbau Indonesia), Perwakilan KTT dan SMD, Perwakilan Petugas Inseminator se-Jawa Tengah, SKPD lingkup pertanian Pemprov. Jateng, Muspida Kab. Wonogiri, dan kalangan media dengan jumlah keseluruhan peserta yang hadir lebih kurang 700 orang.

Usai sambutan pembuka dari Bupati Wonogiri dilanjutkan dengan Laporan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Ir. Whitono, MSi mengenai pelaksanaan panen pedet hasil IB di Wonogiri. Dalam laporannya Kepala Dinas menyampaikan bahwa maksud diadakannya panen pedet hasil IB ini yaitu untuk meningkatkan gairah peternak dalam usaha sapi potong sekaligus memberikan motivasi kepada pengusaha sapi potong untuk mau bermitra dengan peternak kecil.

Kegiatan Panen Pedet Hasil IB di Wonogiri ini mengambil tema “Panen Pedet Hasil IB Berkualitas Modal Utama Tercapainya Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDS/K) 2014”. Tema ini sangat tepat dengan tujuan utama pembangunan peternakan yaitu dengan pedet hasil IB yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan populasi sapi potong, sehingga swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014 dapat tercapai.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dan hadiah lomba panen pedet oleh Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pertanian. Bantuan bersumber dari dana APBN dan APBD T.A 2012, diserahkan kepada Dinas Peternakan kab,/Kota dan Kelompok Tani Ternak (KTT) penerima bantuan yang mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDS/K) 2014. Bantuan tersebut berupa kendaraan operasional petugas inseminator, bansos sarpras ULIB, bantuan LMDH bagi KTT, Bansos Kegiatan Integrasi Tanaman – Ternak, pengembangan budidaya sapi perah dan lain-lain. Sedangkan hadiah lomba panen pedet diserahkan kepada pemenang lomba pedet kategori usia 6 – 12 bulan (betina hasil IB/calon bibit sapi PO) Juara I diraih oleh Bpk. Katimin, Juara II Bpk Sadiman dan Juara III Bpk. Kasidi, masing – masing pemenang mendapat tropi, piagam dan uang pembinaan. Untuk juara I  2,5 juta rupiah, juara II 1,5 juta rupiah dan juara III 1 juta rupiah.

Usai penyerahan bantuan dan hadiah, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo, dalam sambutannya Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan panen pedet ini dan sangat mengharapkan kegiatan ini dapat memacu gairah peternak sapi untuk terus berusaha dalam mengebangkan usahanya. Pemerintah Provinsi bersedia dan sangat mendukung usaha peternakan melalui bantuan-bantuan yang diberikan kepada peternak maupun kelompok peternak yang mengajukan proposal permohonan bantuan.

Mengenai harga sapi potong yang fluktuatif Gubernur meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur lebih ketat lagi importansi sapi bakalan maupun daging sapi dari luar negeri. Hal ini sangat penting untuk menjaga harga sapi di dalam negeri tidak anjlok sehingga kedepannya usaha beternak sapi ini masih dianggap menguntungkan bagi kalangan peternak untuk peningkatan kesejahteraannya. Pada akhir sambutannya Gubernur menyerahkan Gunungan kepada Menteri Pertanian RI sebagai Simbol Panen Pedet.

Menteri Pertanian RI Ir. H. Suswono, MMA selanjutnya berkesempatan memberikan sambutan dan pengarahan. Dalam arahannya Menteri Pertanian menyatakan bahwa panen pedet hasil IB ini merupakan hasil dari kegiatan tahun sebelumnya yaitu sinkronisasi birahi yang bertujuan untuk menginduksi terjadinya birahi dengan hormon reproduksi (prostaglandin) pada sapi induk agar waktu birahinya dapat bersamaan. Dengan sinkronisasi birahi sapi betina akan menghasilkan pedet-pedet hasil IB dengan umur yang seragam dan dapat dipanen bersamaan dalam jumlah yang banyak sehingga diharapkan dapat mengurangi import-import sapi bakalan dari luar negeri. Kegiatan Sinkronisasi Birahi ini merupakan tindakan medis untuk menyetarakan birahi induk sapi, sehingga harus benar-benar dilakukan oleh orang yang berkompeten menanganinya (dokter hewan dan paramedis).

Acara terakhir adalah dialog interaktif antara peserta panen pedet dengan Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah. Peserta dialog dari kalangan kelompok tani maupun inseminator sangat antusias dalam mengikutinya. Permasalahan yang paling banyak ditanyakan adalah permodalan bagi peternak dan bantuan operasional untuk inseminator.

Dalam tanggapannya Menteri Pertanian maupun Gubernur memberikan solusi bagi peternak yang membutuhkan tambahan modal dapat mengakses pinjaman kredit di Bank Pemerintah dengan bunga terjangkau, seperti KKPE, KUPS, maupun KUR. Sedangkan untuk kendaraan operasional bagi petugas Inseminator akan dipenuhi oleh pemerintah secara bertahap. Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah berpesan agar jangan memotong sapi betina produktif karena bertentangan dengan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaku pemotongan hewan maupun pengelola RPH dapat dijatuhi hukuman pidana bila melanggar.

Setelah dialog interakif, rombongan Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah berkesempatan meninjau lokasi pameran dan transaksi pedet hasil IB. Jumlah ternak yang dipamerkan sebanyak 400 ekor terdiri dari 150 ekor pedet hasil sinkronisasi beserta 150 ekor induknya (karena pedet belum disapih) dan 100 ekor pedet lepas sapih yang siap untuk digemukkan.

Rombongan Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah meninggalkan lokasi sekitar pukul 13.30 WIB siang menandai berakhirnya acara panen pedet 2011 ini. Dengan adanya acara panen pedet ini sangat diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pengusaha sapi potong, baik yang tergabung dalam APFINDO maupun PPSKI sebagai pembeli, Kelompok Peternak dan Asosiasi SMD sebagai penjual dalam upaya mengatasi permasalahan pemasaran sapi potong di Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. *kontributorDinasPeternakan_ed.bs

Read More

Pasar Kliwon Temanggung Diresmikan, Mampu Tampung 1770 Pedagang

TEMANGGUNG - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Ir. Sujarwanto atas nama Gubernur meresmikan penggunaan Pasar Kliwon Temanggung, Kamis (5/1). Peresmian ditandai dengan  pengguntingan pita dan penandatangan batu prasasti yang disaksikan Bupati Temanggung Hasyim Afandi, pejabat forum komunikasi pimpinan daerah dan pejabat terkait. Selain pasar Kliwon, bangunan lain yang diresmikan  yaitu Kantor Kecamatan Kandangan, gedung BPR BKK, Puskesmas Darmo Rini  dan gedung  bioskop 3 dimensi.

Gubernur dalam sambutannya tertulisnya mengatakan, diresmikannya pasar Kliwon Temanggung  hendaknya dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan dengan menjaga kebersihan, kenyamanan dan ketertiban. Dengan demikian operasional pasar bisa berjalan lancar dan menarik minat pengunjung sehingga pasar ramai, roda ekonomi masyarakat  maju dan berkembang.

“Jadikan pasar Kliwon Temanggung menjadi pasar tradisional yang terkelola dengan baik, sehingga mampu bersaing dengan pasar modern yang semakin banyak berdiri. Buat kegiatan  yang bisa menarik minat banyak pengunjung, sehingga perdagangan menjadi ramai dan pedagang sejahtera, “ pintanya.
 

Bupati Hasyim Afandi  menjelesakan,  pasar Kliwon Temanggung yang terbakar pada tahun 2008 mulai dibangun kembali pada tahun 2010 dan 2011 menghabiskan biaya Rp.19,1 miliar bersumber   dari APBD II. Kini setelah selesai dibangun, pasar  Kliwon yang diberi nama Rejo Amertani itu mampu menampung 1770 pedagang yang selama ini berjualan di pasar darurat.

Diharapkan  dengan diberi nama pasar Rejo Amertani, pasar akan menjadi ramai sehingga roda perekonomian  masyarakat berjalan  optimal.  Seusai peresmian dilanjutkan peninjauan pasar,  gedung BPR BKK, bioskop 3 dimensi dan gedung perpustakaan Kartini Kowangan.  *Humas Temanggung_Edy Laks_ed.bs.

Read More

Saat Bayi Mengangkat Kepalanya Sendiri

Saat menggendong dan mengangkat bayi hal yang paling menjadi perhatian adalah kepala kepalanya karena sangat lunglai alias belum bertenaga. Kapan bayi bisa mengontrol kepalanya sendiri?

Setiap bayi yang baru lahir belum memiliki kontrol yang bagus dengan kepalanya, karena berat kepala lebih besar dari berat badannya. Hal ini juga karena otot lehernya masih cukup lemah sehingga belum bisa menopang kepala.

Namun nantinya ia akan mampu mengembangkan keterampilan penting ini, karena mengontrol kepala merupakan landasan dasar dari semua gerakan seperti duduk dan berjalan. Seperti dikutip dari Babycenter, Rabu (6/10/2010) bayi mungkin akan mampu mengangkat kepala ketika berusia sekitar 1 bulan dan mampu menahan kepala saat duduk sekitar usia 4 bulan. Otot leher dan kontrol kepala akan semakin kuat dan mantap saat bayi berusia 6 bulan.

Berikut perkembangan bayi dalam mengontrol kepalanya:

Bayi baru lahir
Saat baru lahir, bayi akan sepenuhnya bergantung pada orang lain terutama ibunya untuk menopang kepala dan leher. Kondisi ini akan berlangsung setidaknya pada bulan pertama atau lebih. Hal ini bisa membantu meningkatkan intensitas kontak mata dan ikatan antara bayi dan orangtua, terutama saat dalam buaian.

Usia 1-2 bulan
Pada akhir bulan pertama, bayi sudah bisa mengangkat kepalanya sebentar serta memutar ke sisi kanan dan kiri ketika sedang berbaring. Sekitar usia 6-8 minggu, ia sudah cukup kuat untuk mengangkat kepala dan ketika digendong di bahu sudah bisa menahan kepalanya meskipun dengan gemetar dan tidak lama. Sehingga ibu atau pengasuh masih harus membantu menopangnya.

Usia 3-4 bulan
Bayi akan dapat mengangkat kepala hingga 45 derajat saat tengkurap dan bisa dilakukan berulang-ulang kali. Otot lehernya pun sudah berkembang dan mulai cukup kuat untuk menopang kepala, namun orangtua harus tetap memberikan perhatian karena bayi belum sepenuhnya bisa mengontrol kepala sendiri.

Usia 5-6 bulan
Saat usia 5 bulan bayi sudah menunjukkan otot lehernya yang semakin kuat. Dan saat berusia 6 bulan, bayi dapat menahan kepalanya dengan mantap dan tegak serta akan lentur ke depan saat orang lain membantunya menarik ke posisi duduk.

Setelah bayi bisa mengontrol kepalanya dengan baik dan kuat, maka ia akan melanjutkannya ke posisi duduk, berguling dan merangkak. Pengendalian terhadap posisi kepala juga diperlukan untuk menelan makanan padat dan duduk di kursi yang lebih tinggi.

http://www.detikhealth.com/read/2010/10/06/131525/1456903/764/kapan-bayi-bisa-mengangkat-kepalanya-sendiri

Read More

Kenali Penyakit Tahun Pertama Kehidupan Bayi

Seorang bayi sangat mungkin mengalami satu atau lebih penyakit selama tahun pertama kehidupannya. Hal ini karena bayi belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang optimal, sehingga rentan terkena penyakit.

Dikutip dari Babycenter, Jumat (27/8/2010) ada 6 penyakit yang sering menimpa bayi di bawah usia satu tahun, yaitu:

Konstipasi (sembelit)
Sembelit adalah suatu kondisi yang sangat umum terjadi dan kemungkinan mempengaruhi sekitar 30 persen anak-anak di usia tertentu. Biasanya bayi belum memiliki jadwal normal untuk buang air besar. Bisa saja bayi BAB setiap setelah makan, harus menunggu satu hari atau bahkan lebih dari sehari. Pola ini tergantung dari apa yang bayi makan, seberapa aktif bayi tersebut dan seberapa cepat ia mencerna makanan. Tapi nantinya orangtua akan bisa menemukan pola BAB bayinya.

Salah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa bayi mengalami sembelit adalah frekuensi BAB-nya kurang dari biasanya, terutama jika sudah lebih dari 1-3 hari sehingga membuat ia merasa tidak nyaman. Selain itu feses yang keras atau kering juga merupakan salah satu gejala sembelit.

Batuk dan pilek
Hampir dipastikan semua bayi pasti pernah mengalami kondisi ini selama tahun pertamanya. Diperkirakan ada ratusan virus yang bisa menyebabkan pilek, dan bayi pada umumnya memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang. Selain itu bayi seringkali memasukkan tangan atau benda lain ke dalam mulut yang membuat mikroorganisme bisa masuk ke dalam tubuh bayi.

Pada umumnya bayi akan lebih sering mengalami batuk dan pilek pada musim dingin atau menghabiskan waktu lebih banyak di dalam ruangan, karena ruangan membuat virus mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Rata-rata orang dewasa menderita pilek 2-4 kali dalam setahun, tapi anak-anak mendapatkan rata-rata 6-10 kali setahun.

Bayi yang mengalami pilek akan disertai dengan hidung meler, sulit bernapas, bersin, demam rendah atau batuk. Jika ia sudah sampai sulit bernapas, maka biasanya bayi akan lebih rewel karena merasa tidak nyaman. Jika kondisi ini lebih dari 10 hari, sebaiknya periksakan bayi ke dokter untuk mengetahui penyabab pastinya.

Ruam popok
Diperkirakan hampir semua bayi yang menggunakan popok akan mengalami ruam popok pada tahap tertentu, sekitar 1 dari 4 bayi mengalami ruam popok dalam usia empat minggu pertamanya. Ruam popok bisa terjadi jika bayi terlalu lama menggunakan popok kotor atau bayi memiliki kulit yang sensitif. Kondisi ini akan ditandai dengan kulit yang merah, kasar dan terasa sakit.

Hal ini disebabkan popok tidak bisa menyerap semua urin yang dikeluarkan oleh bayi, karenanya urin yang bercampur dengan bakteri dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan ruam popok.

Diare
Diare cenderung terjadi pada bayi jika frekuensi BAB-nya menjadi lebih sering, mudah mengeluarkan kotoran dan juga fesesnya lebih encer (berair). Diare dapat berlangsung selama beberapa hari dan kadang disertai dengan nyeri kram. Sebagian besar kasus diare pada bayi disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus.

Diare yang disebabkan oleh infeksi virus dapat disertai dengan muntah-muntah, sakit perut, demam, menggigil dan timbul rasa sakit. Sedangkan diare akibat infeksi bakteri disertai dengan kram, darah pada feses, demam dna mungkin muntah. Tapi diare juga bisa disebabkan oleh alergi makanan dan reaksi obat antibiotik.

Infeksi telinga
Secara fisik bayi memang cenderung mudah terkena infeksi telinga. Hal ini dipengaruhi oleh ruang kecil di belakang gendang telinga yang terhubung ke bagian belakang tenggorokan oleh saluran kecil yang disebut tabung Eustachio. Segala sesuatu yang bisa mengganggu fungsi dari tabung ini seperti pilek atau alergi dapat meningkatkan risiko alergi. Hal ini karena tabung Eustachian pada bayi cukup rata.

Gejala bayi yang mengalami infeksi telinga seperti adanya perubahan mendadak dalam hal perilaku (menangis dan mudah tersinggung), bayi sering menarik atau menggosokkan telinganya, demam, merasa sakit, muntah dan kadang-kadang disertai diare.

Muntah
Bayi biasanya akan lebih sering muntah jika diperkenalkan pada beberapa makanan baru atau terlalu banyak makan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah alergi, menelan sesuatu yang beracun, terlalu kuat saat batuk atau menangis.

Pada umumnya muntah yang terjadi pada bayi tidak berbahaya, selama kondisi tersebut tidak bersifat persisten. Jika terus menerus muntah bisa jadi sebagai tanda penyakit seperti gastroenteritis, infeksi saluran kemih, infeksi telinga atau sesuatu yang serius lainnya.

Read More

Selektif Memilih Popok Anak

Memilih jenis popok rasanya menjadi salah satu tugas terberat bagi seorang ibu. Beberapa dilemma antara fungsinya yang membuat praktis, harganya yang cukup mahal dan juga teknologi penyerapan yang semakin modern ataupun model yang makin stylish. Yang pasti prioritas seseorang berbeda-beda dalam memilih popok untuk anaknya.

Finansial
Dari segi harga, jika titik berat seorang ibu adalah penghematan, jenis popok kain tradisional mungkin menjadi pilihan utama dibandingkan dengan popok sekalipakai. Kualitas popok kain ini akan menurun setelah dicuci-pakai selama 5 kali. Hal ini bisa menyebabkan iritasi pada anak.

Ruam popok
Ruam popok terjadi karena penggunaan popok yang salah sehingga terjadi iritasi yang dipicu oleh urine dan feses bayi. Ruam ini biasanya berwarna kemerahan disertai lecet ringan dan gatal di daerah sekitar bokong yang cembung, di area kulit yang menempel dengan popok, dan pada daerah lipatan kulit.

Ruam ini bisa dicegah pada penggunaan popok kain karena orangtua bisa segera mengetahui jika popok bayi mulai basah. Sedangkan disposable diaper terkini yang dilengkapi dengan indicator untuk mengetahui tingkat kebasahan.

Isu lingkungan
Kelestarian bumi merupakan tanggung jawab seluruh manusia. Popok kain, membutuhkan proses pencucian, dengan penggunaan deterjen, pemborosan air, pemborosan listrik, dll. Sementara beberapa jenis clodi mengggunakan micro fiber yang sulitterurai dalam tanah sebagai bahan dasar pelapis. Sementara popok sekali pakai yang harus diganti minimal 8 kali sehari atau nyaris 3.000 popok per tahun untuk setiap bayi. Bekas popok yang mengandung banyak bahan kimia itu akan menggunung dengan waktu daur ulang alami 200-500 tahun.

Potty training
Penggunaan popok kain mempercepat potty training, logikanya adalah anak bisa langsung merasakan ketidaknyamanan sesaat setelah buang air kecil atau buang air besar jika dia mengenakan popok kain. Bukan begitu halnya dengan penggunaan pada popok sekali pakai, karena anak akan merasa selalu kering hingga limit kemampuan popok tersebut. Dengan merasa basah, akan otomatis mengajak anak dengan sendirinya ke toilet.

Praktis
Alasan utama penggunaan popok sekali pakai adalah kepraktisannya. Terutama pada saat berpergian atau pada saat anak tidur pada malam hari.

Read More